Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU RESIKO KERAWANAN PANGAN KABUPATEN BARITO KUALA Yunani, Ahmad
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.741 KB) | DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i1.1515

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui indikator dan pemetaan daerah resiko kerawanan pangan di Kabupaten Barito Kuala. Memetakan kondisi ketahanan/kerawanan pangan di Barito Kuala. Mengidentifikasi dan menganalisis isu dan permasalahan terkait kemungkinan potensi resiko kerawanan pangan di Barito Kuala. Data dan informasi yang telah dikumpulkan (data sekunder dan data primer) kemudian dilakukan pemutakhiran data, kompilasi, tabulasi data dan mengolah data spasial (pemetaan). Metode yang digunakan dalam identifikasi kerentanan dan kerawanan pangan di atas menggunakan alat analisis MINITAB sebagai alat analisis statistika yang dapat mengkompilasi sekaligus beberapa variabel untuk analisis komposit. Kemudian untuk sebaran kerawanan dan ketahanan pangan menggunakan Arcgis, suatu alat pemetaan yang sudah banyak digunakan dalam analisis spasial. Melalui analisa komponen utama (Principal Component Analysis/PCA) telah ditentukan komponen yang mempengaruhi dalam penyusunan kerawanan pangan di Barito Kuala melalui 7 (tujuh) indikator tersebut dihasilkan komponen-komponen yang mempengaruhi sebagai berikut :Komponen utama / PC 1 Jumlah Warung/toko kelontongan, fasilitas kesehatan, Komponen utama / PC 2 Akses jalan, persentase kemiskinan, Komponen utama / PC 3 Gizi buruk, akses jalanm, Komponen utama / PC 4          Fasilitas kesehatan, Kematian balita dan ibu melahirkan, Komponen utama / PC 5 Persentase kemiskinan, akses jalan, Komponen utama / PC 6 Fasilitas Kesehatan, kematian balita dan ibu melahirkan.Hasil penelitian ini menyimpulkan ada 12 desa yang masuk katagori prioritas 1 berpotensi rawan pangan, masuk katagori prioritas 2 waspada rawan pangan sebanyak 26 desa, untuk katagori prioritas 3 awas rawan pangan terdapat 65 desa dan masuk katagori prioritas 4, prioritas 5, prioritas 6 dalam kondisi aman rawan pangan totalnya sebanyak 97 desa.  Strategi peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan jalur ganda (twin track approaches) yaitu : Pendekatan jangka pendek dengan mengupayakan membangun peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian pada upaya peningkatan nilai tambah dan peluang penyediaan lapangan kerja. Pendekatan jangka menengah dan panjang adalah dengan memenuhi kecukupan pangan dan gizi golongan masyarakat miskin dan rawan pangan dengan pendekatan pemberdayaan melibatkan partisipasi dan peran akitf seluruh komponen.Kata Kunci : Kerawanan Pangan
PENGARUH ANGGARAN BELANJA, INFRASTRUKTUR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Zulfaridatul Yaqin, Siti Mutmainah; Yunani, Ahmad; Nur, Muhammad Anshar
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.191 KB) | DOI: 10.18592/at-taradhi.v9i1.2090

Abstract

This study aims to determine the disparity of economic development between districts / cities and the influence of budgetary variables, infrastructure and economic growth on the inequality of economic development in South Kalimantan Province in 2011 - 2015. The research method used is descriptive quantitative with the analysis tools using the technique of Regional Economic analysis (Williamson Index) and simple regression analysis model. The result of the research shows that the disparity between districts / cities in South Kalimantan Province using Williamson Index within the period of 2011 - 2015 indicates a decreasing disparity that has an average of  0.513 with mining and quarrying sector and 0.310 without mining and quarrying sector. The result of F test shows that the budget expenditure, infrastructure and economic growth simultaneously have significant effect on regional disparity variables and the result of t test shows the budget expenditure and economic growth significantly influence the regional disparity in South Kalimantan Province at the alpha significance level of 0.1 or the level of trust 90 %.
PENGARUH ANGGARAN BELANJA, INFRASTRUKTUR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Zulfaridatul Yaqin, Siti Mutmainah; Yunani, Ahmad; Nur, Muhammad Anshar
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/at-taradhi.v9i1.2090

Abstract

This study aims to determine the disparity of economic development between districts / cities and the influence of budgetary variables, infrastructure and economic growth on the inequality of economic development in South Kalimantan Province in 2011 - 2015. The research method used is descriptive quantitative with the analysis tools using the technique of Regional Economic analysis (Williamson Index) and simple regression analysis model. The result of the research shows that the disparity between districts / cities in South Kalimantan Province using Williamson Index within the period of 2011 - 2015 indicates a decreasing disparity that has an average of  0.513 with mining and quarrying sector and 0.310 without mining and quarrying sector. The result of F test shows that the budget expenditure, infrastructure and economic growth simultaneously have significant effect on regional disparity variables and the result of t test shows the budget expenditure and economic growth significantly influence the regional disparity in South Kalimantan Province at the alpha significance level of 0.1 or the level of trust 90 %.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU RESIKO KERAWANAN PANGAN KABUPATEN BARITO KUALA Yunani, Ahmad
At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Economics and Business Faculty of UIN Antasari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/at-taradhi.v8i1.1515

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui indikator dan pemetaan daerah resiko kerawanan pangan di Kabupaten Barito Kuala. Memetakan kondisi ketahanan/kerawanan pangan di Barito Kuala. Mengidentifikasi dan menganalisis isu dan permasalahan terkait kemungkinan potensi resiko kerawanan pangan di Barito Kuala. Data dan informasi yang telah dikumpulkan (data sekunder dan data primer) kemudian dilakukan pemutakhiran data, kompilasi, tabulasi data dan mengolah data spasial (pemetaan). Metode yang digunakan dalam identifikasi kerentanan dan kerawanan pangan di atas menggunakan alat analisis MINITAB sebagai alat analisis statistika yang dapat mengkompilasi sekaligus beberapa variabel untuk analisis komposit. Kemudian untuk sebaran kerawanan dan ketahanan pangan menggunakan Arcgis, suatu alat pemetaan yang sudah banyak digunakan dalam analisis spasial. Melalui analisa komponen utama (Principal Component Analysis/PCA) telah ditentukan komponen yang mempengaruhi dalam penyusunan kerawanan pangan di Barito Kuala melalui 7 (tujuh) indikator tersebut dihasilkan komponen-komponen yang mempengaruhi sebagai berikut :Komponen utama / PC 1 Jumlah Warung/toko kelontongan, fasilitas kesehatan, Komponen utama / PC 2 Akses jalan, persentase kemiskinan, Komponen utama / PC 3 Gizi buruk, akses jalanm, Komponen utama / PC 4          Fasilitas kesehatan, Kematian balita dan ibu melahirkan, Komponen utama / PC 5 Persentase kemiskinan, akses jalan, Komponen utama / PC 6 Fasilitas Kesehatan, kematian balita dan ibu melahirkan.Hasil penelitian ini menyimpulkan ada 12 desa yang masuk katagori prioritas 1 berpotensi rawan pangan, masuk katagori prioritas 2 waspada rawan pangan sebanyak 26 desa, untuk katagori prioritas 3 awas rawan pangan terdapat 65 desa dan masuk katagori prioritas 4, prioritas 5, prioritas 6 dalam kondisi aman rawan pangan totalnya sebanyak 97 desa.  Strategi peningkatan ketahanan pangan perlu dilakukan melalui pendekatan jalur ganda (twin track approaches) yaitu : Pendekatan jangka pendek dengan mengupayakan membangun peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian pada upaya peningkatan nilai tambah dan peluang penyediaan lapangan kerja. Pendekatan jangka menengah dan panjang adalah dengan memenuhi kecukupan pangan dan gizi golongan masyarakat miskin dan rawan pangan dengan pendekatan pemberdayaan melibatkan partisipasi dan peran akitf seluruh komponen.Kata Kunci : Kerawanan Pangan
ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN DAN KABUPATEN TANAH BUMBU) SUNTARI, MARTIN VEGARIKA; YUNANI, AHMAD
JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : PPJP Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the level of economic development inequality and the inequality of income distribution in the city of Banjarmasin and Tanah Bumbu Regency and how comparative the economic development inequality and the inequality of income distribution in the two regions. This study uses secondary data from the time period 2013-2017 obtained from BPS. Analysis of the level of inequality of economic development by using the Williamson index, while to analyze the inequality of income distribution using the index gini ratio.               The comparative results of the Williamson index and the gini ratio index during 2013-2017 found that each analysis tool had different results so that it can be explained when the level of regional economic development inequality in the Tanah Bumbu Regency area with an average of 0.171 occurred due to the economy that relies on natural resources (mining and excavation), lack of smooth mobility of goods and services (distribution of goods and migration). However, the level of inequality in income distribution is low with an average of 0.312 because the depreciation of people's work is not much different so that the income distribution is more evenly distributed. When the inequality of economic development in the city of Banjarmasin is low with an average of 0.021, it occurs because the city of Banjarmasin is the center / concentration of the economy in the Province of South Kalimantan (the provincial capital) besides having a more complete infrastructure availability than other regions, an average of 0.354 occurs because of differences in the types of work and skills owned by the people of Banjarmasin City and has a small area so that there is an inequality in income distribution.Keywords: Williamson Index, and Gini Ratio Index.
The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia Miar Miar; Ahmad Yunani
Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 18 No. 1 (2020): JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN
Publisher : Pusat Pengkajian Ekonomi dan Kebijakan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jep.v18i1.12770

Abstract

One of the roles of the government in efforts to reduce poverty is through an allocative role in developing effective budget allocation policies that can stimulate economic growth with the ultimate goal of suppressing and reducing poverty. Government expenditure is one of the fundamental government policy tools in efforts to reduce poverty. This research focuses on the effect of government expenditure on poverty in Indonesia. The data used in this study are secondary data including data on the realization of provincial government expenditure in Indonesia, the realization of economic growth that is substituted into the GRDP at the basis of Constant Prices in the provincial government in Indonesia and poverty in proxies in the form of the number of poor people obtained from BPS period in 2014-2018. The data analysis technique which is used in this study is the path analysis technique. Based on the results of the analysis, it can be concluded that in this study government expenditure variables have a significant direct effect on poverty in Indonesia. In addition to direct influence, the results of this study also show that government expenditure variables are indirectly able to influence changes in poverty reduction in Indonesia through economic growth variables
ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH Ahmad Yunani
Ecoplan Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ecoplan.v1i1.6

Abstract

Abstrak-Tujuan Penelitian ini adalah untuk Kajian Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan perencanaan dalam upaya mendukung program pembangunan daerah dan dalam rangka menganalisa perekonomian daerah dilihat dari sektor UMKM dan IKM yang dapat meningkatkan PAD, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pengembangan ekonomi mikro di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017, dibagai menjadi empat kategori yaitu bantuan langsung, bantuan infrastruktur pendukung dan pengembangan kawasan, bantuan penguatan lembaga (capacity building), dan bantuan pemasaran (marketting). Masyarakat menilai bahwa tidak merasa puas dengan kinerja Instansi Pemerintah terkait program pengembangan ekonomi mikro, hal itu ditunjukkan dengan prosentase 81,3 %, yang merasa puas sebesar 10,5 %, tidak tahu 5,8 %, dan tidak menjawab 2,4 %. Untuk keterlibatan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) oleh SKPD terkait bahwa pelaku usaha ekonomi mikro tidak pernah terlibat ditunjukkan dengan prosentase 68, 4 % dan yang pernah terlibat sebesar 22,9 %, masyarakat miskin juga tidak pernah terlibat sebesar 66,6 % dan pernah terlibat sebesar 10,3 %, dan untuk kaum perempuan yang pernah terlibat sebesar 20,8 %, tidak pernah terlibat 35,8 % dan tidak tahu sebesar 38,9 %. Sasaran program pengembangan ekonomi mikro yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah , dinilai masyarakat belum mencapai sasaran, dimana penilaian tersebut ditunjukkan dengan prosentase 44,7 % (tidak tepat sasaran), untuk penilaian tepat sasaran sebesar 33,4 %, tidak tahu 19,2 %, dan tidak menjawab sebesar 2,6 %.Kata Kunci: ekonomi mikro, potensi, daerah
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Pendekatan Perhitungan PDRB Hijau) Muhammad Anshar Nur; Ahmad Yunani; Siti Mutmainah Zulfaridatul Yaqin
Ecoplan Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ecoplan.v1i2.10

Abstract

This study aims to determine and analyze the contribution of the forestry sector to the development of the province of South Kalimantan in 2012 - 2016 by using the Green GRDP calculation approach. The study uses a descriptive method with quantitative data processing on secondary data supported by primary data through the calculation value for unit rent, depletion, degradation and depreciation of logs harvesting activities in natural forest and plantation forest. The results of the study show that the value of unit rent, depletion, degradation and depreciation per unit of production in natural forest is relatively much greater than that of plantation forest. This value is around 81 % in natural forest and 9 % in plantation forest, so it is necessary to intensify the management of plantation forest for the supply of logs as well as an effort to reduce pressure on natural forest in South Kalimantan. The green contribution of the forestry sector to regional development is smaller or less than the contribution of the forestry sector in the calculation of conventional GRDP, which means that the province of South Kalimantan has sacrificed assets (natural capital) from depreciation of forest resources that have not been calculated as added value of the forestry sector in the calculation of conventional GRDP. The value of forestry sector revenue as the value of compensation and incentives from the value of forest and environmental resource depreciation is relatively very small compared to the value needed for prevention and recovery. The contribution (value added) of the real forestry sector to the development of the province of South Kalimantan by including the value of depreciation of forest resources is around 119 % of the GRDP listed in conventional GRDP. Keywords: Green GRDP, Forestry Sector, Harvesting of Logs, Natural Forest, Plantation Forest
PERANAN PROGRAM BANTUAN BAZNAS BAGIPENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT PENERIMA ZAKAT DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN M Muallifurrahmi A; Ahmad Yunani
Ecoplan Vol 2 No 1 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ecoplan.v2i1.17

Abstract

Zakat merupakan salah poin dalam rukun Islam. Apabila syahadat, shalat, puasa, dan haji lebih kepada ibadah ritual individu, maka zakat lebih dominan kepada ibadah sosial, karena dalam zakat terdapat kewajiban seorang muzakki untuk mengeluarkan 2,5% harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada mustahik. Zakat bisa menjadi salah satu alternatif solusi dalam mengentaskan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya kaum muslimin yang menjadi mayoritas di negeri ini. Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam terhadap program-program Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya yang berkaitan dengan program bantuan modal usaha serta meninjau lebih jauh terhadap praktik dalam pelaksanaan penyalurannya di lapangan. Dalam rangka mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan fenomena tertentu yang ada didalam masyarakat. Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berperan aktif dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi di masyarakat dalam proses pengumpulan hingga pendistribusiannya ditengah masayarakat. Adapun dalam rangka membangun ekonomi yang mandiri pada mustahik Baznas memiliki satu program unggulan yaitu program Hulu Sungai Selatan Makmur (HSS Makmur) dengan konsep bantuan modal usaha kepada mustahik. Manfaat utama dari program HSS Makmur dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah membuat mustahik penerima bantuan modal bisa mandiri secara ekonomi kedepannya, sehingga mustahik yang pada awalnya hanya menerima bantuan zakat pada akhirnya mudah mudahan menjadi muzakki yang mengeluarkan zakat setelah usaha yang dijalankannya berhasil. Secara umum terjadi peningkatan dalam pemasukan dana ‎dalam pengelolaan zakat oleh Baznas Kabupaten HSS dari tahun ‎‎2013 hingga 2017, khusunya berasal dari zakat profesi, zakat maal, ‎infaq dan shadaqah.‎ Secara keseluruhan pada aspekekonomi dan sosial Mustahik yang telah menjalankan dan merasakan hasil dari usahanya berdampak pada kondisi finansial yang lebih baik, khususnya para penerima modal usaha produktif yang ‎usahanya sudah mulai berkembang dan memberdayakan ‎masyarakat sekitarnya tentunya telah memberikan kontribusi ‎positif di masyarakat.
ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (STUDI KASUS KOTA BANJARMASIN DAN KABUPATEN TANAH BUMBU) Martin Vegarika Suntari; Ahmad Yunani
Ecoplan Vol 2 No 2 (2019)
Publisher : Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/ecoplan.v2i2.19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu serta bagaimana komparatif dari ketimpangan pembangunan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan pada dua wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder runtun waktu tahun 2013-2017 yang diperoleh dari BPS. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi dengan menggunakan indeks Williamson, sedangkan untuk menganalisis ketimpangan distribusi pendapatan dengan menggunakan indeks gini rasio. Hasil analisis komparatif indeks Williamson dan indeks gini rasio selama tahun 2013-2017 didapatkan bahwa masing-masing alat analisis memiliki hasil yang berbeda sehingga dapat dijabarkan saat tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah tinggi untuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan rata-rata 0,171 terjadi karena peran sektor ekonomi yang bertumpu pada SDA (pertambangan dan penggalian), kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa(penyebaran barang dan migrasi). Akan tetapi tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya rendah dengan rata-rata sebesar 0,312 karena deprensiasi pekerjaan masyarakatnta yang tidak jauh berbeda sehingga distribusi pendapatannya lebih merata. Saat ketimpangan pembangunan ekonomi Kota Banjarmasin rendah dengan rata-rata 0,021 terjadi karena Kota Banjarmasin merupakan pusat/konsentrasi perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan (ibukota provinsi) selain juga memiliki kesediaan infrastruktur yang lebih lengkap dari wilayah lain, akan tetapi tingkat ketimpangan distribusi pendapatannya tinggi dengan rata-rata 0,354 terjadi karena perbedaan jenis pekerjaan dan skill yang dimiliki masyarakat Kota Banjarmasin serta memiliki luas wilayah ynag kecil sehingga terjadi ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kata Kunci : Indeks Williamson, dan Indeks Gini Rasio