Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Collaborative Governance Pentahelix dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Cirebon Agus Muklis; Moh. Taufik Hidayat; Hery Nariyah
ijd-demos Volume 4 Issue 1 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i1.202

Abstract

AbstractThe research was conducted to analyze the Collaborative Governance Pentahelix in the Environmental Impact Analysis (EIA) process in Cirebon Regency. The qualitative method is used in this research with a case study approach to the environmental impact analysis process for the Development of the Footwear Industry for Daily Use and Sports Shoes by PT. Long Rich Indonesia, located in Cirebon Regency. Determination of informants using purposive sampling where researchers determine informants based on research objectives and subjects who can answer the research. Data collection techniques using interviews and observation. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results for the case study that the collaborative governance Pentahelix in the Environmental Impact Analysis process is not optimal. Regarding by Anshell and Gash, the research finds out some indicators of collaborative governance have not been achieved, namely the initial conditions and the collaboration process, so it becomes inhibiting factors. Meanwhile, other indicators, specifically institutional design and facilitative leadership, have been optimal and are supporting factors for this pentahelix collaborative governance.Keywords: Collaborative Governance, Pentahaelix, EIA. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis collaborative governance pentahelix pada proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) di Kabupaten Cirebon. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada proses amdal Pembangunan Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari dan Sepatu Olah Raga oleh PT. Long Rich Indonesia yang berlokasi di Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon. Penentuan informan menggunakan purposive sampling di mana peneliti menentukan informan berdasarkan tujuan penelitian dan subjek yang dapat mernjawab penelitian.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governanve pentahelix pada proses amdal ini belum optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator collaborative governance menurut Anshell and Gash yang belum tercapai yaitu Kondisi awal dan Proses kolaborasi sehingga menjadi faktor penghambat. Sedangkan indikator lainnya yaitu Desain kelembagaan  dan Kepemimpinan fasilitatif sudah optimal dan menjadi faktor pendukung collaborative governance pentahelix ini.Kata Kunci: Collaborative Governance, Pentahaelix, Amdal.
Strategy for the Implementation of the Policy for Installing Transaction Recording Equipment as Monitoring Regional Taxes on Restaurant Taxes in Indramayu Regency Dian Hartika; Ida Rosnidah; Moh. Taufik Hidayat
ijd-demos Volume 4 Issue 1 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i1.203

Abstract

AbstractThis study aims to analyze the implementation of monitoring local taxes based on information systems on restaurant taxes in Indramayu Regency as one of the potentials to increase local tax revenues through restaurant taxes conducted by the Regional Finance Agency of Indramayu Regency. This study uses a qualitative approach, with the type of descriptive research. The strategy for implementing the policy of installing transaction recording devices as monitoring local taxes on restaurant taxes in Indramayu Regency can be said to be appropriate and optimal in its implementation. The inhibiting factor for the strategy of implementing the policy of installing transaction recording devices as monitoring local taxes on restaurant taxes in Indramayu Regency is the limitations of transaction recording tools so that at first taxpayers objected to installing transaction recording devices. In addition, other obstacles exist on the part of taxpayers such as power failures so that reporting when transactions do not enter the BKD server, server errors resulting in double entry causing nominal differences, as well as LAN connections at the Regional Finance Agency. The supporting factor for the strategy of implementing the policy of installing transaction recording devices as monitoring local taxes on restaurant taxes in Indramayu Regency lies in the mutual support between the leadership and all staff related to the implementation of monitoring transaction recording devices. While externally, it can be seen from the good cash flow turnover and the large number of visitors, thus supporting good tax revenue and the holding of tax monitoring with transaction recording tools, so that the tax monitoring system in Indramayu Regency is increasing every year.Keywords: Policy Implementation, Local Tax, Transaction Record Tool. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan monitoring pajak daerah berbasis sistem informasi pajak restoran di Kabupaten Indramayu sebagai salah satu potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui pajak restoran yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Strategi penerapan kebijakan pemasangan alat pencatatan transaksi sebagai monitoring pajak daerah atas pajak restoran di Kabupaten Indramayu dapat dikatakan tepat dan optimal dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat strategi pelaksanaan kebijakan pemasangan alat pencatatan transaksi sebagai monitoring pajak daerah atas pajak restoran di Kabupaten Indramayu adalah keterbatasan alat pencatatan transaksi sehingga pada awalnya wajib pajak keberatan dengan pemasangan alat pencatatan transaksi. Selain itu, kendala lain yang ada di pihak Wajib Pajak seperti listrik padam sehingga pelaporan saat transaksi tidak masuk ke server BKD, server error sehingga terjadi double entry yang menyebabkan perbedaan nominal, serta koneksi LAN di Badan Keuangan Daerah. Faktor pendukung strategi pelaksanaan kebijakan pemasangan alat pencatatan transaksi sebagai pemantau pajak daerah atas pajak restoran di Kabupaten Indramayu terletak pada saling mendukung antara pimpinan dengan seluruh jajaran terkait pelaksanaan pemantauan alat pencatatan transaksi. Sedangkan secara eksternal dapat dilihat dari perputaran arus kas yang baik dan jumlah pengunjung yang banyak, sehingga mendukung penerimaan pajak yang baik dan diadakannya pengawasan pajak dengan alat pencatatan transaksi, sehingga sistem pengawasan pajak di Kabupaten Indramayu semakin meningkat setiap tahunnya.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Daerah, Alat Pencatatan Transaksi
Collaborative Governance dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) Kota Cirebon Nanang Sulaeman; Ipik Permana; Moh. Taufik Hidayat
ijd-demos Volume 4 Issue 1 (2022)
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v4i1.204

Abstract

AbstractThis study aims to analyze collaborative governance in the context of optimizing Motor Vehicle Tax receipts at SAMSAT Cirebon City, supporting and inhibiting factors in collaborative governance in order to optimize Motor Vehicle Tax receipts at SAMSAT Cirebon City, and the efforts made to improve collaborative governance. in the context of optimizing the receipt of Motor Vehicle Taxes at the Cirebon City SAMSAT. The research was conducted using qualitative methods. Data was collected by using literature study techniques, documentation studies, interviews and observations. Data analysis was carried out by reducing data, displaying data, as well as verifying and drawing conclusions, while testing the validity of the data was carried out using triangulation techniques. Of the 28 collaborative governance indicators, 21 (75%) indicators are in an effective condition and 7 (25%) indicators are in an ineffective condition. Therefore, overall collaborative governance has not been effective in optimizing the receipt of Motor Vehicle Taxes at SAMSAT Cirebon City.Keywords: Collaboration, Collaborative Governance, Motor Vehicle Tax. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis collaborative governance dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam collaborative governance dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan collaborative governance dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur, studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan, sedangkan pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Dari 28 indikator collaborative governance, sebanyak 21 (75%) indikator dalam kondisi efektif dan 7 (25%) indikator dalam kondisi tidak efektif. Oleh karenanya, secara keseluruhan collaborative governance belum efektif dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Cirebon.Kata Kunci: Kolaborasi, Collaborative Governance, Pajak Kendaraan Bermotor.
Handling Public Emergencies Through E-Government Platform in Cirebon City Anisa Halimatusa’Dia; Buser Buser; Moh. Taufik Hidayat; Yanto Heryanto
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 7 (2024): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v3i7.1504

Abstract

E-Government is one of the solutions in improving public services based on better governance and to improve government performance, e-government-based information and communication technology is needed.  Call center 112 is one of the public service innovations in handling emergencies in Cirebon City. The purpose of this study is to find out how emergency management is handled through the standby 112 e-government platform in Cirebon City and to expose how e-government is applied in Cirebon City through Five indoctrinators from the Nograsek Theory, namely (1) Technology, (2) Process, (3) Human, (4) Organizational Culture, (5) Organizational Structure. The research method used is the Qualitative Descriptive Method, the data collection techniques used are interviews, literature, and documentation. Data analysis is carried out through 3 stages, namely Data Reduction (Simplification), Data Disclosure (Presented), and Verification or Drawing Conclusions. The results of this study show that the handling of Emergencies through the E-government Siaga 112 Platform in Cirebon City has been shown by the cooperation in the field of technology with PT. Jasnita although there are still obstacles in the field such as poor signals, in addition to that there needs to be re-socialization so that the public knows and understands related to the 112 alerts in the event of an emergency in Cirebon City.