Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEMENANGAN WAKIL BUPATI MELAWAN BUPATI DALAM PILKADA 2015 DI KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI Muhammad Ismail; Djohermansyah Djohan; Dahyar Daraba
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.568 KB) | DOI: 10.54783/jv.v12i4.345

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor Apa sajakah yang menjadi Penentu kemenangan Wakil Bupati melawan Bupati dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data melalui wawancara dan sumber referensi literatur yang didukung terkait dengan menganalisis temuan data. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam menggali informasi. Secara deduktif, penulis menggunakan teori Peter Schroder (2010) sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan faktor kemenangan Wakil Bupati Melawan Bupati dalam Pilkada 2015. Hasil penelitian menunjukkan Wakil Bupati Bungo memiliki sejumlah kelebihan dalam faktor internal yang mampu dimanfaatkan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015 untuk menarik simpatik para pemilih. Adanya kelebihan dari kekuatan a). Profil pasangan calon yang berdasarkan Basis wilayah dan identitas suku, b). Individu yang religius, 3). Program yang menarik, 4). Kinerja teruji, 5). Kompetensi berdasarkan pendidikan, serta 5). Sumber daya kekuatan tim sukses yang mengakar sampai ke Desa-desa membuat Wakil Bupati meraih Kemenangan dalam Pilkada. Kemudian beberapa strategi yang digunakan berdasarkan analisis: 1. Pemilihan tim sukses, langkah menentukan pemilihan tim sukses di antaranya, yaitua).Pendekatan sebelum pilkada,b). Memperluas pergaulan, c). Karakter loyal, d). Pembentukan tim sampai ke pelosok daerah, e). Komunikasi terhadap tim sukses, 2. Kemampuan pengolahan logistik dari Calon Kandidat untuk dapat menggunakan sumber daya Finansial secara tepat, 3. Pemilihan profil kandidat dan kewilayahan, penyebaran suara yang tidak terfokus pada satu titik saja, serta 4.Perumusan Program yang menarik hati masyarakat berdasarkan dari permasalahan di lapangan yang sesuai dengan persebaran penduduk terbanyak.
ANALISIS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI KELURAHAN NAMBOJAYA KECAMATAN KARAWACI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN Dinda Kemala Puspadiwati; Djohermansyah Djohan; M. Irwan Tahir
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (289.039 KB) | DOI: 10.54783/jv.v13i2.423

Abstract

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran online. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran online di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang; menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan Inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan membahas implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran secara online. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Penentuan sampel digunakan snow ball technique, yaitu dengan memperoleh sebanyak lima informan penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu Political environment masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kemampuan ASN; Leadership kurangnya pembinaan kepada ASN; Planning yang dinilai sudah sesuai dengan payung hukum yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota No. 96 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang tahun 2016-2018 dan Peraturan Wali Kota No. 2 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikas; Stakeholder dalam memengaruhi implementasi kebijakan masih belum mencapai target pencapaian yang telah ditetapkan; Transparency/Visibility pengawasan yang tercipta masih lemah; Budget masih menjadi kendala tersendiri bagi kelurahan untuk dapat mengatasi permasalahan yang timbul pada Pelayanan Akta Kelahiran berbasis online; Pemanfaat teknologi yang masih kurang dioptimalkan; Aparatur Sipil Negara belum sepenuhnya melakukan Innovation.
Implementasi Kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik di Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nicken Paramega Lestari; Djohermansyah Djohan; Ismail Nurdin
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9006

Abstract

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan untuk memprioritaskan kegiatan pendidikan politik bagi kader partai politik dan masyarakat. Partai Demokrat sebagai salah satu partai yang menerima dana bantuan keuangan dari pemerintah, belum melaksanakan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif mampu menangkap fenomena secara detail dan dapat memberikan pencerahan untuk peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan Model teori Implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) yaitu Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kondisi Ekonomi Sosial dan Politik dan Sikap Para Pelaksana. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 2019 Partai Demokrat telah menggunakan dana Bantuan keuangan dari Pemerintah sesuai ketentuan, dengan penggunaannya lebih besar untuk kegiatan Pendidikan Politik namun tidak pada tahun 2020 dan 2021. Dana bantuan dari pemerintah masih dianggap belum cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional Partai Demokrat. Upaya yang dapat dilakukan oleh Partai Demokrat adalah dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari iuran kader partai dan sumbangan lain yang sah menurut undang-undang.
Implications of Direct Regional Head Elections: Independent vs. Political Party Candidates in Metro City, Lampung Province Fajar Riatama; Djohermansyah Djohan; Nurliah Nurdin; Yudi Rusfiana
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i2.5039

Abstract

The phenomenon that is the object of research is the contestation of direct regional head elections for independent candidate pairs versus political party candidate pairs and the continuity of government after the regional head elections in Metro City, Lampung Province, phenomenally won by independent candidate pairs. This study aims to analyze the contestation of independent candidate pairs versus political party candidate pairs in Metro City in the 2020 regional elections won by independent candidates; develop a strategy for independent candidate pairs winning the 2020 regional election contestation to maintain the continuity of government after the regional head elections. This research method uses descriptive qualitative methods with 4 research informants. The results of the study can be concluded that the victory of individual candidate pairs in the contestation of Pilkada in Metro City in 2020 analyzed by referring to Bourdie's Capital Theory is still felt less than optimal, because individual candidate pairs do not get political support from political actors in Metro City. Political Capital Theory is seen as very weak. As a real strategy, each individual candidate pair must have Reputation Capital as the main capital for candidates through individual channels. The continuity of the government after the victory of the individual candidate pairs that lack support from the Legislative Members can apply a persuasive communication approach strategy by prioritizing the Community of People, Attempted Influence, Beliefs, Values and Attitude as the main basis for running the government.