Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Ira Patriani
Unknown Affiliation
Education Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN REKTOR UNIVERISTAS TANJUNGPURA NO. 1679/ UN 22/ KA/ 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SUBTANTIF DAN FASILITATIF DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK E1012161080 Lasdi; Isdairi Isdairi; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 9, No 3 (2020): PUBLIKA, EDISI SEPTEMBER 2020
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v9i3.2786

Abstract

Tujuandaripenelitianini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi JRA substantif dan fasilitatif di Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum dan Keuangan Universitas Tanjungpura Pontianak. Permasalahan bersumber dari Jadwal Retensi Arsip terkait erat dengan proses penyusutan arsip merupakan proses kegiatan penyiangan perjalanan arsip, mulai dari arsip diciptakan hingga arsip untuk memisahkan arsip aktif dari inaktif dimusnahkan belum terlaksana secara maksimal. Metode yang digunakan yaitu jenis penelitian deskrpitif kualitatif. Hasil penelitian menurut teori yang digunakan yaitu Charles O.Jones (dalam Tahir 2014:81), proses implementasi merupakan suatu kegiatan untuk mengoperasikan sebuah program, dengan tiga kegiatan sebagai pilarnya, yaitu: 1) Pengorganisasian, kesimpulannya adalahpada umumnya pengelolaan kearsipan di Universitas Tanjungpura Pontianak sudah baik, namun masih ada beberapa yang perlu diperhatikan dari segi sarana dan prasarana yang representatif sehingga akhirnya berdampak pada pengembangan kegiatan kearsipan pada JRAsubstantif dan fasilitatif di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak.2) Interpretasi, kesimpulannyaadalah JRA SubstantifdanFasilitatifdaripetugasarsipmasih belum seperti yang diharapkan, dimanakemampuanpetugasdalamkearsipan belum menunjangpadapengembangankegiatankearsipanitusendiri. 3)Aplikasi, kesimpulannyaadalah JRA SubstantifdanFasilitatif yang dilaksanakanpetugasarsipbelumterlaksanasecaramaksimal, karena kurangnyasaranadanprasaranadalamketersediannya, dimanamasihkurangnyagedung yang khususuntukkerasipan. Saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalahdiharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana kearsipan dan kemampuan petugas dalam kearsipan, dengan dilakukanpendidikandanlatihankhususbidangkearsipan, sehingga dapat meningkatkan pengelolaan kearsipan di Universitas Tanjungpura Pontianak sesuai dengan yang diharapkan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA HILIR KANTOR KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK SELVIANA WENI E1013161015; Isdairi Isdairi; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2879

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya Sumberdaya Manusia atau petugas pendamping. Jumlah keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan jumlah penduduk miskin sehingga banyak penduduk miskin yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III  dalam Agustino (2016:136-141) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi kebijakan Program Keluarga Harapan masih kurang, perlu adanya kosisten dan kejelasan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat yang menerima agar lebih paham tentang PKH. 2) Sumber Daya, Staf atau petugas pendamping PKH masih kurang, hanya berjumlah 1 (satu) orang sehingga pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor belum sesuai harapan. 3) Disposisi, dalam pelaksanaan PKH di Desa Hilir Kantor perlu di tingkatkan lagi dalam hal ini insentif bagi pelaksana dilapangan. 4) Struktur Birokrasi, perlu ditingkatkan lagi untuk mencapai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu adanya penambahan staf atau petugas pendamping PKH di Desa Hilir Kantor agar pelaksanaan PKH bisa sesuai harapan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU Studi Kasus Pelayanan Administrasi Pembuatan E-Ktp, Kk, Akta Kelahiran dikantor Desa Suruh Tembawang MARKUS MARKUS E1012161063; Sri Haryaningsih; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 4 (2021): PUBLIKA, EDISI DESEMBER 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i4.2878

Abstract

Penelitian ini menggunakan teori Fitzsimmons dalam Sinambela, dkk (2019:7) Kualitas Pelayanan Publik yaitu: 1) dimensi bukti fisik, belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2) dimensi kehandalan, pegawai dalam menangani setiap keluhan pelayanan belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. 3) dimensi ketanggapan, pegawai sudah menunjukkan sikap tanggap membantu masyarakat ketika mengalami kesulitan pada proses pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga dan akta. 4) dimensi jaminan, ketepatan jaminan tepat waktu pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat. 5) dimensi empati, sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan memberikan kesan menyenangkan dalam proses pelayanan. Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah berupaya meningkatkan pelayanan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, akta yang mudah dan cepat dalam melayani masyarakat setempat untuk mewujudkan Kantor Desa Suruh Tembawang menjadi panutan bagi Desa-desa di sekecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pelayanan Kependudukan, E-Ktp, Kk, Akte Lahir
ANALISIS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK Riyoldi Riyoldi; Zulkarnaen Zulkarnaen; Ira Patriani
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 11, No 1 (2022): PUBLIKA, EDISI MARET 2022
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v11i1.2931

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses implementasi kebijakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dalam perspektif tata kelola pemerintahan dinamis (dynamic governance). Permasalahan dalam implementasi kebijakan inovasi pelayanan ini menarik untuk diteliti, karena masih ditemukannya masalah seperti tidak tersedianya standar operasional prosedur (SOP) resmi, kendala teknis down server pada media pelayanan online, dan dilakukan reduksi (pengurangan) jumlah pelayanan untuk mengantisipasi hambatan teknis pelayanan online. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi pustaka dan data yang dianggap relevan. Hasil penelitian menemukan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dalam aktivitas pengorganisasian masih terkendala dengan keterbatasan jumlah kuantitas sumber daya pelaksana bidang teknologi informasi (TI) untuk sarana dan prasarana pelayanan sudah mendukung untuk pelaksanaan pelayanan online, pada aktivitas interpretasi pemahaman pelaksana terkait substansi kebijakan sudah dapat dikatakan baik, hanya saja kurangnya sosialisasi kepada masyarat, aktivitas aplikasi menjelaskan bagaimana aktivitas itu masih kaku dan rigid dan kurang preventif, kemudian pemecahan masalah teknis yang kurang antisipatif sekalipun terhadap aktivitas rutin organisasi. Kata Kunci: Administrasi Penduduk, Inovasi Pelayanan, Dynamic Governance, Disdukcapil, Kebijakan Publik.
Implementasi kebijakan pembelajaran daring di kota Pontianak Sri Haryaningsih; Ira Patriani; Farah Devi Andriani
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol 10, No 1 (2022): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/178300

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembelajaran daring di Kota Pontianak. Pelaksanaan model pembelajaran daring selama pandemi virus Covid-19 ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemerintah Kota Pontianak penerbitan surat edaran No 13/DIKDIKBUT/ Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pendidikan Pada Masa Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) tahun yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19. Implementasi pembelajaran daring dirumah ini menggunakan media watshapp, google classroom atau zoom. Fokus dalam penelitian ini adalah model implementasi menurut George Edward III yaitu Komunikasi (communication), Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure). Hasil penelitian menjukkan bahwa Komunikasi yang terjadi di jajaran Pemerintah Kota Pontianak dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sudah cukup baik, terlihat dalam penerbitan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kota Pontianak dalam upaya pencegahan covid-19, selanjutnya di respon oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak dengan mengeluar-kan surat edaran perihal pencegahan covid-19 dengan meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah dan mengintruksikan untuk belajar di dalam rumah. Ada beberapa kendala yang dialami saat melaksanakan kebijakan pembelajaran daring, seperti keterbatasan akses jaringan internet dibeberapa wilayah di kota Pontianak, dengan adanya pembelajaran daring ini juga bisa memberatkan orang tua siswa karena harus mempunyai gadget beserta kuota internet untuk mengaksesnya. Ada beberapa Siswa yang kesulitan dalam mengakses materi yang diberikan secara onlinen karena tidak memiliki kuota.
Co-Authors E1012161080 Lasdi Farah Devi Andriani Haryaningsih, Sri Isdairi Isdairi MARKUS MARKUS E1012161063 Riyoldi Riyoldi SELVIANA WENI E1013161015 Zulkarnaen Zulkarnaen