Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.757
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Yustisiabel Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat National Multidisciplinary Sciences DIANKES : Jurnal Pengabdian Teknologi Informasi dan Kesehatan Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Journal Customary Law Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Icha Cahyaning Fitri
Universitas Muhamdayah Jember
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Indonesian Journal of Law and Justice

 1 
Kajian Yuridis Kebijakan Pengelolaan Tambang di Wilayah Kabupaten Situbondo Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Raid Fikri Naufal; Icha cahyaning Fitri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i2.2010

Abstract

This research was conducted to find out how mining management policies are reviewed based on Law Number 3 of 2020 concerning mineral and coal mining. In this research, the method used is normative juridical which focuses on the application of rules or norms in positive law to raise, discuss and explain the legal issues raised. Mining is some or all stages of activities in the context of research, management and exploitation of minerals or coal which includes general investigations, exploration, feasibility studies, construction, mining, processing and refining, transportation and sales, as well as post-mining activities. Mining is an activity carried out either simply (manually) or mechanically which includes preparation for scattering, loading and transporting excavated materials. Excavated goods contained in the Indonesian mining jurisdiction are national wealth which is a gift from God in the form of natural deposits.
Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Pengendalian Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Udara Kawasan Geotermal Kawah Wurung Bondowoso Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup Muhammad Rizal Aditiawarman; Icha Cahyaning Fitri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2043

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami tentang kebijakan pemerintah daerah Bondowoso dalam menangani masalah pencemaran udara beracun yang disebabkan oleh aktifitas penambangan panas bumi atau geotermal di kawasan Kawah Wurung Bondowoso. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan bahan hukum berupa pengumpulan data normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan sekunder berupa publikasi yang berkaitan dengan hukum namun bukan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bondowoso cenderung belum memiliki cara yang tepat dalam membuat kebijakan terhadap pengendalian lingkungan hidup terhadap adanya pencemaran udara kawasan geotermal Kawah Wurung Bondowoso dan tidak ditemukan satu hukum berupa Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso untuk mengatur hal tersebut, dikarenakan fakta lapangan bahwa kondisi fisik wilayah Kecamatan Sempol memiliki topografi yang dominan curam, berpotensi terjadinya tanah longsor dan juga banjir. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait permasalahan yang terjadi di tambang geothermal Kawah Wurung masih jauh dari prinsip-prinsip dan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik dan cenderung hanya sebagai kebijakan politis.
Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Nurhalim Nurhalim; Icha Cahyaning Fitri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 3 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i3.2045

Abstract

Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan salah satu sarana pengisian jabatan diluar proses pemilihan secara periodik. Mekanisme ini merupakan alat kontrol partai politik terhadap anggotanya yang menjabat dalam parlemen. Penggantian Antar waktu (PAW) menurut Pasal 426 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota; atau d. terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR berdasarkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode yuridis normatif dengan cara menkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal dan analisis kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Undang - Undang Pemilu terbatas hanya mengatur PAW Calon Anggota DPR dalam tahapan Pemilu. Dalam pemberhentian antar waktu anggota DPR ini masih terlihat partai politik hanya mementingkan kepentingan partai politik dan mengesampingkan kepentingan anggota, masyarakat dan Negara.
Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia Iqbal Rifanda Sugiharta; Fauziyah Fauziyah; Icha Cahyaning Fitri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): Juni
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2260

Abstract

Latar belakang pengisian kekosongan jabatan Gubernur adanya dampak pemilu serentak 2024. Terkait pengisian kekosongan jabatan di atur dalam Pasal 201 ayat (10) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan: “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya Undang- Undang No. 10 tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2023 yang menyatakan Pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. DPRD melalui ketua DPRD Provinsi, sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengenai Pengusulan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilakukan oleh: a. Menteri; b. Gubernur; dan c. DPRD melalui ketua DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan penjabat Gubernur, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah kosongnya  jabatan Gubernur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengangkatan pengganti jabatan gubernur sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur dipilih melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui ketua DPRD Provinsi. Tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain; Penghidupan Kembali Peran Dwi Fungsi ABRI, Diharmonisasi Antara Penyelenggara Pemerintah Daerah, Bertentangan dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Demokrasi. Bahwa proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH PASAL 24 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS (STUDI TENTANG PENERTIBAN KERUSAKAN JALAN DI WILAYAH PUGER KABUPATEN JEMBER AKIBAT LALU-LALANG KENDARAAN BESAR DARI AREA PABRIK) Chandra Mutiar Urbanus Hardiansyah; Icha Cahyaning Fitri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): September
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i1.3014

Abstract

Masalah lalu lintas merupakan hal yang kompleks karena peraturan-peraturan lalu lintas merupakan tata hukum yang netral dan non-spiritual, karena di dalamnya terdapat dua tugas utama: menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan ketenteraman. Selain itu, warga masyarakat pada dasarnya menginginkan kebebasan dalam menggunakan fasilitas jalan raya, sementara penegak hukum bertugas menciptakan keamanan dan ketertiban. Namun masih ada beberapa jalan yang dilalui oleh kendaraan yang tidak sesuai dengan jalurnya seperti halnya yang terjadi di jalan Kecamatan Puger Jember. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kebijakan pemerintah Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Tentang Penertiban Kerusakan Jalan Di Wilayah Puger Kabupaten Jember Akibat Lalu-Lalang Kendaraan Besar Dari Area Pabrik. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang melibatkan telaah terhadap berbagai peraturan dan regulasiKedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang berfokus pada eksplorasi dan analisis konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin-doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yang mengkaji kasus-kasus konkret yang relevan dengan isu yang diteliti. Hasil penelitiannya adalah Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyelenggara jalan wajib memperbaiki jalan yang rusak dan memberikan tanda/rambu lalu lintas untuk mencegah kecelakaan jika perbaikan belum dapat dilakukan. Namun, hingga saat ini, Kabupaten Jember belum memiliki regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanganan kerusakan jalan, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan perbaikan jalan di daerah tersebut.
Co-Authors Abdul Jalil Adam Bintang Danesa Wijaya Ahmad Suryono Amara Diva Abigail Bayu Dwi Anggono Caesaria Anggita Pitaloka Chandra Mutiar Urbanus Hardiansyah Danesa Wijaya, Adam Bintang Djoko Purwanto Dominikus Rato Fauziyah Fauziyah Hendra Tri Ferdianto Iqbal Rifanda Sugiharta Lailatul Amalia Muhammad Rizal Aditiawarman Nadia Fijiriani Nurhalim Nurhalim Octavy Sandy, Syah Riza Pio Tifar Ananda Raid Fikri Naufal RIZKI APRILIYANTO Santoso, M. Iqbal Sun’an Setuawan, Rendi Tri Siti Fatimatul Zuhroh Syah Riza Octavy Sandy