Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Administrativa : Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Rahayu Sulistyowati
Unknown Affiliation
Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Dampak Sosial Ekonomi pada Keluaga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri di Kecamatan Pagelaran Kabuoaten Pringsewu dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCt) Ainun Oktavia Sari; Rahayu Sulistyowati; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.51

Abstract

The Conditional Cash Transfer (CCT) is a conditional social cash transfer program that provides assistance to Very Poor Households (RTSM) appointed as participants in the Conditional Cash Transfer program which is related to improving the quality of human life through education and health. This study aims to analyze the impact of Conditional Cash Transfers on ex-families who receive of Conditional Cash Transfers who go out independently in Pagelaran District with indicators of changes in economic conditions, changes in health quality, and changes in the quality of education. In evaluating the impact of this program, the researcher used the impact evaluation theory using The Most Significant Change technique (MSC) which is a participatory monitoring and evaluation technique that aims to obtain information about the most important changes in family life resulting from participation in poverty programs. The results of this study indicate that the Conditional Cash Transfer in Pagelaran District has a changing impact on the Former Beneficiary Family both positive and negative. Seen from the positive impact, the Former Beneficiary Family have experienced changes for the better, especially in the fields of economy and education. However, there has been change in the health sector because the informant of the Former Beneficiary Family in Pagelaran District was the recipient of assistance in the education sector. However, the negative side is the lack of compliance of former recipient families when they become participants in education.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Bagi Siswa yang Kurang Mampu Studi pada SMA Negeri 16 Bandar Lampung Refani Ilham; Yulianto Yulianto; Rahayu Sulistyowati
Jurnal Administrativa Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i2.74

Abstract

Abstract BOSDA is a program of lampung provincial government in the form of direct funding to the Secondary Education Unit both public and private in the city of Bandar Lampung where the amount of grants received in schools is calculated based on the number of students unable to each school and the unit cost (Unit Cost) assistance. According to Lampung Governor Regulation Number 29 Year 2017 concerning Technical Guidelines for Operational Assistance of Lampung Provincial Schools in 2017. Schools that received Bosda Assistance in Lampung Province are Bandar Lampung City, West Lampung Regency, North Lampung Regency and Way Kanan Regency. Researchers want to find out the implementation of BOSDA policy in SMA Negeri 16 Bandar Lampung, because in the pre-survey stage there is some disagreement between the residence and the income of parents of BOSDA recipient students. The purpose of this research is to find out the implementation of BOSDA policy and to know the factors that hinder BOSDA in SMA Negeri 16 Bandar Lampung. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques derived from observation, documentation and based on the results of in-depth interviews. The results of this study were described using Charles O. jones toeri namely 1). The organization has an organizational structure issued in accordance with the Decree of the Provincial Education Office ranging from supervisors, persons in charge, chief executives, secretaries, treasurers and survey teams, 2) Inteprertasi the school conducts socialization of the implementation of BOSDA with the announcement and dissemination of information to the community directly, so that the implementation and implementation of BOSDA can be heard by the community directly, 3) Application that the implementation of BOSDA in accordance with technical guidelines and verify prospective BOSDA students with home surveys , facilities owned, parental work, ownership of KIP cards, as well as information from neighbors around the house, BOSDA funds expenditure is also issued according to the RKS submitted to the Provincial Education Office. Bosda implementation is in response by students is very good but needs to be added again quota while the inhibition factor is the disbursement of funds at the end of the semester makes the school have to find loan funds to finance students BOSDA Keywords: Implementation, Factors Operational Assistance For Regional Schools
Koordinasi Antar Stakholder dalam Pengembangan Ekowisata Desa Sungai Langkah Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Maya Shafa Nuwita; Rahayu Sulistyowati; Meiliyana Meiliyana
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.99

Abstract

Pengembangan pariwisata tentunya dikaitan oleh peran peran stakeholder dalam pelaksanaan pengembangan wisatanya. Stakeholder adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung di pengaruhi oleh suatu hal. Adanya stakeholder tentu adanya alur koordinasi yang dijalan sebagai kunci kerjasama dalam pengembangan wisata. Artinya tanpa adanya koordinasi yang baik antar stakehorder maka pengembangan wisata tidak terarah dalam satu kesatuan tindakan. Koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksnaan program dan berperan sangat vital sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengembangan objek wisata Desa Sungai Langka sudah berjalan dengan dinamis, yang ditandai dengan adanya perubahan dan kemajuan dalam pengelolaan pariwisata. Koordinasi yang dilakukan oleh para stakeholder tidak selalu melalui forum resmi atau rapat, melainkan melalui dialog-dialog non formal namun masih dalam tatanan koridor yang jelas. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam koordinasi antar stakeholder seperti timbulnya pemikiran ego dari masing-masing pihak individu yang menomorsatukan kepentingan pribadi, kedua kendala yang disebabkan oleh minimnya anggaran dana yang membuat alurkomunikasi sedikit terhambat.
Kinerja Pokdarwis dalam Upaya Pengembangan Ekowisata Melalui Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Pringsewu Muthidatul Anisa; Yulianto Yulianto; Rahayu Sulistyowati
Jurnal Administrativa Vol 3 No 3 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i3.102

Abstract

Disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Permasalahan yang terjadi dalam kepariwisataan Kabupaten Pringsewu adalah pengelolaan yang kurang baik pada destinasi ekowisata yang menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan. Oleh karena itu diperlukanya peran DISPORAPAR (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata) untuk membantu mengembangkan wisata dan meningkatkan kinerja Pokdarwis. Peran pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekowisata didasarkan pada Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisis data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Kinerja Pokdarwis dalam upaya pengembangan ekowisata melalui program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Pringsewu dapat dilihat dari tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan inputs, outputs, outcomes, benefit dan impact dari destinasi wisata Kabupaten Pringsewu. Hasil penilaian yang didapatkan dari unsur-unsur tersebut selanjutnya dapat dilihat dan diambil kesimpulan terkait kinerja Pokdarwis dalam melakukan pengembangan ekowisata melalui program DISPORAPAR dapat dikatakan belum optimal karena jika ditinjau dari berbagai aspek yang peneliti lakukan masih sangat banyak kekurangan. (2) Faktor penghambat kinerja Pokdarwis dalam upaya pengembangan ekowisata di Kabupaten Pringsewu adalah kurangnya kesadaran Pokdarwis, kurangnya dukungan permodalan, kurangnya komunikasi antar anggota, kurangnya peran pemerintah.
Co-Authors Ainun Oktavia Sari ITA PRIHANTIKA Maya Shafa Nuwita Meiliyana Meiliyana Muthidatul Anisa Refani Ilham Yulianto Yulianto