Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pringsewu Rahayu Sulistiowati; Dewie Brima Atika; Ita Prihantika; Yuni Ratna Sari
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Kekerasan terhadap anak yang meningkat dari tahun ke tahun direspon oleh Kabupaten Pringsewu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan dari Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diukur dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penyelenggarakan kebijakan kabupaten layak anak belum dilaksanakan secara optimal. Peraturan Daerah yang merupakan payung tertinggi di tingkat kabupaten tidak diikuti dengan peraturan dan kebijakan turunan yang seharusnya mendukung peraturan daerah tersebut. Disposisi merupakan variabel penting dalam kebijakan Kabupaten Layak Anak yang menjadi simpul pengikat variabel lainnya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan mengambil fokus pada perilaku waktu dan identifikasi variabel-variabel lain yang menjadi umpan balik kebijakan ini. Kata kunci: implementasi kebijakan, Kebupaten Layak Anak, kekerasan terhadap anak.

Dinamika Peran Civil Society dalam Ruang Publik: Studi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung Heni Nur Efendi; Yulianto Yulianto; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 1 No 1 (2019): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

This study aims to determine and analyze how the role of civil society as a non-State actor and publik sphere in environmental governance in Bandarlampung. This research is motivated by the amount of environmental pollution and the inportance of the role of a civil society. This study focuses on 4 main issues concerning the role of civil society thich are of concern to researchers namely the collection and dissemination of information about the environment, assessment and monitoring of the environment; advocacy for environmental justice and the community has full rights to every public activity. The result of this study are the implementation of the role of civil society going well but there are several indicators that are not optimal in carryng out their role to cooperate with the community in maintaining environmental conditions. The researcher’s suggestion for the role of civil society as a non-State actor and public sphere in environmental governance is that it is often best to conduct socialization and discussion related to environmental issues with the community and increase public access through community empowerment so that the community will be more active and aware of their environmental potential.

Strategi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS di Provinsi Lampung Sintia Ranti; Dedy Hermawan; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 2 No 2 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v2i2.30

The increase in population growth in Indonesia is one of the impacts for the transmission of HIV/AIDS. The high spread of HIV/AIDS in Lampung Province led the Minister of Health to form Permenkes Number 21 of 2013 concerning HIV/AIDS Prevention. This study aims to find alternative strategies for the Health Agency of Lampung Local Goverments in treating the spread of HIV/AIDS by paying attention to the management strategies implemented by the Lampung Provincial Health Office. However, currently the Lampung Provincial Health Office does not yet have a specific strategy to tackle the spread of HIV / AIDS. In addition, the lack of public knowledge about HIV / AIDS becomes an obstacle in efforts to tackle HIV / AIDS. Therefore, the aim of the authors in this study is to find the right strategy in tackling the spread of HIV / AIDS in Lampung Province. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. Data collection is done by means of interviews, questionnaires, and documentation. The theory used in identifying strategies is the analysis of internal and external environmental factors according to the theory put forward by Akdon. The results of the research indicates that human resources in handling HIV and AIDS are capable in terms of numbers and abilities. However, external conditions such as politics, law, and technology have constraints from the external environment that hinder the effectiveness of HIV/AIDS treatment. In accordance with Akdon's theory, the right strategy is to utilize human resources while collaborating with organizations that support to tackle the spread of HIV / AIDS. This is in line with strategies that minimize weaknesses and avoid threats.

Dampak Sosial Ekonomi pada Keluaga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Exit Mandiri di Kecamatan Pagelaran Kabuoaten Pringsewu dalam Perspektif The Most Significant Change Technique (MSCt) Ainun Oktavia Sari; Rahayu Sulistyowati; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 2 No 3 (2020): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v2i3.51

The Conditional Cash Transfer (CCT) is a conditional social cash transfer program that provides assistance to Very Poor Households (RTSM) appointed as participants in the Conditional Cash Transfer program which is related to improving the quality of human life through education and health. This study aims to analyze the impact of Conditional Cash Transfers on ex-families who receive of Conditional Cash Transfers who go out independently in Pagelaran District with indicators of changes in economic conditions, changes in health quality, and changes in the quality of education. In evaluating the impact of this program, the researcher used the impact evaluation theory using The Most Significant Change technique (MSC) which is a participatory monitoring and evaluation technique that aims to obtain information about the most important changes in family life resulting from participation in poverty programs. The results of this study indicate that the Conditional Cash Transfer in Pagelaran District has a changing impact on the Former Beneficiary Family both positive and negative. Seen from the positive impact, the Former Beneficiary Family have experienced changes for the better, especially in the fields of economy and education. However, there has been change in the health sector because the informant of the Former Beneficiary Family in Pagelaran District was the recipient of assistance in the education sector. However, the negative side is the lack of compliance of former recipient families when they become participants in education.

Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A) Tria Prabawati; Noverman Duadji; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 3 No 1 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i1.58

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern sebagai upaya reformasi administrasi perkara dalam pengadilan. Aplikasi E-Court adalah aplikasi yang memungkinkan para pencari keadilan dapat melakukan pendaftaran perkara perdata (untuk saat ini) baik itu gugatan maupun permohonan secara online, dapat melakukan pembayaran panjar biaya perkara tanpa harus datang ke pengadilan, dan bahkan pemanggilannya dilakukan secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan aplikasi E-Court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dii Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a telah dapat menciptakan efektivitas, hal ini terlihat dari prlaksanaan layanan e-court yang mewujudkan layanan cepat dengan biaya ringan untuk meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara telah dilaksanakan dengan baik dan efektif terbukti dapat memberantas layanan menjadi ringkas dan mengurangi sistem antrian.

Evaluasi Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP) (Studi di Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung) Eka Novita Lestari; Yulianto Yulianto; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i2.75

Permasalahan pemukiman yang kurang terarah, terencana, dan kurang memperhatikan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, cenderung akan menimbulkan penurunan kualitas lingkungan atau kemudian disebut dengan kawasan kumuh. National Slum Upgrading Program (NSUP) adalah perwujudan agar sesuai dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat serta untuk memperkuat peran pemerintah untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dalam terciptanya kawasan bebas kumuh di Kota Bandar Lampung, terwujudnya permukiman dan perumahan yang layak huni di Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Evaluasi pelaksanaan program NSUP dalam mengatasi kawasan kumuh di Kelurahan Campang Jaya telah dilaksanakan dengan cukup baik. Penanganan kawasan pemukiman kumuh realisasinya dapat memberikan dampak serta manfaat baik bagi masyarakat kelurahan Campang Jaya

Evaluasi Program Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni (Baperlahu): Studi Pada Kabupaten Mesuji Tahun 2019 Maharani Karin K; Eko Budi Sulistio; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 3 No 2 (2021): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v3i2.77

The Livable of Housing Development Assistance Program (BAPERLAHU) is a government facility to independently support the implementation of proper housing construction in a healthy and safe environment. The implementation of the housing development assistance program requires community involvement to achieve its main goal, namely to provide habitable housing for low-income people (MBR), the elderly or with disabilities. The purpose of this research is to evaluate how the results of the implementation of the Assistance for the Construction of Livable Houses (BAPERLAHU) program in Mesuji Regency in 2019 and to find out what factors affect the implementation of the program. The research method uses qualitative research, the types of data used are primary and secondary data where data collection uses documentation, observation and interview techniques. The results of the study show that the evaluation of the Livable Housing Development program (BAPERLAHU) in Mesuji Regency in 2019 has been going quite well. In 2019 the Livable Housing Development Assistance (BAPERLAHU) program succeeded in completing 322 unfit for habitation houses (RTLH) in Mesuji Regency. However, there are several factors that affect the implementation of the program, such as the political atmosphere, limited funds allocated, the lack of Community Assistants (TPM), and lack of supervision by the Housing and Settlement Area Office of Mesuji Regency.

Sinergitas Pelaksanaan Program Smart Village Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Sangaji Maulana; Dian Kagungan; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 4 No 1 (2022): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v4i1.119

Seiring dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah mulai melakukan pengembangan suatu inovasi kebijakan yang memanfaatkan teknologi yang bernama smart village. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan program kegiatan smart village, 2). sinergitas pelaksanaan program smart village, dan 3) faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas program smart village di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang informan dan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa: 1) mengenai pelaksanaan program kegiatan smart village berdasarkan teori Herdiana (2019) dapat dikatakan baik karena Pemerintah Desa Hanura telah membuat program kegiatan yang mencakup pemerintah yang cerdas (smart government), masyarakat yang berpartisipasi (smart community), memanfaatkan lingkungan (smart environment). 2) mengenai sinergitas pelaksanaan program smart village berdasarkan teori Doctoroff (Dewi, 2020) dapat dikatakan sudah cukup baik dikarenakan baik dari Pemerintah Desa Hanura, masyarakat dan stakeholders sudah melakukan suatu hubungan berapa komunikasi, umpan balik, kepercayaan dan kreativitas dalam dari awal proses perencaanan hingga pelaksanaan program smart village. 3) mengenai faktor-faktor penghambat yang di temukan dalam sinergitas program smart village di Desa Hanura adalah 1. Sekelompok masyarakat yang masih mempertahankan cara pandang yang tidak mau maju dan 2. Keadaan yang masih pandemi covid-19.

Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pada Polresta Kota Bandar Lampung) Joko Setiawan; Intan Fitri Meutia; Ita Prihantika
Jurnal Administrativa Vol 5 No 1 (2023): Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administrativa.v5i1.135

Pelanggaran lalu lintas di Kota Bandar Lampung yang cukup tinggi membuat pihak kepolisian harus mencari solusi agar dapat mengurangi pelanggaran, dari fenomena tersebut Polresta menerapkan program ETLE. ETLE merupakan digitalisasi proses tilang yang dapat mengurangi praktik pungutan liar atau pungli dan mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang menjadi lebih efisien. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas di Bandar Lampung. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang sumber datanya diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat sistem ETLE diberlakukan, tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dengan petugas kepolisian yang bertugas di lapangan, masyarakat yang kurang menguasai teknologi dalam mengelola surat tilang elektronik, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Polresta mengakibatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap program tersebut, sehingga memudahkan petugas dalam melakukan identifikasi pelanggaran. Saran yang diperlukan adalah diharapkan petugas melakukan sosialisasi yang lebih meluas hingga ke pinggiran kota karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tilang elektronik, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum tentang pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya sehingga tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search