Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Electrical and Computer Engineering Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA JURNAL FIAT JUSTISIA Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Konstitusi Constitutional Review Widya Yuridika Jurnal Legislasi Indonesia International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Konstitusi
I Gede Yusa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : Acta Comitas

 1 
AKIBAT HUKUM AKTA PERJANJIAN NOMINEE TERHADAP PIHAK KETIGA I Gede Yusa; I Dewa Gede Atmadja; I Made Arya Utama; I Made Dedy Prianto; Gede Prapta Wiguna; I Gede Tresna Pratama Wijaya
Acta Comitas Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2016.v01.i02.p02

Abstract

Secara umum proses dibuatnya akta oleh notaris adalah atas kehadiran para pihak yang akhirnya saat penandatanganan akta menjadi penghadap/ para penghadap atas kesadaran sendiri dan mengutarakan maksudnya serta keinginannya dihadapan notaris yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris sesuai aturan hukum berlaku. Adakalanya para pihak yang datang ke notaris tidak menyampaikan secara jujur mengenai kondisi atau alasan mereka mebuat akta, akan tetapi disisi lain notaris tidak mempunyai kewenangan untuk mengoreksi dan seolah-olah bertindak sebagai seorang penyidik untuk mengetahui secara materiil apa yang sebenarnya terjadi, namun hanya dapat diketahui dengan analisa dari notaris itu sendiri sebelum memutuskan untuk membuat akta yang sesuai dengan alasan yang disampaikan oleh para pihak. Subjek yang menjadi pihak dalam pembuatan akta notaris seringkali pula melibatkan orang asing yang memang melakukan perbuatan hukum tertentu di wilayah hukum Repubik Indonesia. Perbuatan hukum yang menjadi pilihan mereka justru yang sebenarnya melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, diantaranya perjanjian nominee. Dilihat dalam ketentuan yang diatur dalam UUPA, bahwa Pasal 2 (ayat 1) menentukan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Dan dari Pasal 42 UUPA dapat diketahui bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai hak pakai. Dari sinilah bermula terjadinya perjanjian nominee, karena di satu sisi orang asing (WNA) ingin mempunyai hak milik yang sudah jelas-jelas hanya bisa dimiliki oleh orang Indonesia (WNI) dan akhirnya untuk mengamankan hak-haknya WNA ini ditunjuklah orang Indonesia yang menurut mereka bisa memberikan rasa aman dan mempunyai kedekatan hubungan tertentu untuk dipinjam namanya pada saat mereka membeli objek hak atas tanah, akan tetapi seluruh dana utnuk pembelian maupun proses baliknamanya ke atas nama WNI ditanggung oleh si WNA Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum terkait dengan pembuatan akta perjanjian nominee dan mengkaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku berkenaan dengan penguasaan hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing menurutt aturan hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Pilihan perbuatan hukum ini sudah tentu merupakan pelanggaran hukum, selain itu perjanian nominee ini akan dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak maupun bagi pihak ketiga.
Akibat Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Notaris Terhadap Ketentuan Pasal 3 Angka 15 Kode Etik Notaris Ni Komang Sri Intan Amilia; I Gede Yusa
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p4

Abstract

Abstract This writing aims to find out and analyze the definition of the editorial "certain reasons" as regulated in Article 3 number 15 of the Notary Code of Ethics. The research study uses a normative juridical method with a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials uses library research. The results of the study indicate that the definition of "certain reasons" is a reason that is permitted by law. If a violation of this article is committed, it will not affect the authenticity of the deed because the Notary is authorized to make the deed outside the office or outside his domicile while still in the area of ??office. If there is a violation caused by not fulfilling one of the requirements for the authenticity of the deed, it will result in the deed experiencing a decline or being degraded into a deed under the hand. Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang definisi dari redaksi “alasan-alasan tertentu” sebagaimana diatur di Pasal 3 angka 15 Kode Etik Notaris. Kajian penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi mengenai “alasan-alasan tertentu” merupakan suatu alasan yang di perbolehkan oleh Undang-Undang. Jika pelanggaran terhadap pasal tersebut dilakukan, maka tidak serta mempengaruhi ke autentikkan akta dikarenakan Notaris berwenang membuat akta diluar kantor atau diluar tempat kedudukannya selama masih berada di wilayah jabatan. Apabila terjadi pelanggaran yang disebabkan karena tidak di penuhinya salah satu syarat otentisitas akta maka akan mengakibatkan akta mengalami kemerosotan atau terdegradasi menjadi akta dibawah tangan.
HAK INGKAR NOTARIS SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi; I Dewa Gde Atmadja; I Gede Yusa
Acta Comitas Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i01.p11

Abstract

Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah yang diberikan kewenangan menjalankan sebagian tugas negara yaitu menerbitkan alat bukti tertulis berupa akta autentik, di mana notaris memperoleh keterangan dari para pihak yang mempercayakan segala keterangannya kepada notaris oleh karena itu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Selaku pejabat umum, notaris tidak saja terikat pada peraturan jabatan tetapi juga terikat pada sumpah jabatannya dimana notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya. Seiring dengan perkembangan jaman, seringkali notaris dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya. Berdasarkan Putusan MKRI Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan frase dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wewenang MPD dalam memberikan perlindungan kepada notaris menjadi sirna. Terkait dengan hal tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 UUJN-P UU No. 2 Tahun 2014 dibentuklah Majelis Kehormatan Notaris (MKN),yang salah satu fungsinya memberikan jawaban menolak atau memberi persetujuan terhadap pemanggilan notaris. Jika lewat dari batas waktu yang ditentukan maka MKN dianggap menyetujui notaris tersebut untuk diperiksa. Persetujuan dari MKN ini dapat dijadikan kunci pembuka dari pengajuan Hak Ingkar. Kata Kunci : Akta Autentik, Perlindungan Hukum, Hak Ingkar Notaris.
Hak Ingkar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kewajiban Menjadi Saksi Pada Proses Penyidikan Ataupun Peradilan I Made Satria Brahmanta; I Gede Yusa
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p12

Abstract

This paper aimed to find out the position of PPAT's right to deny and the legal impact of PPAT if revealing secrets, to find out the position of the PPAT right of denial in the investigation and court process, this research used statute approach, this research was a normative research. The results are, in the investigation stage, PPAT can choose to carry out one of the two obligations (the right to vote in carrying out one of the obligations). And in court proceedings, PPAT might exercise the right of denial after the reasons presented are approved by the judge, but in certain cases PPAT cannot exercise the right of refusal or carry out the obligation to keep secrets. The application of legal sanctions for a PPAT who intentionally discloses the secrets of the parties to the land registration deed made by him, then the PPAT can be sentenced or strict sanctions in the form of dishonorable dismissal. PPAT will be given a punishment or sanction and will be dismissed from his position dishonorably given from the Indonesian National Land Agency. For those who are proven to have made a mistake, the imposition of penalties on civil matters, legal sanctions that can be imposed on those who are proven guilty are the necessity to fulfill an achievement whose amount is in accordance with the loss of the injured party, but in criminal matters, the punishment given to the defendant is in the form of punishment.
Akibat Hukum Pengaturan Bukti Pendaftaran Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja I Gusti Agung Ayu Astri Nadia Swari; I Gede Yusa
Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p11

Abstract

The purpose of this study is to determine and analyze the legalization of the establishment of a limited liability company and the legal consequences of the decree of the Minister of Law and Human Rights concerning the legalization of the legal entity of the establishment of a limited liability company against the Job Creation Act. This legal research is a normative legal research in which an assessment of the applicable laws and regulations is carried out and uses secondary data as the main data. Based on the results of the research, the following conclusions can be formulated: (1) The regulation on the legalization of a Limited Liabilty Company legal entity based on the Job Creation Act Article 109 Paragraph (2) which stipulates that the Company obtains the status of a legal entity after being registered with the Minister and obtaining proof of registration is valid; and (2) The process of ratification of Limited Liabilty Company is not effectively implemented in the mechanism of legalization of a legal entity of Capital Alliance Limited Liabilty Company which can cause the establishment of a legal entity of Limited Liabilty Company to become null and void.
Pengaturan Status Pada Jabatan Notaris Saat Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Achmad Yudha Yogaswara; I Gede Yusa
Acta Comitas Vol 8 No 01 (2023)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2023.v08.i01.p10

Abstract

This paper aims to find out how the legal arrangements regarding notaries, regional people's representatives and concurrent positions, as well as the legal status of a notary who is running for a member of the regional people's representative council, whether to take leave or not to practice. The research method used is normative law, a method by using an approach through legislation then a conceptual approach, along with sourced from primary legal materials and then secondary legal materials. The result of the discussion of this paper is that based on the explanation of Article 17 letter d of the UUJNP, a notary who is elected as a member of the regional people's representative council, the notary must apply for leave, and appoint a substitute notary.
Co-Authors Achmad Yudha Yogaswara Agus Arika Eno Ahmad Rosidi Ahmad Rosidi Angga Aidry Ghifari Ayu Dianita Widyaswari Ayu Putri Miranda Puri Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bagus Hermanto Bhujangga Alam Kusuma Ratmaja Cecilia Andriana Suwarno Deris Stiawan Dewa Gde Rudy Dewa Putu Aditya Dharma Dewa Putu Wahyu Jati Pradnyana Dewi Bunga Dinda Angela Syafitri Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Esa Kusuma Hardi Priharta Gede Prapta Wiguna Hermanto, Bagus I Dewa Gde Atmadja I Dewa Gede Atmadja I Gede Abdhi Satrya Mahardika I Gede Adi Pratama Putra I Gede Ngurah Hendra Sanjaya I Gede Tresna Pratama Wijaya I Gede Yudi Arsawan I Gusti Agung Ayu Astri Nadia Swari I Gusti Ayu Intan Purnamaningrat I Komang Mahardika Wijaya I Made Aditya Sastra Nugraha I Made Arya Utama I Made Dedy Prianto I Made Satria Brahmanta I Wayan Bagus Perana Sanjaya I Wayan Suarbha Ida Ayu Ide Dinda Paramita Ida Bagus Putu Jordy Pradana Datu Iga Bagus Prasadha Sidhi Nugraha Kadek Nonik Silpia Dwi Candra Ketut Arianta Komang Pradnyana Sudibya Komang Wahyu Setiabudi Laritmas, Selfianus Lutfi Aldi Bing Slamet Made Helena Putri Laksmi Ni Kadek Rada Satvita Ni Ketut Ratih Purnama Sari Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Sri Intan Amilia Ni Komang Sri Intan Amilia Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi Ni Made Nita Widhiadnyani Ni Putu Wilda Karismawati Ni Wayan Anggita Darmayoni NYOMAN MAS ARYANI Oktaviany Santoso Putu Ayu Mitha Ananda Putri Selvi Marcellia Shuhei Kamada Wiratama, I Dewa Gede Ade Yola Wulandari