Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata di Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara Khomaini Khomaini; Ahmad Karim; Winta Hayati; Mohd. Idris Dalimunthe; Muhammad Nurohim; Cut Sah Kha Mei Zsazsa
Journal Liaison Academia and Society Vol 3, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/j-las.v3i2.603

Abstract

Kawasan wisata bukit lawang kabupaten langkat sumatera utara memilki daya tarik wisata alam dan satwa. Keindahan perbukitan, alam yang asri, aliran sungai yang indah dan bersih serta dihuni oleh satwa dilindungi seperti orang hutan. Kawasan wisata bukit lawang potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah, sehingga pelaksana pengabdian kepada masyarakat tertarik untuk melakukan PKM di lokasi tersebut dengan tujuan memberikan kontribusi berupa sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Dengan harapan akan menambah pengetahuan bagi pengelola dan masyarakat sekitar kawasan wisata bukit lawang dan diharapkan dapat terinspirasi dengan materi PKM yang dilaksanakan dan disampaikan. Pelaksanaan PKM di kawasan wisata bukit lawang mendapat respon positif dan antusias dari pengelola dan masyarakat sekitarnya, sehingga apa yang direncanakan dalam kegiatan PKM dapat dicapai yaitu sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Kawasan Wisata. Adapun bahasan utama yang disampaikan adalah: Menjelaskan bahwa kawasan wisata bukit lawang termasuk dalam kriteria destinasi bagian D yaitu Keberlanjutan Lingkungan dengan 3 sub bagian, meliputi: 1) Konservasi warisan alam, 2) Pengelolaan sumberdaya, 3) Pengelolaan limbah dan emisi. Dan dalam sosialisasi yang diuraikan secara mendalam adalah unsur sub bagian 1 saja yaitu tentang Konservasi warisan alam. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan PKM.Kata Kunci : Sosialisasi; Peraturan Pemerintah; Kawasan Wisata.
Transformasi Birokrasi di Indonesia Cut Sah Kha Mei Zsazsa; Ridwan Nasution
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 3, No 2: Juni (2023)
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v3i2.617

Abstract

Transformasi birokrasi di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik yang berkualitas. Makalah ini menguraikan perjalanan, tujuan, faktor pendorong, dan manfaat dari transformasi birokrasi di Indonesia. Perubahan dalam birokrasi Indonesia dimulai sejak Reformasi tahun 1998 dan telah menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa tujuan utama transformasi ini mencakup peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pengurangan korupsi dalam birokrasi. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan daya saing ekonomi.Faktor-faktor yang mendorong transformasi birokrasi meliputi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, perkembangan teknologi, kebutuhan akan pengurangan korupsi, serta pengaruh globalisasi. Program-program seperti sistem satu pintu, e-government, dan pengembangan sumber daya manusia telah diperkenalkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Transformasi birokrasi telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat Indonesia, termasuk peningkatan kualitas layanan publik, aksesibilitas yang lebih baik, pengurangan korupsi, penyederhanaan proses bisnis, dan peningkatan kualitas pendidikan dan perawatan kesehatan. Ini juga membantu mengurangi ketidakmerataan regional dalam penyediaan layanan publik. Meskipun telah mencapai beberapa pencapaian positif, transformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk perubahan budaya organisasi yang lambat dan ketidakmerataan dalam penerapan perubahan di seluruh negeri. Diperlukan komitmen yang kuat dan upaya berkelanjutan untuk mencapai perubahan yang lebih besar di masa depan. Kesimpulannya, transformasi birokrasi di Indonesia adalah langkah penting menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan terus menjalankan reformasi ini, Indonesia dapat membangun birokrasi yang lebih baik yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.Kata Kunci: Transformasi; Birokrasi; Indonesia
Implementasi Artificial Intelligence pada Pelayanan Publik Cut Sah Kha Mei Zsazsa; Elisabeth Sitepu
All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety Vol 3, No 3: September 2023
Publisher : Lembaga Komunikasi dan Informasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58939/afosj-las.v3i3.616

Abstract

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah menjadi elemen kunci dalam transformasi layanan publik di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan sebuah tinjauan tentang implementasi AI dalam layanan publik dan dampaknya terhadap efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan tersebut. Kami mengeksplorasi berbagai aspek AI yang telah diadopsi dalam sektor layanan publik, termasuk analisis data cerdas, chatbot, pengolahan bahasa alami, dan sistem rekomendasi Studi ini juga mengkaji manfaat yang diperoleh oleh pemerintah dan masyarakat dari implementasi AI dalam layanan publik, seperti peningkatan kecepatan respon, pengambilan keputusan yang lebih akurat, dan penghematan anggaran. Namun, implementasi AI juga menghadirkan tantangan, termasuk masalah privasi data, etika, dan kebijakan yang harus diatasi. Melalui analisis kasus dan penelitian empiris, kami mempertimbangkan contoh nyata di berbagai negara yang telah sukses mengintegrasikan AI dalam layanan publik mereka, serta mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman mereka. Akhirnya, kami menyimpulkan bahwa implementasi AI dalam layanan publik telah membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintah berinteraksi dengan warganya dan memberikan layanan yang lebih efisien dan adaptif. Namun, perlu ada pendekatan yang berimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak individu serta transparansi dalam penggunaan AI dalam layanan publik agar menciptakan kepercayaan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi; Artificial Intelligence; Pelayanan Publik