Garuda - Garba Rujukan Digital

Legalitas Poligami dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Tahun 2004 Negeri Perak ( Studi Kasus atas Ketidakpatuhan Masyarakat Taiping) Edi Darmawijaya, Edi Darmawijaya; Abdullah Sani, Mohd Najib
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i2.2380

Poligami di Malaysia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah,karena dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak telah diatur secara tegas. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak timbulnya masalah terhadap istri dan anak dikemudian hari. Namun, untuk menghindari prosedural yang terdapat dalam Enakmen, banyak masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan tersebut.Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami, bagaimana prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak serta tinjauan Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak tertentu.Hasil penelitian menunjukkan di antara faktor ketidakpatuhan masyarakat tersebut adalah karena tidak mendapat kebenaran dari istri, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan dengan Hukum Islam, prosedur pendaftaran poligami yang ketat dan permohonan poligami ditolak.Adapun prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak adalah membuat permohonan kepada Mahkamah Syariah kebolehan untuk berpoligami. Setelah menerima permohonan dari pemohon, Mahkamah Syariah akanmelakukan isbat dalam jangka waktu 21 hari dari tanggal pendaftaran. Di dalam kasus dimana istri tidak setuju suaminya berpoligami, pendaftaran Mahkamah saat sebutan kasus akan mengarahkan istri yang ada untuk menfailkan Laporan Pembelaan untuk membantah permohonan pemohon dan setelah Laporan Pembelaan lengkap, Pendaftar akan mengatur tanggal di depan Hakim Mahkamah Syariah untuk kasus dibicarakan. Jika Mahkamah menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada itu relevan, Mahkamah akan memutuskan tidak mengizinkan pemohon untuk berpoligami. Namun jika menemukan alasan-alasan istri yang sedia ada tidak relevan dan Mahkamah menemukan pemohon mampu untuk berpoligami, maka Mahkamah akan melanjutkan kasus tersebut. Prosedur pendaftaran poligami yang ditetapkan dalam Enakmen juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam.Solusi yang dapat dijadikan alternatif adalah seharusnya laki-laki yang ingin berpoligami haruslah mengikuti prosedur Mahkamah.

The Reduction of Child Crime Cases According to Islamic Criminal Law in the Banda Aceh Police Department [Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah: Studi Kasus di Polresta Banda Aceh] Ayu Darisah; Edi Darmawijaya; Rispalman Rispalman
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 1 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i1.7329

Abstract: Children are subjects who are very vulnerable to negative influences not only from their environment but also from outside their environment. Children besides being vulnerable to crime, sometimes these children become perpetrators in criminal acts. This can be seen from so many other deviant acts committed by children such as excessive actions at school, violations such as running away from home, to criminal behavior. The delinquency of the child is not only a criminal act but also acts committed by children who are considered to deviate from social, school, and community values. Thus, the level of child crime must be emphasized again so that the number of child crimes decreases. The problems posed are how the crime rate of children at the Banda Aceh Police PPA Unit is, how the Banda Aceh Police PPA's efforts are in suppressing child crime, and how the fiqh jinayah review of the Banda Aceh Police PPA's efforts to suppress child crime. To achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive analysis method. Meanwhile, data collection techniques were obtained through field research, while secondary data was obtained through library research. The results showed that the crime rate of children increased and decreased every year. Efforts were made by the PPA unit of the Banda Aceh Police in minimizing child crime by conducting legal counseling in each school. In a review of Islamic law on efforts to combat child crime, several things have in common with positive law, first in terms of giving sanctions to children in conflict with the law, secondly, the application of criminal acts for children in conflict with the law. Abstrak: Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai prilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan kriminal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Dengan begitu tingkat kriminalitas anak harus lebih ditekankan lagi agar kriminalitas anak tersebut semakin menurun jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh, bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas anak mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir kriminalitas anak dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada tiap sekolah-sekolah. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan kriminalitas anak, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan hukum positif, pertama dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, yang kedua, penerapan perbuatan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

PERSEPSI MANAJER TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN AKAD MURABAHAH DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH Edi Darmawijaya; Faisal Fauzan
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i2.4363

The inadequacy of the contract principle is included in the category of non-fulfillment of objective conditions, therefore with this opinion financing has been null and void by law. In the context of sharia this is not very good because it has consequences which are incompatible with the rules in religion. The Government has regulated through Bank Indonesia Regulation No.7 / 35 / PBI / 2005 dated September 29, 2005 concerning Commercial Banks conducting business activities based on Sharia Principles that regulate the Duties, Authorities and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS), among others in the first point ensure and supervise the suitability of the Bank's operational activities against the fatwa stipulated by the DSN-MUI. Cases of contract cancellations have occurred, one of which at the Bukit Tinggi Court shows the control of the passive Sharia Supervisory Board (DPS). This study aims to determine the perceptions of Islamic bank managers on the decision to cancelation of financing contracts, especially murabahah and the function or role of the Sharia Supervisory Board of the Islamic bank. The Manager's perception of the cancellation of the murabahah financing contract by the Religious Court is very good and the Perception Manager of the Sharia Supervisory Board regarding the function of financing supervision in sharia banking is good.

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia) Edi Darmawijaya
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHILD AND GENDER STUDIES Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/equality.v1i1.621

Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di Turki dan di Tunisia ditelaah lebih dekat, karena kedua negara ini termasuk yang paling tegas mencantumkan klausul ancaman pidana dalam hukum positif mereka. Diskusi ini melibatkan pendapat para ulama baik klasik dan kontemporer tentang poligami, kemudian dikaji dalam perspektif teori maslahat mursalah.

STRATIFIKASI SOSIAL, SISTEM KEKERABATAN DAN RELASI GENDER MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM Edi Darmawijaya
Takammul : Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak Vol 6, No 2 (2017): TAKAMMUL
Publisher : Pusat Studi Wanita UIN Ar-Raniry

This paper comes from the notion that Islamic law involved with human history - in this context, with Jahiliyyah-law, is a cultural phenomenon and can be investigated by using a humanities approach and methodological tools. 1 With all the advantages and disadvantages, the study of social change by Islamic law on the law of Jahiliyyah as the background of its appearance, the one becoming the focus of the discussion in this paper, is attempted to keep away from the at- titude, the one Richard C. Martin called as fideistic scientific subjectivism or objectivism. 2 More importantly, the one portraying Islam position on mustadl'afin become a important awareness which is critical towards the social changes by Islamic law in the society.

WORK SAFETY ASSURANCE SYSTEM OF WELDING WORKSHOP EMPLOYEES FROM ISLAMIC LAW AND LABOR LAW PERSPECTIVE: A CASE STUDY OF TANAH JAMBO AYE DISTRICT Lilis Diatana; Edi Darmawijaya; Faisal Fauzan
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

The employee safety is the responsibility of a company often ignored. The company is not optimal in doing safety effort for employees become one of its trigger. Welding garages in the sub-district of Tanah Jambo Aye is the company engaged in welding which has high level of potential hazard. In addition, the workers have to obtain the word safety that was listed in the law No. 13 year 2003 about employment. The problems will be discussed in this thesis are: (1) How is the employee safety guarantees system of welding garage in Tanah Jambo Aye sub-district? (2) How is the Islamic law perspective and the law No.13 year 2003 on the employee safety guarantees system of welding garage in Tanah Jambo Aye sub-district? . The first purpose of this research to know how is the employee safety guarantees system of welding garage in Tanah Jambo Aye. The last is to know how is the Islamic law perspective and the law No.13 year 2003 on the employee guarantees system of welding garage in Tanah Jambo Aye sub-district. The research methodology that is used in this research is descriptive analysis of Qualitative method. The result show the welding garage in Tanah Jambo Aye sub-district is less effective and not go well yet, because the welding garage company in that district do not provide perfect tool for personal protection in safety working, such as: hand protectors, masker, shoes, hat protections, and face protections. The risk happened in working or work accident can cause the employees disabled or injury, the all cases is not in full responsibility by the welding garage in Tanah Jambo Aye sub-district. This case less corresponding with Islamic concept, as intended in Maqashid Syari’ah by maintaining Al-umur al-dharuruyah that are maintaining the soul, religion, mind, descent, and treasure. Therefore, it can safety guarantee of the world and hereafter. Abstrak:Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan keselamatan Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye dalam Melaksanakan Jaminan Keselamatan Kerja kurang Maksimal dan belum berjalan dengan baik karena Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye belum sempurna dalam menyediakan alat-alat pelindung diri untuk keselamatan kerja Seperti: alat pelindung tangan, masker, sepatu, topi pelindung, alat pelindung wajah. Dan Bentuk Risiko yang terjadi dalam melakukan pekerjaan atau kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan para pekerja cacat ataau luka-luka, semua itu tidak di tanggung penuh oleh Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Hal ini kurang sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam Maqashid Syari’ah dengan memelihara Al-umur al-dharuriyah yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terjamin keselamatan dunia dan akhirat. Kata Kunci: Bengkel Las, Keselamatan Kerja, Hukum Islam, Hukum Ketenagakerjaan.

STUDY OF ISLAMIC LAW IN AR-RUM PRODUCT ON DEFAULTS SETTLEMENT SYSTEM IN SHARIA PAWNSHOP OF ACEH BESAR Asdi Marni; Edi Darmawijaya; Faisal Fauzan
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Abstract: Principally, each agreement made by the parties expects the parties to conduct their performance as they should. However, there is a discrepancy between theory and practice. If one party in an agreement does not fulfil its obligations properly, then the party is said to have defaulted (breached the contract). The cases of defaults occur in the financing of ARRUM Products in Pegadaian Syariah (sharia pawnshop), the customers are delayed in repayment of the loan instalment, resulted in fines when it is due. The results of the study concluded that the customer and the sharia pawnshop determined the product financing mechanism. Defaults were subject to additional fees, especially for those who do not pay the loan instalments for three consecutive months. The sharia pawnshop had settled the defaults per sharia law by charging additional fees to the customers who can afford to pay the debts but neglect on their obligations. This process is based on the Fatwa of the National Sharia Board-MUI Number 43 of the Year 2004 concerning Compensation (Ta'widh). Abstrak: Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak prinsipnya adalah menghendaki agar para pihak melaksanakan prestasinya sebagaimana mestinya, akan tetapi terdapat perbedaan antara teori dan praktiknya, ketika dalam suatu perjanjian apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pihak tersebut dikatakan telah wanprestasi (Ingkar Janji). Dalam pembiayaan Produk ARRUM di pegadaian Syariah terdapat kasus wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah berupa suatu keterlambatan dalam pembayaran angsuran pinjaman, yang mengakibatkan dikenakan denda ketika telah jatuh tempo. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan produk telah di tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah. Wanprestasi dikenakan biaya tambahan, khususnya bagi yang tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar hutang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 tahun 2004 tentang Ganti Rugi (Ta’widh). Kata Kunci: Hukum Islam, Wanprestasi, Pegadaian, Produk ARRUM

Praktik Ta’liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam Edi Darmawijaya; Nurul Mahfuzah Binti Ahmad Nordin
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 2 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i2.7633

Ta’līq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang diucapkan suami pada saat setelah akad nikah dilangsungkan. Pelanggaran janji ta’līq berakibat pada terbukanya peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. Praktik ta’līq talak ini agaknya menjadi satu upaya agar hubungan pernikahan tetap berlangsung secara baik dengan adanya ikrar janji suami untuk selalu memenuhi hak isteri. Namun, ta’līq talak seringkali dijadikan alasan bercerai, hal ini seperti yang dilakukan dalam masyarakat Negeri Perak. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana praktik ta’līq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak, bagaimana akibat hukum pelanggaran ta’līq talak terhadap kelangsungan hubungan pernikahan di Negeri Perak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ta’līq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ta’līq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, disaksikan oleh dua orang saksi, penghulu, dan wali dari pihak perempuan. Pembacaan sighat ta’līq talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di dalam wilayah hukum Negeri Perak, yang isinya berjanji untuk memenuhi hak-hak isteri. Akibat hukum pelanggaran ta’līq talak di Negeri Perak berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan pernikahan. Isteri yang tidak ridha dengan pelanggaran tersebut dapat menggunakan haknya untuk mengajukan cerai gugat suami kepada Mahkamah Syariah sebagaimana legalisasinya diakui dalam Seksyen 50-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004. Praktik ta’līq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak telah sesuai dengan norma hukum Islam. Praktik ta’līq talak tersebut bagian dari usaha untuk melindungi hak-hak perempuan yang notabene rentan menjadi pihak tersubordinat. Keberadaan ta’līq talak sesuai dengan konsep maṣlaḥah.

Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulū’ dengan Meningkatnya Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh) Edi Darmawijaya; Rizki Amalia
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 1, No 1 (2018): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v1i1.5570

Diantara perkara-perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, jumlah perkara perceraian menempati urutan tertinggi, yakni pekara permohonan cerai talak dan perkara gugatan perceraian (khulu’). Tentu hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak isteri di dalam rumah tangga dan kesadaran hukum yang memadai diasumsikan menjadi salah satu pendorong bagi para isteri sehingga berani bertindak secara hukum demi memperjuangkan haknya. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tingkat perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan korelasinya dengan pemahaman masyarakat terhadap khulu’. Untuk memperoleh jawaban terkait hal-hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang berpedoman pada instrumen wawancara. Dalam hal penentuan responden, peneliti menggunakan teknik sampling probabilitas atau dikenal dengan istilah random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2014 sampai dengan 2016, jumlah kasus perceraian cerai gugat (khulu’) menempati jumlah yang dominan dibandingkan perkara cerai talak. Beberapa kasus yang telah diproses di Mahkamah Syar’iyah menunjukkan adanya beragam alasan yang menjadi pegangan bagi isteri untuk menuntut khulu’ pada suaminya di persidangan. Diantara alasan-alasan tersebut ialah, tidak dinafkahi lahir dan batin, penelantaran, ketidakpercayaan, tidak berlaku adil, hingga kekerasan fisik maupun mental dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Terkait dengan hal ini, inisiatif menggugat perceraian yang dilakukan oleh isteri tidak terlepas dari pemahaman masyarakat tentang kesadaran hukum serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga sebagai akibat dari kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan.

Peran Suami Istri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren Edi Darmawijaya; Ferra Hasanah
El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Vol 3, No 1 (2020): El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/ujhk.v3i1.7707

Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, disebabkan oleh faktor ekonomi, suami yang tidak mengerti perannya di dalam rumah tangga. Sehingga istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren. Oleh karenanya peneliti menarik untuk mengkaji tentang peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren serta bagaimana tinjauan hukum Islam peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian. Dengan permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini mengupas permasalahan dengan cara turun dan melihat sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan, serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil dari penelitian, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah dari pihak istri dengan cerai gugat terhadap suaminya, alasan seorang istri mengajukan gugatan cerai, banyak faktor yang mempengaruhi putusnya sebuah perkawinan sampai terjadinya perceraian, baik itu dari faktor internal keluarga yaitu suaminya sendiri maupun faktor esksternal yakni pihak ketiga.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search