<![CDATA[Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa setelah dibahas dan sisepakati bersama. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, peraturan tersebut merupakan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Peraturan Desa yang dibentuk atau ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ini memuat norma hukum dan mengikat secara umum. Legislasi merupakan pembentukan peraturan dapat menjadi pilihan oleh pembuatnya untuk menyajikan kebijakan dengan cara yang sangat kuat dalam menciptakan suatu keadaan. Legislasi juga dapat menjadi pilihan untuk menyajikan kebijakan dengan menciptakan suatu dinamika hukum masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan para aparatur desa dalam menyusun peraturan desa perlu ditingkatkan agar apa yang menjadi tujuan sebuah desa untuk memberdayakan seluruh sumber daya yang ada agar demokratis, mandiri, kuat, dan maju dapat terwujud. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggandeng mitra aparatur Desa Cigugurgirang, terutama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melalui kegiatan Pelatihan Pengenalan Legislative Drafting untuk Pembentukan Peraturan Desa Bagi Aparatur Desa Cigugurgirang. Luaran kegiatan ini berupa jasa atau aktivitas pelatihan updating Ipteks di masyarakat dan peningkatan kegiatan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni di perguruan tinggi, serta untuk Polban kegiatan ini diharapkan dapat memperkenalkan Polban sebagai institusi pendidikan vokasi yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat. Kata kunci: Legislative drafting, pelatihan, aparatur desa ISSN 2615-2363]]>
