Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

1.084

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kolaboratif Sains

Abd Malik Bram

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

Author-ID : 4273927

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

TINJAUAN KRIMINOLOGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH POLSEK PALU TIMUR Muhammad Karyasa; Andi Purnawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penilitian hukum Yuridis Empiris, yaitu Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Skripsi ini bertujuan (1) Untuk menganalisis faktor- faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian di wilayah polsek palu timur (2) Untuk menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di wilayah polsek palu timur. Hasil Penelitian ini adalah (1) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor diwilayah hukum Polsek Palu Timur yaitu Faktor ekonomi, Faktor ketergantungan narkotika, Faktor lingkungan dan Mudahnya mendapatkan kunci letter “T” sebagai alat pencurian sepeda motor (2) beberapa upaya yang dilakukan oleh Polsek Palu Timur khususnya satuan reserse kriminal dalam menanggulangi pencurian sepeda motor yaitu sebagai berikut melalui upaya pre-emtif, upaya preventif dan upaya represif. Adapun saran dalam penelitian ini, Pertama sebaiknya masyarakat juga lebih meningkatkan kewaspadaannya agar tidak memarkir sepeda motornya disembarang tempat dan memasang kunci ganda disepeda motor, karena kejahatan terjadi bukan karena adanya niat akan tetapi karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut, Kedua diharapkan kepada aparat kepolisian agar senantiasa mengkaji ulang upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pencurian sepeda motor, hal ini berguna untuk meningkatkan kualitas kinerja yang dilakukan sebelumnya dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat. Kata Kunci : Kriminologi, Pencurian, Sepeda Motor

ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Pada BNNP Sulawesi Tengah) Nasir Malik Mangaseng; Andi Malik Purnawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan mengkaji tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika sesuai dengan fenomena yang terjadi serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif. Hasil Penelitian adalah (1) Terhadap anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sehingga penanganan dalam prosesnya menggunakan peraturan tersebut. (2) Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak.Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban kejahatan. Hal tersebut berguna untuk memberikan toleransi kepada diri si anak. Toleransi yang diberikan atas dasar bahwa anak merupakan generasi yang patut dijaga keberlangsungan hidupnya. (2) Bahwa kiranya penanganan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang. Selanjutnya terhadap para penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus bercondong pada tatanan konsep penyelesaian secara Diversi mengingat anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Diversi, Anak Korban Penyalahguna Narkotika.

PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU Fredyanto Malik Deka; Ida Malik Lestiawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui penegakan sanksi disiplin bagi pengerdar narkotika pada rumah tahanan kelas IIA Palu (2) untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam dalam penegakan hukum pelaku peredaran narkotika melalui sanksi disiplin di Rumah Tahanan kelas IIA Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan peredaran narkotika dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Penegakan sanksi disiplin pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu dilakukan secara ketat, konsisten dan diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Daengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi disiplin untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Upaya Dan Penanggulangan Aparat Rumah Tahanan Kelas IIA Palu Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dilakukan dengan dua tahapan yang berupa tahapan Preventif dan Tahapan Represif. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya penegakan sanksi disiplin kepada pelanggar pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu tetap dipertahankan. Serta Sebaiknya jumlah sipir pada Rumah tahanan Kelas IIA Palu ditambah dari sesuai dengan kuota tahanan serta narapidana yang ada pada saat ini. (2) Bahwa kiranya Regu yang pada saat ini 10 orang menjadi 20 orang serta jumlah sel yang pada awalnya berjumlah 18 menjadi 30 yang dikarenakan jumlah warga binaan semakin bertambah. Serta sebaiknya upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan berupa penegakan melalui sinar X sebagai upaya Preventif tetap di pertahankan dan upaya Represif berupa tidak diberikannya hak untuk mendapatkan pengurusan pembebasan bersyarat dan remisi tetap dipertahankan.Kata Kunci : Penerapan Hukum, Sanksi Disiplin, Peredaran Narkotika.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah) Syukron Wahyu Hidayat; Syamsul Haling; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan salah tangkap Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah (2) Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya salah tangkap oleh aparat kepolisian di Di Wilayah Hukum Kepolisian Polda Sulawesi Tengah. Hasil Penelitian ini adalah (1)Sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap di wilayah hukum Polda Sulteng belum pernah diberikan sanksi baik sanksi disiplin maupun sanksi kode etik. Padahal dalam hal terjadinya salah tangkap sanksi yang dapat diberikan kepada anggota kepolisian dalam hal ini penyidik adalah sanksi disiplin maupun sanksi kode etik dimana sanksi yang paling berat diberikan adalah sanksi pemecatan, begitu juga yang harus diberikan kepada korban harusnya berupa ganti rugi dan rehabilitasi namun realitasnya hanya permintaan maaf saja yang didapat oleh korban salah tangkap (2) Terjadinya kesalahan dalam melakukan penangkapan atau error in persona yang dilakukan oleh anggota kepolisian disebabkan karena faktor-faktor yaitu, Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dan adanya Kelemahan di dalam KUHAP kedua hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya kasus salah tangkap yang terjadi dibeberapa wilayah kesatuan negara republik indonesia. Saran dalam Penelitian ini adalah (1). Pentingnya ketegasan dari pimpinan Polri dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai Penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau error in persona. Bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya sehingga dapat memberikan efek jera bagi anggota kepolisian yang melakukan salah tangkap (2) Perlu adanya perubahan terhadap KUHAP yang merupakan dalam praktiknya tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dilindungi oleh negara. Kata Kunci : Penegakan Hukum. Kepolisian. Salah Tangkap

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH ANAK (STUDI KASUS POLRES MOROWALI) Moh. Thariq Hidayah; Andi Purnawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi ini bertujuan (1). Untuk mengetahui fakta penyidikan tindak pidana pencabulan oleh anak di wilayah hokum Polres Morowali. (2). Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif-empiris dan bersifat secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah (1). Penyidikan kasus pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Banyaknya hambatan yang dihadapi oleh penyidik polres Morowali dalam melaksanakan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Saran penelitian ini adalah (1). Penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilakukan oleh penyidik anak yang telah dilatih khusus dan dididik dalam penanganan kasus anak pelaku tindak pidana. (2). Sosialisasi mengenai penyelesaian anak yang berhadapan dengan hokum melalui diversi harus lebih sering dilakukan baik dari pihak kepolisian maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam pelaksanaan diversi.Kata Kunci : Tindak Pidana Anak, Hak Anak, System Peradilan Pidana Anak.

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN DI BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS II PALU Rosniwati Rosniwati; Andi Purnawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Penelitian (1) untuk ingin menganalisis proses penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. (2) untuk menganalisis kendala yang ditemui dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan tindak pidana pemalsuan dokumen sertifikat kesehatan tumbuhan di Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan analisa kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) terdapat Kekeliruan dalam penanganan yang mana dimaksud adalah dengan hanya dilakukan pemberian sanksi tindakan yang berupa membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pelaku. (2) kendala dalam penegakan hukum dibidang karantina pertanian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, terutama dari kemampuan aparatur penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku.Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya terhadap oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penanganan tindakan tidak menyampingkan ketentuan yang berlaku. (2) Bahwa kiranya dalam upaya penanganan tindak pidana yang terjadi diwilayah hukum Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu perlu dilakukan penanganan sampai pada tahap putusan pengadilan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Palu.

PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR SEBAGAI TINDAK PIDANA OLEH SATUAN TUGAS SAPU BERSIH Wisnu Wardhana; Ida Lestiawati; Abd Malik Bram
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Skripsi ini bertujuan (1) Untukmengetahui Ketentuan Hukum Pidana Mengenai Pungutan Liar. (2) Untukmengetahui upaya Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam pemberantasan pungutan liar.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsil ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana upaya satuan tugas sapu bersih pungutan liar dalam pemberantasan pungutan liar.Kesimpulan penelitian adalah (1) Ketentuan hukum pidana mengatur mengenai pungutan liar yaitu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti penipuan, pemerasan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya. (2) Upaya yang dilakukan satgas sapu bersih yaitu untuk meminimalisir pungutan liar yang kian marak terjadi di berbagai daerah maka diharapkan seluruh tingkat provinsi baik kabupaten maupun kota untuk menerapkan ataupun melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 87 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan upaya pencegahan tindak pidana pungli, ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk lebih meningkatkan dan memberdayakan supaya lebih maksimal, yaitu faktor pendukung internal seperti adanya regulasi khusus dan koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian faktor kedua adalah faktor eksternal yaitu peran dari masyarakat. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah (1) Kepada pihak petugas (aparatur negara) agar kiranya menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan agar terhindar dari pungutan liar dan Perlu adanya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dalam hal undang-undangan tersendiri yang mengatur larangan pungutan liar. (2) Kepada pihak petugas satgas sapu bersih untuk lebih maksimal dalam melakukan pencegahan pungli dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan juga melakukukan kerja sama kepada masyarakat dalam hal pencegahan pungli di lingkungan masyarakat. Kata Kunci: Upaya Satuan Tugas Sapu Bersih, Pemberantasan Pungutan Liar.

Co-Authors Andi Malik Purnawati Andi Purnawati Fredyanto Malik Deka Ida Lestiawati Moh. Thariq Hidayah Muhammad Karyasa Nasir Malik Mangaseng Rosniwati Rosniwati Syamsul Haling, Syamsul Syukron Wahyu Hidayat Wisnu Wardhana

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search