Garuda - Garba Rujukan Digital

STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR DALAM MENINGKATKAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH Umbu Andu Maramba; Tjahya Supriatna; Hyronimus Rowa
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Seiring diberlakukannya otonomi daerah, daerah memiliki tanggung jawab untuk dapat mengatur, mengelola dan menata pemerintahan daerah sendirinya, termasuk mengelola potensi dan mengatur keuangan daerahnya sendiri. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur dalam meningkatkan target penerimaan pajak daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha mencari pemahaman makna berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara terhadap pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur. Adapun strategi meningkatkan target penerimaan pajak daerah Kabupaten Sumba Timur yang ditemukan dalam penelitian adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala dalam peningkatan penerimaan pajak daerah, seperti masih kurangnya kualitas SDM dalam Badan Pendapatan Daerah dan masih kurangnya kualitas infrastruktur dan fasilitas dalam kantor maupun UPTD di tiap kecamatan. Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah, bencana alam dan letak geografis, dan masih rendahnya penguasaan teknologi informasi menjadi ancaman lain dalam pemenuhan target pendapatan daerah. Mempertimbangkan sejumlah tantangan dan kendala tersebut maka perlu ditindaklanjuti oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Timur pada masa yang akan datang.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENGASUH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PEMBINAAN PRAJA SEBAGAI KADER APARATUR PEMERINTAHAN DI KAMPUS INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI JATINANGOR TAHUN 2019-2020 Satria Wijaya; Hyronimus Rowa; Muhadam Labolo
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 2 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini memfokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan kompetensi pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan praja sebagai kader aparatur pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Jatinangor. Menganalisis faktor-faktor dalam pengembangan kompetensi pengasuh, kualitas pembinaan dan strategi bagian pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Peneliti menggunakan teori pengembangan kompetensi oleh Wibowo dan teori kualitas pembinaan oleh T.R. Mitchell serta melakukan analisis strategi SWOT Sondang P. Siagian untuk menganalisis strategi pengasuhan. Peneliti menggunakan teori Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang pengembangan kompetensi pengasuh dalam meningkatkan kualitas pembinaan praja sebagai kader aparatur pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengembangan kompetensi pengasuh sangatlah dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pembinaan, pengembangan kompetensi pengasuh, yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pengasuh dalam membina praja; 2) kualitas pembinaan praja dapat tercapai maksimal apabila kompetensi dapat dikembangkan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari Kualitas pembinaan karakter dan kepribadian praja dapat tercapai dengan kualitas pekerjaan pengasuh, yaitu kualitas pola asuh dan materi asuh, kecepatan dan ketepatan pengasuh dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan, inisiatif pengasuh dalam melaksanakan pembinaan kepada praja, dan kemampuan pengasuh dalam melaksanakan pembinaan serta komunikasi pengasuh yang baik baik dengan praja maupun dengan rekan kerja dan atasan; 3) Strategi bagian pengasuhan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, yaitu Melakukan rekruitmen pengasuh, Pembuatan kurikulum pengasuh, Pembuatan dan pengembangan SOP pengasuhan, Pengembangan siklus kehidupan praja, Pembagian jumlah pengasuh yang ideal, Menerapkan punishment dan penghargaan kepada pengasuh, dan Pengembangan karier pengasuh.

EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM DANA DESA DI KECAMATAN TAEBENU KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang) Meirgin Yektris Killa; Hyronimus Rowa; Ani Martini
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 13 No 3 (2021): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Penelitian ini berjudul Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang (Studi Pada Desa Baumata dan Desa Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). Permasalahan terkait sumber daya yang kurang kompeten, anggaran yang ada belum terkelola dengan baik, jumlah perangkat desa terbatas, laporan pertanggungjawaban terlambat, namun sarana dan prasarana masih terbatas. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn tentang Evaluasi Kebijakan yang dilihat dari 6 indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap dan akurasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa di Desa Baumata belum terlaksana seperti yang diharapkan, perlunya peningkatan sumber daya manusia, bertambahnya jumlah aparatur di desa dan pelaksanaan kegiatan yang terfokus pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kompetensi Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan Rentang Waktu 2013-2018 Roslianah Roslianah; Tjahya Supriatna; Hyronimus Rowa; Rossy Lambelanova
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v12i1.1347

Huge authority that owned by local head should be supported by competency for optimizing local governance, beacuse several facts obligatory authority and optionary authority is not optimal beacuse local head is not understood his competency as a local leader in region. This research aims to 1) analyze local head competency of Bone regency in local governance; 2) arrange model of local head competency in local governance. This research is using governmental theory and Shermon's theory as an applied theory. This research also used qualitative approach which has 17 informants who derived from snowball sampling technique. Data gathering with documentation and interview as primary data. Data analyzing technique is using descriptive analysis which develop with triangulation technique. Research result shows that the leadership of Bone's head from 2013-2018 has fill the requirements. This result is derived from Shermon's competency theory analyzing, namely knowledge, skills, traits, social role, self image, and motive in realizing local givernance has been competent. New model that developing from local governance in Bone regency is local head managerial competency model.

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK KELURAHAN PADA BIDANG ADMINISTRASI KELURAHAN SEKELOA KECAMATAN COBLONG KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Risal Salim Ahmad; Hyronimus Rowa; Rizari
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 2 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i2.582

Program e-Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga bisa mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama di Kelurahan Sekaloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Masalah yang terjadi masyarakat yang menggunakan pelayanan publik secara manual selalu dua kali lebih banyak daripada yang menggunakan elektronik kelurahan dalam empat tahun terakhir. Masyarakat merasa bahwa pelayanan melalui e-Kelurahan lebih lambat dibanding secara manual. tenaga IT yang kurang menjadi penyebab lambatnya pelayanan melalui e-Kelurahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kualitas pelayanan Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung dalam mencapai penerapan program Elektronik Kelurahan dan mengidentifikasi strategi untuk peningkatannya. Teori yang digunakan dalam penelitian yaitu pelayanan publik menurut Satibi, kesuksesan sistem informasi menurut Delone & McLean, dan analisis SWOT oleh Rangkuti. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. dalam pengumpulan data. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan tentang berbasis elektronik di Kelurahan Sekaloa Kecamatan Coblong Kota Bandung sudah berjalan dengan efektif, meskipun masih belum dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, aplikasi e-Kelurahan telah memberikan akses kemudahan yang penggunaannya telah dianggarkan oleh pemerintah Kota Bandung melalui dana APBD Kota Bandung, aplikasi e-Kelurahan masih perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan agar mudah dipahami oleh semua masyarakat. Perlu adanya beberapa saran untuk terus diupgrade supaya dapat optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik bagi masyarakat.

EFEKTIVITAS SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS E-GOVERNMENT DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Manuel De Araujo Mau; Hyronimus Rowa; Ali Hanafiah Muhi
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.640

Penelitian ini berjudul Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu dan untuk mendeskripsikan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan teori dari Wilkinson terkait efektivitas sistem yang dilihat dari 11 indikator sistem, yaitu relevan, efisien, ketepatan waktu, aksesibilitas, akurat, keamanan, kapasitas, eleksibilitas, keandalan, ekonomi dan kesederhanaan. Pendekatan yang digunakan dalam analisis data adalah analisis SWOT dan Litmus Test yang digunakan untuk menganalisis strategi-strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan efektivitas sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis e-government di Kabupaten Belu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu belum efektif. Hal ini tampak dari 11 indikator sistem informasi dari Wilkinson di mana masih mengalami kendala, terutama pada aspek indikator, yaitu: relevan, aksesibilitas, kapasitas, keandalan, eleksibilitas, dan ekonomi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Government di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: (1) Menggunakan laboratorium Komputer untuk mengadakan pelatihan kepada semua Operator SIMREDA setiap OPD di Kabupaten Belu (2) Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada upaya pemanfaatan potensi daerah yang ada (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIMREDA dalam perencanaan pembangunan daerah (4) Melakukan analisis, penelitian, pengembangan dan optimalisasi pengelolaan data/informasi perencanaan (5) Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan antar OPD (6) Peningkatan perencanaan partisipatif (7) Peningkatan kualitas pelaporan dan capaian akuntabilitas kinerja, dan (8) Terbitkan Standar Operasional Prosedur.

Permit Simplification for Upstream Oil and Gas Operation in Indonesia: The Development Administration and Good Governance Perspectives Didik Sasono Setyadi; Hyronimus Rowa; Ario Bimo Utomo
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v3i4.789

According to the Indonesian Constitution, any Vital and Strategic Sectors for the People's Interests have to be managed by the State. Oil and Gas until now are two of the Strategic and Vital Business Sectors in Indonesia. Therefore Indonesia establishes an institution namely the Special Task Force of Executive Oil and Gas Business Activity (SKK Migas). SKK Migas deals with Production Sharing Contracts with Exploration and Exploitation (Upstream) Oil and Gas Companies. In its activities, there are many regulations apply and required to obtain permits. The current problem nowadays are related to the type of the permits, the regulations and procedures to follow, as well as institutions/permit issuers to deal with are too many so that the permit system for Upstream Oil and Gas have caused handicaps for the industry to grow competitively. While on the other hand Indonesia still has a high dependency on Oil and Gas Industry for State Income reason and Energy Resilience. The old paradigm of the bureaucracy system in one the most causes of inefficiency and ineffectiveness of bureaucracy in Indonesia. Even though the reformation has been started since 1998 however the change of old bureaucratic system and mentality of the bureaucrats into the new paradigm of good governance is still very less and tend to be progressing very slowly. Overlapping and redundancies of regulations, authorities have caused Indonesia is less competitive destination comparing to the neighboring countries in attracting foreign investment.

Implementation of the Papua Special Autonomy Policy to Improve the Welfare of the Indigenous Papuan Community in Papua Province Timed Magayang; Muchlis Hamdi; Hyronimus Rowa; Mansyur Ahmad
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 5 No. 1 (2024): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i2.4857

This research analyzes the implementation of special autonomy policies to improve the welfare of indigenous Papuans in Papua Province. The Papua region is the region with the highest poverty rate among the 38 provinces in Indonesia, but the poverty rate in the region is still stagnant. Even though special autonomy has been implemented for 20 years with a transfer of APBN funds of 1.25% from 2001 to 2020 through Law No. 21 of 2001, and increased to 2.25% from 2021 to 2041 through Law No. 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua, but the government has not succeeded in improving the welfare of the indigenous Papuan people due to inconsistencies, conflicts and less firm policies. This research uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. Primary data collection techniques used include interviews, observation and documentation. The documents required by researchers include related laws and regulations, data archives from Papua regional government offices, and other relevant data. Based on research results, during the treatment of special autonomy in Papua it has not reduced the poverty rate and improved the welfare of indigenous Papuans for twenty years. Then the results of data analysis related to the implementation of the Papua special autonomy policy to improve the welfare of the people in Papua Province, are divided into two dimensions, namely: The "content" dimension includes aspects: interests affected, types of benefits, level of change, location of decision making, program implementation, and resource availability. The research suggestion is for political and power stakeholders in Indonesia that the implementation of Papua's special autonomy policy to improve the welfare of indigenous Papuans requires strict supervision, mutual trust, open dialogue, public consultation, and reducing top-down policies and implementing policies that bottom-up based.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search