Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal Liaison Academia and Society PKM Maju UDA
Muhammad Nurohim
Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Application For Bankruptcy By Creditors Perspective Of Law Number 37 Of 2004 Concerning Bankruptcy And Suspension Of Debt Payment Obligations(Study of Decision Number 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst) Muhammad Nurohim; Yusuf Hanafi; Asmaiyani Asmaiyani
LEGAL BRIEF Vol. 11 No. 2 (2022): Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.372 KB)

Abstract

Settlement of debtors' debts to creditors through the bankruptcy process must meet the elements and requirements in filing an application for bankruptcy. In this case, the law requires that there must be two or more creditors and the non- payment of debts due to at least one creditor. The mechanism for the settlement of debtor assets in the event of bankruptcy is carried out by the Curator through several stages, namely: bankruptcy, verification meeting, making a list of debts and receivables of Bankruptcy, reconciliation and the stage of settlement of bankrupt assets. The basis for the judge's consideration in imposing a bankruptcy decision is in Decision Number 3/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst, namely considering whether or not the conditions in the bankruptcy petition are fulfilled by the bankruptcy applicants. Apart from taking into account the circumstances in which the Bankrupt Respondent was proven to have completely failed to pay its due debt to at least one creditor.
SOSIALISASI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KEPERDATAAN : PUTUSAN MENTERI NOMOR: 389/PDT/2017 DI UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA (UPMI) MEDAN M. Asril Siregar; Muhammad Nurohim
PKM Maju UDA Vol 1 No 2 (2020): Edisi bulan OKTOBER 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung (UDA) Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.479 KB) | DOI: 10.46930/pkmmajuuda.v1i2.753

Abstract

Perbuatan melawan hukumdapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui kegiatan ceramah, diskusi dan tanya jawab tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Acara sosialisasi ini melibatkan seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan untuk lebih memahami Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. Adapun hasil diskusi dalam kegiatan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan dapat berjalan dengan lancar. Semua peserta terlihat antusias dan merasakan manfaatnya. Keberhasilan ini ditunjukkan antara lain: (1) Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan para guru untuk memahami tentang Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan. (2) Adanya respon yang positif dari peserta yang ditunjukkan dengan adanya diskusi yang cukup hangat dalam rangka implementasi Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hubungan Keperdataan : Putusan Menteri Nomor: 389/Pdt/2017 Di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia (UPMI) Medan.
The Relationship between a Wife's Satisfaction in the Iddah Period with Marriage and Divorce Muhammad Nurohim; Yusuf Hanafi Pasaribu; Asmaiyani Asmaiyani
Al-Risalah Vol 21 No 2 (2021): December 2021
Publisher : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.689 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v21i2.778

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between iddah living with marriage and divorce. The specification of this research is a descriptive analytical law research. The type of data used in this study is secondary data sourced from the library, such as primary legal materials, namely documents and any statutory regulations that are binding and determined by the competent authorities relating to the obligation of living during the iddah period. Plus secondary legal materials and tertiary legal documents. The data collection tool used in this research is a document study by tracing legal materials in the library. Then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the iddah of the ex-wife can only be requested after the divorce from a marriage that is recognized as valid.
Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara Khomaini Khomaini; Ahmad Karim; Winta Hayati; Mohd. Idris Dalimunthe; Muhammad Nurohim; Cut Sah Kha Mei Zsazsa
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.603

Abstract

Kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara memilki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orang hutan. Kawasan wisata bukit lawang potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah, sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk melakukan PKM di lokasi tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Dengan harapan akan menambah pengetahuan bagi pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata bukit lawang dan diharapkan dapat terinspirasi dengan materi PKM yang dilaksanakan dan disampaikan. Pelaksanaan PKM di kawasan wisata bukit lawang mendapat respon positif dan antusias dari pengelola dan masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang direncanakan dalam kegiatan PKM dapat dicapai yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Adapun bahasan utama yang disampaikan adalah: Menjelaskan bahwa kawasan wisata bukit lawang termasuk dalam kriteria destinasi bagian D yaitu Keberlanjutan Lingkungan dengan 3 sub bagian, meliputi: 1) Konservasi warisan alam, 2) Pengelolaan sumberdaya, 3) Pengelolaan limbah dan emisi. Dan dalam sosialisasi yang diuraikan secara mendalam adalah unsur sub bagian 1 saja yaitu tentang Konservasi warisan alam. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM.Kata Kunci : Sosialisasi; Peraturan Pemerintah; Kawasan Wisata.
Co-Authors Ahmad Karim Asmaiyani Asmaiyani Cut Sah Kha Mei Zsazsa Khomaini Khomaini M. Asril Siregar Mohd. Idris Dalimunthe Winta Hayati Yusuf Hanafi Yusuf Hanafi Pasaribu