Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PREVENTIF KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR Jalaluddin; M. Rezki Andhika
AL-IHTIRAFIAH: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH Vol. 2 No. 1 Juni 2022
Publisher : Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/ihtirafiah.v2i1.1091

Abstrak Anak merupakan rahmat sekaligus amanah bagi orang tua yang Allah titipkan untuk dibesarkan, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang agar nantinya menjadi anak sholeh. Mendidik anak merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah akibat dari hak-hak mereka untuk mendapatkan kebebasan mereka sepenuhnya pada waktunya dan demikian juga hal ini merupakan hasil dari kebutuhan vital manusia untuk memperoleh pendidikan agar mereka dapat menggunakan kemampuan-kemapuan mereka. Namun pada praktiknya, dalam pelaksanaan pendidikan terhadap anak sangat rentan terjadi kekerasan baik secara verbal maupun non verbal, khususnya pada anak ditingkat sekolah dasar. Keterbatasan dalam komunikasi aktif yang dialami anak dalam pergaulan, menjadikan hambatan dalam menafsirkan keadaan yang terjadi terhadap individu anak tersebut. Penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan/ meremehkan anak. Upaya pencegahan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak baik secara bathinian maupun lahiriah. Kata Kunci: Anak, Kekerasan, Pendidikan Dasar

Sosialisasi Strategi dan Trik Sukses Seleksi CPNS sebagai Upaya Pemenuhan Indikator Kinerja Utama Universitas Teuku Umar Al Zuhri; Agus Pratama; Putri Maulina; Desi Maulida; Khairil Umuri; Ilka Sandela; Jalaluddin Jalaluddin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bumi Raflesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Teuku Umar poin 1 dan 3, yaitu membantu lulusan memperoleh pekerjaan yang layak dengan membekali kesiapan dalam menghadapi tes CPNS dengan berbagai regulasi yang ada saat ini dan menggerakkan dosen untuk berkegiatan di luar kampus dengan menggalakkan sosialisasi-sosialisasi yang berimbas pada kepentingan masyarakat umum. Harapannya dengan pembekalan tersebut mampu menghantarkan para peserta diterima menjadi abdi negara dalam upaya menjaring para pelayan publik yang prima serta cendekia Indonesia yang berwawasan, berketerampilan, dan berakhlak. Adapun metode yang penulis gunakan adalah presentasi menggunakan alat bantu slide power point dengan bobot materi berisi regulasi-regulasi yang harus diketahui oleh para peserta, strategi dan trik andalan dari para narasumber, cara mengelola waktu belajar dan tes yang apik, serta berisi bahasan-bahasan soal dengan mengangkat soal-soal yang pernah muncul di seleksi CPNS sebelumnya. Kemudian di akhir sesi ditutup dengan diskusi secara informal. Semua proses dilakukan melalui pemanfaatan media video conference zoom meeting. Hasil dari sosialisasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para peserta, ini dapat diasesmen dari antusias dan intensitas pertanyaan yang diutarakan, bobot pertanyaan, kesungguhan untuk tetap standby mendengarkan meskipun sering terjadi system error disepanjang perjalanan sosialisasi, respon secara personal dari peserta kepada para narasumber, dan lainnya. Para peserta juga berharap akan ada sosialisasi lanjutan yang diselenggarakan demi kedalaman materi yang dikehendaki. Bahkan para peserta yang tidak sempat gabung karena memiliki kepentingan mendesak lain atau terlewat informasi, meminta secara personal kepada narasumber rekaman video meeting atau slide materi yang disampaikan. Kata Kunci: IKU 1 dan 3, Jadi ASN, Trik Sukses CPNS

Juridical Review of the Settlement of Khalwat Cases by the Adat Courts in Aceh Jalaluddin
Indonesian Journal of Applied and Industrial Sciences (ESA) Vol. 2 No. 1 (2023): January, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Progressive law enforcement in the settlement of cases in Indonesia can be found in law enforcement in Aceh, namely through the stipulation of the Governor of Aceh Regulation Number 9 of 2008 concerning Fostering Traditional Life and Customs. There are 18 cases/disputes that are the scope of handling, including Khalwat. Various efforts have been made to absorb the law that lives in society, none other than to achieve the goal of law in orderly society. Conceptions of law that conflict with the diversity of society can be seen as a failure to implement effective and efficient law. The competence of a decision-making official is a separate issue to pay attention to. Likewise the mechanism is implemented with good intentions, but whether it will have a good impact cannot be generalized in general. Given the competencies and insights that depart from different understandings, this can have a significant impact on the decisions taken. The role of community leaders as customary judges is a dilemmatic issue in law enforcement related to khalwat. The point of view of khalwat acts that are not only about violating the law, but also about moral violations is an important issue that must be properly processed.

Optimalisasi Peran Panglima Laot Terhadap Ketertiban Wilayah Pesisir di Aceh Jalaluddin Jalaluddin; Budi Handoyo; Anhar Fazri; Mukhlizar Mukhlizar
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11, No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas Sintang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v11i1.759

Panglima Laot in Qanun number 10 of 2008 concerning Customary Institutions in Aceh. Laot in Acehnese grammar means sea and Panglima itself means Leader. Panglima Laot in this case is part of the customary institutions in Aceh as a special region that has a distinctive regional implementation. Panglima Laot has existed since the reign of Sultan Iskandar Muda, who had a vital role in leading the army of his time. Citing this name, Panglima Laot today is more directed to the function of maintaining maritime order through upholding traditional values that are still believed by the fishing community in Aceh. However, the role of Panglima Laot is degraded by the functions and powers of law enforcement officials who have a more optimal role in carrying out this role. So it is important to study how to optimize Panglima Laot in the order of the Aceh coastal area. The research method used is sociological juridical or empirical juridical. Panglima Laot's urgency in building order among coastal communities in Aceh is reflected in the Regional Regulations which accommodate the role and function of the Panglima to always be involved in law enforcement, especially according to custom in Aceh. For this reason, optimizing the role of Panglima Laot can be carried out by placing capable human resources in exercising authority in that position, both in communication, public administration skills and also being trusted as individuals capable of upholding customary law by the people of the Aceh region.

DISPARITAS PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI KEPASTIAN HUKUM FIKARLIA FIKARLIA; JALALUDDIN JALALUDDIN
Pagaruyuang Law Journal volume 7 nomor 1 juli 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i1.4560

Disparitas yaitu perbedaan putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam suatu tindak pidana yang sama, Hakim dalam menjatuhkan putusan sering terjadi disparitas atau adanya perbedaan dalam suatu putusan dalam kasus yang sama. Seperti dalam kasus tindak pidana Narkotika dimana ada pelaku yang bernama Ridwan My di jatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas ) tahun sedangkan pelaku yang bernama Iskandar Bin Juned Alias Ucok di jatuhi hukuman 16 (enam belas) tahun penjara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan seorang hakim dalam memutus tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika. Metode yang digunakan ialah metode normatif empiris. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa terjadinya disparitas terhadap putusan nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Skm dan putusan nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Skm, terdapat di pertimbangan hakim bahwa di dalam pertimbangan hakim adanya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Jadi di dalam putusan terdakwa yang bernama Ridwan my menurut pertimbangan hakim bahwa terdakwa yang bernama Ridwan my belum menikmati hasil dari kejahatannya karena terdakwa l belum menerima upah dari pekerjaan mengepres ganja, sedangkan terdakawa yang bernama Iskandar Bin Juned Alias Ucok sudah menikmati hasil dari kejahatannya, terdakwa tersebut telah menerima uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Saudara Arhas.

Optimalisasi Peran Panglima Laot Terhadap Ketertiban Wilayah Pesisir di Aceh Jalaluddin Jalaluddin; Budi Handoyo; Anhar Fazri; Mukhlizar Mukhlizar
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 11 No 1 (2023): PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v11i1.759

Panglima Laot in Qanun number 10 of 2008 concerning Customary Institutions in Aceh. Laot in Acehnese grammar means sea and Panglima itself means Leader. Panglima Laot in this case is part of the customary institutions in Aceh as a special region that has a distinctive regional implementation. Panglima Laot has existed since the reign of Sultan Iskandar Muda, who had a vital role in leading the army of his time. Citing this name, Panglima Laot today is more directed to the function of maintaining maritime order through upholding traditional values that are still believed by the fishing community in Aceh. However, the role of Panglima Laot is degraded by the functions and powers of law enforcement officials who have a more optimal role in carrying out this role. So it is important to study how to optimize Panglima Laot in the order of the Aceh coastal area. The research method used is sociological juridical or empirical juridical. Panglima Laot's urgency in building order among coastal communities in Aceh is reflected in the Regional Regulations which accommodate the role and function of the Panglima to always be involved in law enforcement, especially according to custom in Aceh. For this reason, optimizing the role of Panglima Laot can be carried out by placing capable human resources in exercising authority in that position, both in communication, public administration skills and also being trusted as individuals capable of upholding customary law by the people of the Aceh region.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search