Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Peran BAWASLU Provinsi Jambi dalam Verifikasi Partai Politik Pemilu Tahun 2019 Zarkasi, A; Rizal, Dimas; Putra, Firmansyah
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v3i1.34

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of Jambi provincial Election Supervisory Agency in verifying the political parties participating in the 2019 election. In the implementation of verification of political parties that will be investigated is the completeness of administration, the completeness of the management, starting from the provincial level, district / city level administrators and representation woman. then the existence of each political party's office, so that the verification of political parties goes accordingly. The Election Supervisory Agencyof Jambi in overseeing the verification of political parties in Jambi will determine the determination of political parties that will be declared eligible to participate in the general elections in 2019. This research uses empirical research is that researchers will conduct research directly in the field to see facts directly and then analyzed. The existence of political parties participating in the general election is political parties that have fulfilled the requirements as political parties that will participate in the election, both administrative requirements, party management at the national level, provincial level, district / city level and sub-district and village level. The purpose of this verification monitoring is very important because to ensure that political parties that are verified meet the requirements in accordance with applicable regulations, and for parties that meet the requirements, the party has the right to participate in general elections, and vice versa, if the verification results are found political parties that do not meet the requirements, are not entitled to participate in the 2019 general election. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan adminitrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk mamastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.
SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR TAHUN 2020 PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA A Zarkasi A Zarkasi; Dimasrizal Dimasrizal
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2020): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v3i2.215

Abstract

ABSTRAK Kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik dalam pemilihan umum gubernur tahun 2020 pada masyarakat Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih pada pemilihan umum gubernur Provinsi Jambi tahun 2020. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui tahapan berikut: 1) tim PKM melakukan survei lokasi kegiatan untuk mengidentifikasi persoalan mitra berupa diskusi dengan camat dan sekretaris camat di kantor Kec. Jambi Luar Kota, serta diskusi dengan Kepala Desa Sungai Duren, guna menggali informasi lebih mendalam tentang permasalahan yang dihadapi mitra; 2) tim PKM melakukan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat dengan tema pendidikan politik dalam pemilihan umum gubernur tahun 2020 pada masyarakat Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota, guna meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur tahun 2020, yang meliputi pemaparan solusi melalui materi yang relefan dengan permasalahan mitra, memaparkan materi dan contoh dengan menayangkan slide/powerpoint, serta tanya jawab/diskusi; dan 3) tim PKM melakukan monitoring evaluasi terhadap mitra, supaya permasalahan yang ditemui di lapangan antarmitra dapat teratasi, yaitu dengan melakukan pendampingan kepada mitra. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi pendidikan politik dalam pemilihan umum gubernur tahun 2020 pada masyarakat Desa Sungai Duren Kec. Jambi Luar Kota, disimpulkan bahwa pendidikan politik yang diberikan melalui kegiatan sosialisasi menimbulkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, bukan hanya berpartisipasi dalam pemilihan umum tetapi melalui pendidikan politik ini masyarakat juga terdorong untuk mengetahui lebih banyak terhadap calon pemimpin serta visi dan misi calon untuk lima tahun kedepan. Sehingga, diharapkan sikap acuh tak acuh pemilih berkurang dengan adanya pendidikan politik yang dilakukan secara berkala.
PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 firmansyah putra; A Zarkasi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2624

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan adminitrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk mamastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.
Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Jambi Periode Tahun 2018-2023 Di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi A Zarkasi; Dimas Rizal
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.729 KB) | DOI: 10.36312/jisip.v4i3.1173

Abstract

Pemilihan pemimpin secara langsung merupakan salah satu ciri khas dari demokrasi modern. Perubahan demokrasi ke arah yang lebih positif dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat harus adanya upaya yang serius dari para kandidat serta pelaksana dari pemilihan umum untuk menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Karena salah satu tolok ukur dari keberhasilan demokrasi adalah sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik yang ada. Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik akan mencerminkan sejauh mana kualitas dan kapasitas dari masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan suatu pemerintahan. Semakin tinggi tingkat partisipasi maka akan semakin sedikit yang terlibat, berbanding terbalik dengan semakin rendah tingkat partisipasi masyarakatnya maka semakin banyak masyarakat yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif desktriptif. Sumber data yang di gunakan ini ada dua jenis yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah Partisipasi politik masyarakat Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dalam pemilihan walikota tahun 2018-2023 adanya penurunan dari pemilihan walikota sebelumnya pada periode 2013-2018.
Pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur pelayanan di Desa Petajen Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari A Zarkasi; Riri Maria Fatriani
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 1 (2019): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.1.14-20

Abstract

The Procedures Standard Operating is a manifestation of a standard measure of providing quality services to the community and part of the basic tasks and functions of the state apparatus as public servants. In the process of providing services, it is required to have standard operating procedures for services in each implementing unit. Quality, fast, easy, affordable and measurable services can minimize deviations and decrease performance in service providers. This dedication activity has provided assistance to village government apparatus in compiling standard operating procedures by the dedication team of the Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Jambi University. The service method used is the lecture method, discussion using the prepared knowledge material and the practice of making standard service procedures directly accompanied by the dedication team. The location of community service activities was carried out in the Petajen Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, Jambi Province. The results of the activity evaluation show that all village apparatus are very appreciative of the existence of mentoring activities in making standard operating procedures. This is expected to be able to maximize the service so that it can direct the community effectively, efficiently, consistently and full fill the standards.
PENDIDIKAN POLITIK TERHADAP PEMILIH PEMULA DI SMA NEGERI 4 KOTA JAMBI UNTUK MENGHADAPI PEMILIHAN GUBERNUR TAHUN 2020 A Zarkasi; Dimas Rizal
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu( ABDI KE UNGU) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( ABDI KE UNGU)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi politik merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik dimulai dari input, proses dan output. Sehingga, keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan politik merupakan prasyarat mutlak dalam sebuah tatanan negara yang demokratis. Lebih dari pada itu, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan berpengaruh terhadap penerimaan dan pengakuan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemilihan gubernur berdampak pada pengakuan masyarakat terhadap calon terpilih. Pada pemilihan gubernur tahun 2020 pemilih pemula mempunyai andil yang cukup besar untuk menentukan calon pemimpin lima tahun kedepan. Hal ini dikarenakan pemilih pemula merupakan pemilih rasional yang memilih kandidat sesuai dengan latar belakang atau CV kandidat. Sehingga menuntut setiap calon untuk membuat penawaran visi dan misi kepada pemilih dengan penuh pertimbangan. Hal ini bisa dikatakan sebagai kontrol masyarakat terhadap pemimpinnya.
Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Kemandirian Dan Pembangunan Di Kecamatan Jambi Luar Kota Nopyandri Nopyandri; A Zarkasi; Dimas Rizal
SOSIO DIALEKTIKA : JURNAL ILMU SOSIAL HUMANIORA Vol 5, No 2 (2020)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v5i2.3869

Abstract

The purpose of this study was to determine the role of the village government of Jambi luar kota in empowering rural communities in rural independence and development. As we know, The Village autonomy is genuine, round, and complete autonomy and is not a gift from the government. Instead, the government is obliged to respect the original autonomy held by the village. As a form of democracy, a village consultative body was formed in the village which functioned as a legislative and supervisory body for the implementation of village regulations, village income and expenditure budgets, and village head decisions. The village budget includes original village income, APBN allocation known as the Village Fund, part of the district/city revenue and tax, village fund allocation which is part of the balance funds received by the district/city, financial assistance from the provincial APBD and district / APBD cities, grants and non-binding donations from third parties. With so many funds for village development above, can the village government implement an independent village development and support the village development program launched by the central government or vice versa. This study was conducted using a qualitative research approach. This research was conducted in Jambi Luar Kota and in Muaro Jambi Regency. The results of this study found that the empowerment of Village Communities in Self-Reliance and Development in Jambi Luar Kota District even though it has been done, the results are not yet optimal. it is due to several factors: 1). Communication Factors, 2). Organizational structure.
Pemasaran Kebijakan Politik Luar Negeri Sebagai Diplomasi Presiden Jokowi Untuk Menarik Investor Asing di Indonesia Baidawi Ahmad; Azarkasi Azarkasi
Kemudi Vol 4 No 1 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.639 KB)

Abstract

This paper wants to explain about Foreign Policy Marketing as President Jokowi's diplomacy to attract foreign investors. As we know, the Indonesian state from a geographical aspect has a very large area consisting of hundreds or even thousands of islands and straits. But the extent of the Indonesian territory has not been balanced with economic development such as infrastructure in all regions of Indonesia. This study aims to analyze the policies of President Jokowi in inviting foreign investors to invest directly in Indonesia and see the effect of foreign direct investment on foreign direct investment (FDI) on economic growth in Indonesia. The method used in this research is Qualitative Descriptive. The results or findings of this study indicate that the Marketing of Foreign Political Policy conducted by President Jokowi to attract foreign investors in Indonesia is through the economic Diplomacy Way and providing legal certainty for Foreign Investors investing in Indonesia and Foreign Investment can improve Infrastructure in Indonesia.
PERAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA DI DESA PASAR JUJUN KECAMATAN KELILING DANAU KABUPATEN KERINCI Haryadi Haryadi; A Zarkasi
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.309 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v1i1.3722

Abstract

Pengabdian yang dilakukan pada masyarakat ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terhadap terutama generasi muda yang berkaitan dengan pemahaman terhadap bahaya narkotika. Di lapangan dan berdasarkan data yang di peroleh menunjukkan bahwa peredaran narkotika tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan akan tetapi sudah meluas sampai desa, tentu dalam hal ini sangat mengkhawatirkan dan akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan generasi muda. Pengabdian ini dilaksanakan di Kabupaten Kerinci Kecamatan Keliling Danau di Desa pasar Jujun/Desa Jujun. Pelaksanaan Pengabdian pada masyarakat di lakukan dengan penyuluhan dan sosialisasi serta tanya jawab dan juga dengan cara menyebarkan brosur tentang bahaya narkotika bagi generasi muda. Dengan kegiatan itu diharapkan generasi muda dan tokoh masyarakat lebih memahami akan bahaya narkotika dan berperan aktif dalam pencegahan peredaran narkotika. Adapun tujuan dilakukan kegiatan pengabdian ini diharapkan generasi muda dan tokoh masyarakat dapat peran aktif, berpartisaipasi, dan peduli terhadap bahaya narkotika. Untuk menjawab permasalahan, solusi yang ditawarkan adalah dilakukan berupa penyampaian informasi dari narasumber, tanya jawab dan diskusi, berkaitan dengan bahaya narkotika. Dari hasil penyuluhan yang dilakukan hal yang dihasilkan yakni bertambahnya ilmu pengetahuan generasi muda tokoh masyarakat terhadap bahaya narkotika, serta dapat meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Narkotika, serta tumbuhnya sikap kewaspadaan dan berperan aktif dalam memerangi peredaran narkotika pada lingkungan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang bebas dari Narkotika.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH Muhammad Iqbal Bangun Iqbal; A Zarkasi
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.228 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i1.8655

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan untuk mengetahui akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Kedua, Apakah implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, objek penelitian ini adalah hukum positif. Dalam penelitian ini ada tiga pendekatan pokok yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini bahwa fungsi yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara begitu lemah dan tidak maksimal. Disatu sisi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, di sisi lain Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan yang terkait dengan perlindungan hak konstitusional warga negara, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tinjauan hukum normatif tentang perkawinan di bawah tangan adalah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan merupakan komulatif. Perkawinan di bawah tangan mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum apabila memenuhi Pasal 2 ayat (2). Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) adalah sah menurut ajaran agama, hal ini dalam pendekatan positifistik belum termasuk kategori perbuatan hukum sehingga belum mendapatkan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnyaā€¯. Akibat hukum dari perstiwa kelahiran karena kelahiran melalui hubungan seksual adalah adanya hubungan hukum yang di dalamnya termasuk hak dan kewajiban secara timbal balik yang subyek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak