Articles
<![CDATA[Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu): The Role of Community Guidance in Mentoring Children's Resistance Perpetrators of Criminal Acts of Theft (Study at the Correctional Hall of Klas II Palu) ]]>
<![CDATA[Ni Made Vivi Nita Sari]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 4: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i4.1821
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1)Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembimbing pemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1)peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses pendampingan residivis anak tindak pidana pencurian di Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Paluterbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.(2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas pembimbing kemasyarakatan yang mendampingi residivis yang menjadi kliennya, pembimbing kemasyarakatan sering kali masih dihadapkan pada kendala- kendala baik yang bersifat teknis maupun nonteknis yaitu diantaranya faktor minimnya anggaran, faktor kurangnya sumber daya manusia dan faktor lemahnya koordinasi dan kerjasama antar instansi. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Untuk meningkatkan fungsi BAPAS dan peran dari Pembimbing Kemasyarakat sebaiknya perlu pelatihan ilmu atau keahlian konseling, supaya dalam memberikan pembimbingan pada klien anak Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dapat memberikan bimbingan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh klien anak. (2) Sebaiknya Bapas Kelas IIA Palu harus berusaha meningkatkan sumber daya yang dimilikinya, baik dengan terus menerus mengusulkan penambahan sumber daya ke pemerintah maupun melalui upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng): Counter-Terrorism of Theft Committed by Children (Case Study in the Directorate of General Criminal Reserse Sulteng Police) ]]>
<![CDATA[Dewa Nyoman Wijana]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>;
<![CDATA[Kaharuddin Syah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 4 No. 6: JUNI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v4i6.1921
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng (2) Untuk mengetahui upaya Ditreskrimum Polda Sulteng dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Hasil Penelitian ini adalah (1) Maraknya tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sulteng dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan munculnya tindak pidana pencurian tersebut diantaranya, faktor ekonomi, faktor lingkungan serta lemahnya penegakan hukum (2) Ditreskrimum Polda Sulteng melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi maraknya aksi pencurian yang dilakukan oleh anak dengan melakukan upaya pre-emtif, preventif dan upaya represif. Upaya pre-emtif dilakukan dengan penyuluhan hukum, upaya preventif melakukan Patroli pada Jam-Jam Rawan, Mengintensifkan Peran dan Fungsi dari Bhabinkamtibmas sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana pencurian. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pemerintah daerah Sulawesi Tengah meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga tindak pidana pencurian dapat diminimalisir (2) Sebaiknya Ditreskrimum Polda Sulteng meningkatkan kerjasama dengan semua stakeholder yang terkait sehingga dapat dengan mudah menanggulangi tindak pidana pencurian yang terjadi dimasyarakat.]]>
<![CDATA[Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong: Efforts to Combat the Crime of Fish Bombing in the Legal Area of the Parigi Moutong Police Resort ]]>
<![CDATA[Septian Eka Saputra]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>;
<![CDATA[Maisa Maisa]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 5 No. 1: JANUARI 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56338/jks.v5i1.2182
<![CDATA[Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan. Hasil Penelitian ini adalah (1) Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong dalam menanggulangi tindak pidana pengeboman ikan diantaranya adalah dengan melakukan upaya Pre-emtif, Preventif dan upaya Represif sebagai upaya penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pengeboman ikan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan diwilayah hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong (2) Dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengeboman ikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Parigi Moutong tidak berjalan dengan baik hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa kendala yaitu diantaranya masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, luasnya wilayah perairan Kabupaten Parigi Moutong dan bahan baku untuk merakit bom ikan dijual bebas serta mudah untuk diperoleh. Adapun Saran Penelitian adalah (1) Sebaiknya pihak Kepolisian Resort Parigi Moutong mempererat koordinasi diantara pihak-pihak yang terkait serta melibatkan masyarakat dalam penanganan pemboman ikan ini sehingga upaya-upaya penanggulangan berjalan maksimal, (2) Perlu adanya penanganan yang serius dari pemerintah terhadap maraknya penggunaan bom ikan dalam penangkapan ikan di wilayah perairan kabupaten Parigi Moutong.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH SIDANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN POLDA SULTENG NOMOR PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP) ]]>
<![CDATA[Devy Erisandy]]>;
<![CDATA[Syamsul Haling]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.567 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v1i1.461
<![CDATA[Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertangungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai pridicate crime tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlunya pengawasan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan dilingkungan Polri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu) ]]>
<![CDATA[Hendra Rasinan Tandungan]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>;
<![CDATA[Malik Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 1 No. 1: Oktober 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (379.305 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v1i1.464
<![CDATA[Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu serta untuk mengetahui kendala dalam pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, adapun hasil dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu, belum optimal karena keadaan lembaga masih dalam satu kompleks dengan Lembaga Pembinaan anak Klas II Palu, sehingga menggangu dalam hal pembinaan, pembinaan lebih fokus pada pembinaan keterampilan atau non formal serta terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu seperti lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Palu yang masih tergabung dengan Lembaga Pembinaan Klas II Palu yang merupakan Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, sarana yang tersedia belum memadai, keterbatasan petugas pembinaan, kurangnya perhatian masyarakat, Pemda dan organisasi sosial dalam pembinaan anak serta alokasi anggaran yang minim untuk pembinaan, sehingga pelaksanaa pembinaan belum oprtimal.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN SIGI ]]>
<![CDATA[Fajar Muhammad]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.88 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.692
<![CDATA[Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui faktor penyebab kepemilikan senjata api rakitan oleh anak di Kabupaten Sigi.(2) untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap anak yang memiliki senjata api rakitan di Kabupaten Sigi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah empiris yang mana bertujuan menkaji tentang kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Sigisesuai dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan di kalangan anak di wilayah Kabupaten Sigi adalah faktor lingkungan, faktor solidaritas, faktor dendam. (2) Upaya penaggulangan yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak adalah upaya preventif melalui cara mengadakan penyuluhan atau bimbingan, dan bekerja sama pihak kepolisian dengan pihak pemerintah desa serta upaya represif yaitu menindak setiap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan dikalangan anak dengan harapan tidak ada kejadian selanjutnya. Saran penelitian ini (1) Sebaiknya terhadap pihak Kepolisian Resort Kabupaten Sigi dalam menangani perkata kepemilikan senjata api rakitan lebih memperhatikan alasan yang menjadi faktor kepemilikan senjata api rakitan dengan upaya seperti patroli pada setiap wilayah rawan konflik agar dapat memberikan optimalisasi dalam penaggulangan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan oleh anak. (2) Bahwa kiranya pihak pemerintah desa dalam upaya penanganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan tetap mempertahankan kerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Sigi. Dengan hal tersebut dianggap akan lebih memberikan upaya cepat tanggap dalam penaganan tindak pidana kepemilikan senjata api rakitan yang dilakukan oleh kalangan anak.Kata Kunci : Tinjauan Kriminologi, Kepemilikan Senjata Api Rakitan, Anak Sebagai Pelaku.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK KULAWI ALDRI ANDRIANO ADJI ]]>
<![CDATA[Aldri Andriano Adji]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (196.768 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.693
<![CDATA[Tujuanpenelitian adalahuntuk faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawidan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua di wilayah hukum Polsek Kulawi.Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dipresentasikan dalam bentuk pola berpikir induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus menuju ke hal yang bersifat umum.Hasil penelitian menemukan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran anak yang dilakukan orang tua di wilayah hukum polsek Kulawi antara lain : Faktor ekonomi (Kemiskinan), Konflik dalam rumah tangga (keluarga), pola pengawasan yang salah dari orang tua, ketidak pedulian orang tua terhadap anak-anak dan masalah Kesehatan.Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi Korban Penelantaran oleh orang tua di Polsek Kulawi cukup tegas dimana Pelaku akan diproses dengan berpedoman pada hukum yang berlaku terhadap Perlindungan Anak. Saran penelitian adalah untuk mencegah adanya penelantaran anak yang dilakukan orang tua ialah diharapkan agar pihak penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan pengawasan yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya. Penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan kepolisian, sampai pada proses persidangan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam penelantaran harus meningkatkan koordinasi dalam rangka pemenuhan hak-hak korban untuk dilindungi.  Kata Kunci : Penelantaran, Anak]]>
<![CDATA[PERANAN RESERSE DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDY KASUS DI DITRESKRIMUM POLDA SULTENG) ]]>
<![CDATA[Fahrudin, Fahrudin,]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.064 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.695
<![CDATA[Skripsi ini bertujuan (1). Mendeskripsikan peranan reserse dalam penyidikan tindak pidana pencurian oleh anak di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan (2). Mendeskripsikan faktor-faktor yang dihadapi reserse di Ditreskrimum Polda Sulawesi Tengah dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif - empiris dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1). Dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya pihak Kepolisian tidak banyak kesulitan baik dalam melakukan penangkapan maupun dalam melakukan penyidikan, (2). Hambatan secara eksternal yang biasa ditemui oleh penyidik adalah dalam memberikan pengertian terhadap orang tua/wali, atau keluarga dari anak yang melakukan tindak pidana, karena mereka sulit untuk mengintropeksi diri tentang peran mereka sebagai orang tua yang disatu sisi mereka sebagai bapak dan disisi lain mereka sebagai teman atau bahkan relasi sehingga sebagian besar orang tua menganggap sudah memberikan yang terbaik buat anaknya. Sehingga mereka tidak percaya kalau anaknya sampai terlibat kasus atau perbuatan yang melanggar hukum atau tindak pidana. Kata Kunci : Peranan reserse, tindak pidana pencurian, pelaku Anak. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI DISIPLIN BAGI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALU ]]>
<![CDATA[Fredyanto Malik Deka]]>;
<![CDATA[Ida Malik Lestiawati]]>;
<![CDATA[Abd Malik Bram]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.846 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.703
<![CDATA[Skripsi Ini Bertujuan (1) untuk ingin mengetahui penegakan sanksi disiplin bagi pengerdar narkotika pada rumah tahanan kelas IIA Palu (2) untuk mengetahui Kendala yang dihadapi dalam dalam penegakan hukum pelaku peredaran narkotika melalui sanksi disiplin di Rumah Tahanan kelas IIA Palu. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan menganalisa penanganan peredaran narkotika dilingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu berdasarkan hukum yang berlaku dikaitkan dengan fenomena yang terjadi serta Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Hasil Penelitian adalah (1) Penegakan sanksi disiplin pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu dilakukan secara ketat, konsisten dan diberlakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Daengan tujuan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi disiplin untuk memperbaiki dan mendidik Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Upaya Dan Penanggulangan Aparat Rumah Tahanan Kelas IIA Palu Dalam Mencegah Penyelundupan Narkotika Di Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palu dilakukan dengan dua tahapan yang berupa tahapan Preventif dan Tahapan Represif. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya penegakan sanksi disiplin kepada pelanggar pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palu tetap dipertahankan. Serta Sebaiknya jumlah sipir pada Rumah tahanan Kelas IIA Palu ditambah dari sesuai dengan kuota tahanan serta narapidana yang ada pada saat ini. (2) Bahwa kiranya Regu yang pada saat ini 10 orang menjadi 20 orang serta jumlah sel yang pada awalnya berjumlah 18 menjadi 30 yang dikarenakan jumlah warga binaan semakin bertambah. Serta sebaiknya upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan berupa penegakan melalui sinar X sebagai upaya Preventif tetap di pertahankan dan upaya Represif berupa tidak diberikannya hak untuk mendapatkan pengurusan pembebasan bersyarat dan remisi tetap dipertahankan.Kata Kunci : Penerapan Hukum, Sanksi Disiplin, Peredaran Narkotika.]]>
<![CDATA[TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK RESIDIVIS PECURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Palu) ]]>
<![CDATA[Ismail Malik Ismail]]>;
<![CDATA[Andi Purnawati]]>;
<![CDATA[Ida Lestiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 2 No. 1: Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (154.049 KB)
|
DOI: 10.56338/jks.v2i1.704
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu (2) Untuk mengetahui upaya penanggulangan anak sebagai residivis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Palu. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1).Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih adanya anak residivis pencurian sepeda motor di kota Palu adapun faktor-faktor tersebut yaitu, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor pendidikan. Keempat faktor inilah yang menyebabkan masih adanya anak residivis di kota Palu (2) Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah munculnya anak residivis pencurian kendaraan bermotor yaitu diantaranya meningkatkan pola pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas IIA Palu, melakukan Upaya Preventif dan terakhir adalah melakukan Upaya Repsesif terhadap anak residivis kasus pencurian. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Kepolisian dalam hal ini Polres Palu diharapkan dapat melakukan sosialisasi yang lebih terarah khusus untuk anak baik itu di kalangan masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah dari tingkatan pertama sampai tingkatan lanjut terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum, selain itu diharapkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya, mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah tangga maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini kepada seorang anak. (2) Sebaiknya pihak LAPAS lebih fokus dan lebih memperhatikn anak didiknya dengan cara membimbing secara serius dan terarah agar anak didiknya dapat berubah dan menyadari kesalahan yang pernah dia lakukan dan melakukan pendidikan karakter agar supaya anak dapat membedakan yang mana yang baik dan yang mana hal yang tidak baik sehingga tidak ada lagi anak residivis di Kota Palu Kata Kunci : Kriminologis, Residivis Anak, Pencurian Kendaraan Bermotor ]]>
