Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BADAN KEPAGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT Nixcon Monteqin Sinaga; M. Irwan Tahir; Meltarini
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 1 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i1.529

Pasca keluarnya Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari masih dominan pada kategori cukup. Dilain sisi Masih adanya PNS pada Badan Kepegawaian, Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari yang kurang memahami penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Dalam menjalankan peraturan tersebut juga belum adanya bimbingan teknis yang intensif bagi PNS Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut. Fokus penelitian ini kepada bagaimana efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. Serta melihat bagaimana strategi atau upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden (sampel berjudul), penelahaan dokumen serta observasi lapangan. Teori yang digunakan dalam melihat efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten ManokwariProvinsi Papua Barat adalah dengan teori Gibson (2001). Sedangkan dalam melihat strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat efektivitas pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai menggunakan Analisis kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity ), dan ancaman (threat) (SWOT) dari Bryson (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat telah berangsur-angsur meningkat, walaupun masih banyak kekurangan yang seharusnya dilakukaan oleh BKD Kabupaten Manokwari dalam memaksimalkan penilaian prestasi maupun peningkatan prestasi kerja Pegawai di BKD. BKD Kabupaten Manokwari harus melakukan beberapa stratgi yang dianalisis melalui Analisis SWOT. Serta didapati bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tetapi BKD Kabupaten Manokwari telah melalakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ektivitas pelaksanaan penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepagawaian Daerah.

EFEKTIVITAS ORGANISASI PASCA PERUBAHAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA Helty Marcelina Lengkong; Ermaya Suradinata; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya perubahan dan pengurangan struktur pada BKPPD Kota Bitung dengan tipologi C. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas organisasi BKKPD Kota Bitung dapat dikatakan belum efektif hal ini dapat dilihat dari produktivitas kerja, kepuasan kerja yang dirasakan pegawai serta sumber daya yang masih kurang. Selain itu juga adanya faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas organisasi sebagaimana dikemukakan Richard M. Steers antara lain rentang kendali, ukuran organisasi, ukuran unit kerja, ketertarikan pada pekerjaan, serta komunikasi dalam organisasi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi sebagaimana yang telah dianalisis dalam ASOCA antara lain: (1) Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang merupakan hasil kerja sama dengan pihak luar, (2) Peningkatan manajemen sistem kepegawaian yang berkualitas melalui inovasi-inovasi baru, (3) Memaksimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pengawasan dalam bentuk reward dan punishment, (4) Memaksimalkan kemampuan dan kecerdasan berinovasi SDM untuk melahirkan strategi yang dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas organisasi BKPPD seiring dengan perkembangan teknologi yang didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana, serta (5) Melakukan evaluasi jabatan pada struktur organisasi dalam rangka peningkatan jumlah SDM yang dapat menunjang penyelenggaraan organisasi secara efektif.

ANALISIS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI KELURAHAN NAMBOJAYA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Dinda Kemala Puspadiwati; Djohermansyah Djohan; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran online. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran online di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang; menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan Inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan membahas implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran secara online. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Penentuan sampel digunakan snow ball technique, yaitu dengan memperoleh sebanyak lima informan penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu Political environment masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kemampuan ASN; Leadership kurangnya pembinaan kepada ASN; Planning yang dinilai sudah sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota No. 96 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2016-2018 dan Peraturan Wali Kota No. 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikas; Stakeholder dalam memengaruhi implementasi kebijakan masih belum mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan; Transparency/Visibility pengawasan yang tercipta masih lemah; Budget masih menjadi kendala tersendiri bagi kelurahan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada Pelayanan Akta Kelahiran berbasis online; Pemanfaat teknologi yang masih kurang dioptimalkan; Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya melakukan Innovation.

ANALISIS KINERJA PENDAMPING LOKAL DESA DI DESA KARANGJAYA KECAMATAN NAMLEA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU Muhammad Ikrom Seknun; Khasan Effendy; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemukan kualitas kerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal, ketepatan waktu yang belum maksimal, kurangnya inisiatif yang digagas oleh pendamping lokal desa, kemampuan yang belum memadai serta komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Kinerja Pendamping Lokal Desa yang belum maksimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya, sarana pendukung kerja yang belum memadai, serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mendukung.

FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Isay Wenda; Ermaya Surdinata; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atur dalam Tata Tertib bahwa tugas Dewan harus diutamakan daripada urusan lain, namun pada kenyataannya Dewan selalu mengutamakan urusan politik. Selain itu, masyarakat juga mengkritik bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinilai tidak profesional, itu dikarenakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan, dengan indikator penyerapan anggaran oleh eksekutif berjalan nyaris tanpa pengawasan yang berarti. Bahkan, sangat sering terjadinya gelombang protes dari kalangan aktivis dan mahasiswa yang pro demokrasi terhadap lembaga perwakilan rakyat daerah yang dianggap tidak optimal dalam menjalankan sistem pemerintahan di daerah. (3) Sejatinya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, tiap-tiap masyarakat juga harus berperan serta dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang Administrasi, wewenang Ekonomi hingga wewenang Politik demi mengatur segala permasalahan sosial daerah tersebut.

PENGARUH PENEMPATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI Maulana Syaputra; Kusworo; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.578

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta mengetahui besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Secara teoritis penempatan kerja dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap Kepuasan kerja individu didalam organisasi untuk mencapai tujuan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, yaitu sebanyak 127 orang dengan sampel penelitian berjumlah 56 orang. Teknik sampling yang digunakan, yaitu Stratified Random Sampling. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penempatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,906 dengan signifikansi 0,004 dimensi penempatan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi latar pendidikan dan tingkat pendidikan pegawai yang belum sesuai terhadap posisi jabatan dan bidang pekerjaan pegawai. 2) Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja yang ditunjukkan dari hasil nilai t hitung sebesar 2,186 dengan signifikansi 0,029 dimensi lingkungan kerja yang paling besar memengaruhi kepuasan kerja, yaitu dimensi penataan ruangan kerja yang belum baik dan tingkat keamanan lingkungan kerja yang belum aman dan nyaman. 3) Besarnya pengaruh penempatan kerja dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kepuasan kerja ditunjukkan dengan nilai Rsquare sebesar 0,415 (kategori moderate). Dengan nilai R square sebesar 0,415 maka hasil analisis menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja dipengaruhi oleh penempatan kerja dan lingkungan kerja sebesar 41,5%, sedangkan sisanya sebesar 58,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor laindi luar model penelitian ini. Dengan upaya perbaikan terhadap dimensi-dimensi penempatan kerja dan lingkungan kerja, maka peningkatan kepuasan kerja tentunya dapat diwujudkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT Studi pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) Tahun Anggaran 2020 Yasinta Dwi Lestari; Kusworo; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.579

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tiga fungsi, salah satu fungsinya, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan pada Poyek pembangunan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang penyelesaiannya tidak sesuai dengan target. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat pada proyek pembangunan Tol Cisumdawu pada tahun anggaran 2020. Selanjutnya untuk memperoleh data dan informasi mengenai kendala dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tekhnik pengumpulan data dengan triangulasi data. Teori yang digunakan dikemukakan oleh McCubbins dan Schwatz (1984: 65-79) di mana ada dua model pengawasan yang dilakukan oleh lembaga politik, yaitu model Police Patrol Oversight dan Fire Alarm Oversight. Hasil penelitian didapati bahwa Implementasi fungsi pengawasan DPRD Provinsi Jawam Barat pada Proyek Pembangunan Tol Cisumdawu Tahun Anggaran 2020 berjalan dengan normatif tetapi tidak maksimal karena keterbatasan kewenangan dan lingkup pengawasannya. Kendala yang dihadapi juga tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja karena melibatkan para stakeholder yang lain. Adapun kendala yang dihadapi yaitu, target pembangunan tol belum terealisasi, progress pembebasan lahan lamban, benturan antara regulasi dengan kepentingan masyarakat terdampak. Sementara itu upaya yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Barat yaitu: pemberlakuan skema padat karya, penyertaan modal pada BUMD PT Jasa Sarana, kerjasama dengan MUSPIDA Kabupaten Sumedang, Koordinasi dengan BPN, dan BUMD PT Jasa Sarana. Saran yang diberikan, yaitu dengan pengembangan teknik dan prosedur pengawasan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan koordinasi dengan stakeholder, perbaikan pengadministrasian kegiatan pengawasan, pemberian Diklat kepada anggota DPRD Jawa Barat sesuai dengan tugasnya.

A PLS-SEM ANALYSIS ON PROVISION OF ADDITIONAL EMPLOYEE INCOME (TPP) TO INCREASE JOB MOTIVATION AND EMPLOYEE PERFORMANCE M. Irwan Tahir; Ani Martini; Moch. Nasir Selamat; Alma'rif .; Alberta Nady
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Department of Governmental Science FISIP UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v9i2.49665

Additional Employee Income (TPP) is an incentive given to employees in addition to their regular pay that is dependent on their performance for a specific time. Increasing employee income has a significant impact on how well they perform, which is expected to increase their motivation when providing services to organizations or communities. It can also improve the welfare of civil servants working for the regional government, Dharmasraya Regency. Path analysis was used in this study method's quantitative analysis. TPP serves as the independent variable in this study, while motivation serves as the intervening variable and performance serves as the dependent variable. This research used a Likert scale with a measurement range of 1 to 5. Online surveys are used for data collection, and SEM is used for analysis with SmartPLS 3.0 software tools. Respondents are employees of the Regional Government of Dharmasraya Regency, and the study's stratified random selection approach yielded 379 respondents as samples. Validity tests, reliability tests, and hypothesis tests make up the phases of data analysis. The findings indicated that offering TPP has a large impact on employee performance, as does job motivation, and that TPP itself has a considerable impact on employee performance.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search