Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

One Stop Service (OSS) Implementation Analysis In the Human Resource Development and Staffing Agency (BKPSDM) of Jambi City Putra, Firmansyah; Hapsa, Hapsa; Saadah, Maratun
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 6, No 2 (2021): In progress (August 2021)
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v6i2.30472

Abstract

This study analyzes the implementation of One-Stop Service (OSS) or integrated services in the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) Jambi City. OSS is an alternative public service that is considered capable of answering several public services problems for both external and internal government organizations. This research uses a qualitative method, collecting primary and secondary data. The data analysis was carried out by qualitative descriptive, meaning that the collected data was filtered and then analyzed descriptively by the team until a conclusion was obtained regarding the issues found. This study indicates that, since it was implemented for the internal Jambi City Government employees in 2018, OSS at BKPSDM has provided satisfaction to employees. This sense of satisfaction indirectly impacted employees' service performance in all lines of public services in Jambi City. This indirect impact can be seen through the effectiveness of the services and the achievement of the service objectives. This study democratically provides essential public service delivery in Jambi City. This study emphasized in putting the customer first, providing service democratically instead of adopting many e-government innovations. 
DESEMINASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA IKATAN PELAJAR MAHASISWA (IKPM) PROVINSI JAMBI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU KORUPSI GENERASI MILENIAL Firmansyah Putra; Hapsa Hapsa
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2020): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v3i3.72

Abstract

Kegiatan PKM berupa deseminasi pendidikan anti korupsi pada ikatan pelajar mahasiswa (IKPM) Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan perilaku korupsi generasi milenial bertujuan untuk: 1) merumuskan terbentuknya kelompok pemuda sadar untuk melawan korupsi sejak dini; dan 2) melakukan pengamatan di lapangan terkait keterbutuhan organisasi dengan kajian pendidikan anti korupsi. Pelaksanaan kegiatan PKM berupa deseminasi pendidikan anti korupsi dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) pemberian materi oleh tim PKM; 2) pemutaran video yang mendukung penyampaian materi; 3) demonstrasi peserta; 4) small group discasion; dan 5) practice by doing. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa berupa deseminasi pendidikan anti korupsi pada ikatan pelajar mahasiswa (IKPM) Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan perilaku korupsi generasi milenial, disimpulkan bahwa kegiatan deseminasi ini berjalan sesuai dengan perencanaan tim, terlihat dari antusiasnya peserta dimasa pandemi covid-19 yang tinggi, terlihat dari partisipasi kehadiran dan follow up. Sehingga, secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh tim PKM optimal, terlihat dari lima rangkaian kegiatan yang sudah terlaksana, yaitu: 1) pemberian materi oleh tim PKM yang berjumlah 5 anggota dengan berbagai perspektif pandangan terkait kasus korupsi mulai dari kacamata hukum sampai ilmu pemerintahan; 2) pemutaran video yang mendukung penyampain materi dirancang menarik perhatian peserta pengabdian, tim menampilkan vidio terkini, update dan sesuai topik; 3) demonstrasi peserta untuk menumbuhkan kepekaan (awareness) dan membangun kerangka berpikir (framework of thinking) peserta; 4) small group discasion memberikan rangsangan kepada peserta SGD agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata (problem solving) dan tim memberikan bahan diskusi; 5) practice by doing berupa komitmen dari hasil diskusi sebelumnya yang membentuk kelompok kecil dan berkelanjutan
Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jambi Dalam Upaya Peningkatan Pelestarian Benda Cagar Budaya Berbasis Kearifan Lokal di Muaro Jambi Hapsa; Firmansyah Putra
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 3 No 2 (2020)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article describes the performance of the government, especially the Jambi provincial government in preserving cultural heritage objects. Jambi Province is one of the provinces that has a wealth of historical heritage, especially those scattered in Muaro Jambi Regency. Cultural heritage objects (BCB) are regional local assets which, if managed optimally, can brand the area with positive values and serve as educational tours that have an impact on regional income. So it is important to know the extent of the efforts made by the local government in maintaining and maximizing the preservation of cultural heritage objects. The method used is qualitative, to describe the findings in the field. The local government seeks to maximize performance both in terms of quantity, quality, and effectiveness in preserving BCB based on local wisdom by collecting data and conservation, archaeological exhibitions, ancient FGDs, ancient vlog competitions, technical guidance, and restoration. Not only concerned with economic interests alone (regional income) but more than that, namely maintaining historical heritage that can be passed on to the next generation, as evidence of civilization in the footsteps of Jambi Province.
PERAN BAWASLU PROVINSI JAMBI DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PEMILU TAHUN 2019 firmansyah putra; A Zarkasi
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020, Jurnal Trias Politika
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau Kep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v4i2.2624

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu provinsi jambi dalam verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu tahun 2019. Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik yang akan diteliti adalah kelengkapan adminitrasi, kelengkapan pengurus, mulai dari, pengurus tingkat provinsi, pengurus tingkat kabupaten/kota serta keterwakilan perempuan. Kemudian keberadaan kantor masing-masing partai politik tersebut, agar pelaksanaan verifikasi partai politik berjalan sebagaimana mestinya. Bawaslu provinsi jambi dalam mengawasi verifikasi partai politik yang ada di provinsi jambi akan menentukan penetapan partai politik yang akan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu peneliti akan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk melihat fakta secara langsung kemudian dianalisis. Keberadaan Partai politik yang ikut pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik yang akan ikut dalam pemilu, baik syarat administrasi, kepengurusan partai baik tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dan desa. Tujuan dari pengawasan verifikasi ini merupakan hal yang sangat penting karena untuk mamastikan bahwa partai politik yang diverifikasi memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, bagi partai yang memenuhi syarat, maka partai tersebut berhak untuk mengikuti pemilu dan sebaliknya, jika hasil verifikasi yang dilakukan ditemukan partai politik yang tidak memenuhi syarat, maka tidak berhak ikut serta dalam pemilu tahun 2019.
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Batang Hari Firmansyah Putra; Citra Darminto
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 3 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.081 KB) | DOI: 10.36312/jisip.v4i3.1175

Abstract

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci untuk mencari masalah terkait kebijakan pemerintah daerah batang hari kemudian menganalisis penyebab masalah tersebut kemudian mencari solusi dan mengantisipasi masalah tersebut muncul kembali. Perbedaan suku, budaya dan adat istiadat suatu bangsa merupakan suatu Realitas sosial budaya bangsa Indonesia, dan hal ini menunjukan betapa eksisnya kesadaran primordial dalam kehidupan bangsa Indonesia, disamping merupakan kondisi alamiah disyukuri dan dikagumi, tetapi juga harus diwaspadai karena memiliki intensitas konflik yang cukup tinggi. Kebudayaan memberi bentuk kepada sikap hidup, sikap mental warga, dan pola hidup masyarakat sehari-hari. Sebaliknya, sikap dan pola hidup itu juga Memberi bentuk kepada kebudayaan. Kebudayaan itu dipelajari dan kebudayaan itu beradaptasi serta berkembang. Budaya daerah memiliki sejarah panjang dan memiliki kearifan dan keunggulannya masing-masing. Pada dirinya masing-masing, budaya itu mengandung unsur-unsur yang oleh para founding fathers kita disarikan dalam pancasila. Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dibangun dengan mengkedepankan tiga pilar utama yaitu pilar pengembangan ekonomi masyarakat, pilar pelestarian dan pilar kemandrian masyarakat. Pada akhirnya diperlukan suatu kebijakan pemerintah daerah untuk melindungi Identitas Budaya Dan Hak Tradisional Masyarakat adalah suatu keharusan.
Pemberdayaan pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Tanjung Lanjut Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Firmansyah Putra; Saidina Usman; M Yusuf
Unri Conference Series: Community Engagement Vol 1 (2019): Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/unricsce.1.83-88

Abstract

Tanjung Lanjut Village Sekernan sub-district of Muaro Jambi region has Tangkas lake as potential of beautiful tourism. The lake has a unique attraction with the Putat tree flowering red Flanconia Valida which blooms and falls around July to August in every year. The potential of tourist attractions in this village managed by Village-Owned Enterprises but has not sustainable and has not an impact on increasing income for the local community. Based on the problems above, the solution implemented in the community service activities is the assistance of the of tourism and promotion. This empowering activity is carried out by 1). Transfer of knowledge of sustainable management (economic, social, and environmental aspects). 2) Training and capacity building assistance. Based on the results of service activities, there was an increase in knowledge, motivation, managerial ability, and technical skills in managing sustainable tourism potential, which had an impact on increasing the number of visitors. Impact the increasing of the visitors contribute new economic resources or alternatives for local people who have only relied on the plantation and agriculture sectors. Other findings indicate that the management of Tangkas Lake did not have sufficient cooperation and networking capabilities with various levels of partners. Thus further assistance is needed in enhancing collaboration and networking skills.
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI JAMBI TAHUN 2020 Firmansyah Putra; Cholillah Suci Pratiwi
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v7i2.1755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Aparatur Sipil Negara (ASN) cenderung bersikap tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan untuk mengetahui upaya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non doktrinal/penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer dan sekunder. Objek penelitian ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data melalui penelitian analisis dan lapangan (field research), kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif. (ASN) pada Pilkada di Provinsi Jambi belum terlaksana dengan baik karena masih ditemukan ASN yang tidak netral. Kedua, ketidaknetralan ASN masuk ketegori ringan. Proses mekanisme penjatuhan sanksi kepada ASN yang tidak netral pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi juga masih berjalan. Bawaslu dan KPU dalam hal ini sudah berupaya melakukan beberapa tindakan preventif guna menghilangkan ketidaknetaralan ASN dalam Pilkada, antara lain melakukan sosialisasi dengan berbagai kegiatan yang berisikan tentang etika dan netralitas ASN yang wajib dijunjung tinggi serta asas-asas netralitas yaitu tidak berpihak, netral, bebas konflik kepentingan, bebas intervensi politik, adil, dan melayani. Pewujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA DALAM MEMBINA DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sinta Yusuf; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.161 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v1i3.16212

Abstract

ABSTRACT Supervision of the implementation of government, especially towardsThe performance of the Village Head is one of the reasons the BPD was formed. Surveillance effortsregarding the performance of the Village Head is intended to prevent fraudauthority exercised by the Village Head. The authority of the BPD to supervise the performance of the Village Head is divided into four, namely the Village Head directing and managing Village Original Income (PAD) following the national and regional budget systems. PAD management is managed through the APBDdes which is determined every year for the management of Village Original Income (PAD) which is carried out through the stages of planning, budgeting, administration, reporting, accountability, and supervision activities based on the principles of transparency, accountability, participatory as well as orderly and disciplined.The Village Head increases the income of the community and village by establishing a Village Owned Enterprise (BUMDes) in accordance with the needs and potential of the village. BUMDes has a function as a facilitator, mediator and motivator. The Village Head is able to increase employment opportunities for the village community by focusing on community empowerment activities which This is done through the first few activities, creating an atmosphere or climate that allows the community's potential to develop (enabling). Second, strengthening the potential or power possessed by the community (empowering). Third, empowering also means protecting. As well asThe role of the Village Head in directing the geographical conditions of the village as agricultural land can be done by: community development, service and community development.In realizing Performance MonitoringVillage Government by the Consultative BodyVillages should prioritize intense supervision, because supervision is a very important factor for the success of a job and so that the work can be completed according to a predetermined plan. Keywords :Supervision, Village Consultative Body, Village Head Abstrak Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan khususnya terhadapkinerja Kepala Desa merupakan salah satu alasan BPD dibentuk. Upaya pengawasanterhadap kinerja Kepala Desa dimaksudkan mencegah adanya penyelewengan ataskewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa. Kewenangan BPD terhadap pengawasan kinerja Kepala Desa terbagi menjadi empat yaitu Kepala Desa mengarahkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa (PAD) mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah. Pengelolaan PAD dikelola melalui APBDdes yang ditetapkan setiap tahun pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dilakukan melalui tahapan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan berdasarkan azas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Kepala Desa meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.BUMDes memiliki fungsi sebagai fasilitator, mediator danmotivator. Kepala Desa mampu meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat desa dengan menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering).Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Serta peran Kepala Desa dalam mengarahkan kondisi geografis desa sebagai lahan pertanian dapat dilakukan dengan carapembinaan terhadap masyarakat, pelayanan dan pengembangan terhadap masyarakat.Dalam mewujudkan Pengawasan KinerjaPemerintah Desa oleh Badan PermusyawaratanDesa sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kata kunci : Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa
Pemilihan Kepala Desa dengan Menggunakan Sistem E-votting di Desa Ranggo Kecamatan Limun Kab Sarolangun Dedi Irawan; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.841 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i1.17542

Abstract

1.untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala desa mrnggunakan sistem E-votting di desa Ranggo kecematan limun 2.untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala Desa menggunakan sistem E- votting di desa ranggo Kecamatan limun kabupaten sarolangun
TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19) Yasin Abdul Haq; Irwandi Irwandi; Firmansyah Putra
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 3 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (681.333 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i3.19100

Abstract

Abstract Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ataukah belum. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah: Apakah dasar penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 telah sesuai dengan asas pembentukan Peraturan PerundangUndangan?. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu menganalisis kesesuaian antara norma hukum, aturan hukum, tindakan seseorang dan prinsip hukum. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan bahwa Bahwa dalam penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ada beberapa asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak terpenuhi dalam penetapannya. Asas yang tidak terpenuhi tersebut adalah Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Materi muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Bahwa PERPU Nomor 1 tahun 2020 mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai hal ikhwal genting dan memaksa presiden dapat menetapkan Perpu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945. Hal tersebut harus sesuai dengan peraturan di atasnya dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang hierarkinya diatas.Namun materi muatan yang terkandung dalam Perpu tersebut terdapat pasalpasal yang bertentangan dengan konstitusi.Pasal yang di persoalkan yakni Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1, 2, dan 3; Pasal 27, dan Pasal 28. Dalam penetapannya Perppu ini, tidak sesuai dengan asas pembentukannya yaitu asas penggunaan dan hasilgunaannya untuk mengatasi Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona . Karena dari awal disahkan undangundang ini, banyak terjadi penyimpangan dana covid, mulai dari setingkat menteri hingga ke tingkat Provinsi.Dalam undang-undang ini, juga tidak terpenuhinya asas t Asas kejelasa n rumusan, bahwa tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang disebut dengan “Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)” atau pun “Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”.  Kata Kunci: Undang-Undang, Perppu, Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan   Abstract This thesis aims to find out the basis for determining the Republic of Indonesia Law Indonesia Number 2 of 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Regulations legislation or not. As for the formulation of the problemare: What is the basis for stipulating the Law of the Republic of Indonesia Number 2 The year 2020 has been in accordance with the principle of the formation of Invitation Regulations?. This thesis uses the normative juridical method, namely find the truth of coherence, namely analyzing the conformity between norms law, the rule of law, a person's actions and legal principles. The results of the research it can be stated that in the stipulation of the Republic Act, Indonesia Number 2 of 2020 there are several principles for the formation of Regulations Laws that are not fulfilled in their stipulation. Principles that don't Those fulfilled are the principle of conformity between types, hierarchies, and payload materials. Contents in the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2020 That PERPU Number 1 of 2020 further stipulates provisions regarding the following: urgent matters and forces the president to enact a Perpu, as regulated in Article 22 Paragraph 1 of the 1945 Constitution. This must be in accordance with the regulations above it and does not deviate from the provisions of the hierarchical regulations above. However, the content contained in the Perpu contains articles that are contrary to the constitution. The article in question is Article 2 Paragraph (1) letter a numbers 1, 2, and 3; Article 27, and Article 28. In their stipulation This Perppu is not in accordance with the principle of its formation, namely the principle of the use of the results are used to overcome the State Financial Policy and System Stability Finance for Handling the Corona Pandemic. Because from the beginning this law was passed, there were a lot of deviations from Covid funds, starting at the ministerial level down to the provincial level. In this law, the principle oft The principle of clarity of formulation, that there is no clear definition of what is called "Financial System Stability for Handling the Corona Pandemic" Virus Disease 2019 (Covid-19)” or “In the Context of Facing Threats That Endangers the National Economy and/or System Stability Finance". Keywords: Law, Perppu, Principles of Formation of Legislative Regulations