Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL) Sanjiwani, Putri Kusuma; Kerti Pujani, Luh Putu
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL) Sanjiwani, Putri Kusuma; Kerti Pujani, Luh Putu
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016): Jurnal Kepariwisataan
Publisher : Pusat penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat STP Nusa Dua Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI PARIWISATA (STUDI KASUS : PERLINDUNGAN HUKUM PEMANFAATAN LOCAL GENIUS DALAM PRODUK PENGUSAHA LOKAL) Sanjiwani, Putri Kusuma; Kerti Pujani, Luh Putu
JURNAL KEPARIWISATAAN Vol 15 No 2 (2016): Jurnal Kepariwisataan
Publisher : Pusat penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Pariwisata Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pariwisata budaya memanfaatkan kearifan lokal Bali seperti penggunaan motif tenunan atau patra Bali. Pemanfaatan tersebut tergambar jelas dalam produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal. Pengusaha lokal relatif lemah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk menjaga nilai dan manfaat ekonomi dari karya atau produk yang mereka hasilkan. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dan menganalisis masalah yang terjadi di lapangan. Urgensi penelitian ini mencoba untuk membuka akar permasalahan yang terjadi di bidang begitu banyak budaya dan karya pengusaha lokal yang diklaim oleh pihak / pengusaha asing. Jenis kesadaran pengusaha lokal dalam memperoleh hak kekayaan intelektual tergantung pada target pasar yang dituju. Hukum Indonesia hanya mampu melindungi hak kekayaan intelektual di ranah NKRI tetapi jika klaim luar negeri (negara lain), hukum Indonesia tidak bisa campur tangan dalam negara lain dalam arti bahwa hukum Indonesia tidak bisa melindungi HKI pengusaha lokal yang didaftarkan oleh pihak / pengusaha asing di negara lain.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Memberantas Mafia Akomodasi Di Provinsi Bali Putri Kusuma Sanjiwani; Luh Putu Kerti Pujani
Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol 25 No 3 (2020): Jurnal Ilmiah Pariwisata
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30647/jip.v25i3.1349

Abstract

Term mafia is often heard in cases of international crimes involving money laundering businesses, selling drugs, human trafficking and others. Term mafia has entered into the tourism business in Bali Province. Mafia accommodation activities in Bali weaken the authority of Indonesia Republic with illegal activities. This research was conducted to find out how far practice of tourism accommodation mafia in Bali Province and authority of Provincial Government of Bali in eradicating the accommodation mafia in accordance with the division of government affairs both central, provincial and regional. The research method in this study uses the normative legal method, analyzing the problem based on rule of law, authority theory, tourism concept, tourism mafia concept and decentralization principle. Using legal analysis techniques and legal evaluation in determining the limitations of the authority of the Provincial Government in making policies. The results of this study indicate that the principle of freedom of contract is not a justification of the nominee agreement as the legal basis for accommodation mafia activities. There is a need to update regional regulations so that mafia activities can be ensnared by legal. Keywords: Mafia Tourism; International Crime; Tourism Law
Kebijakan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Kawasan Rawan Bencana di Desa Ban, Kabupaten Karangasem, Bali Putri Kusuma Sanjiwani; Luh Putu Kerti Pujani
Jurnal Ilmiah Pariwisata Vol 25 No 2 (2020): Jurnal ilmiah Pariwisata
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30647/jip.v25i2.1348

Abstract

Karangasem Regency has Mount Agung which is included in one of the active volcano clusters in Indonesia, so it has a significant disaster risk if it used as a tourist attraction. Desa Ban is one of the villages within the radius of the Gunung Agung Disaster Prone Area. Desa Ban must get different treatment if it is developed as a tourist attraction.This research was conducted to determine the form of Local Government policies in the development of tourism in the Volcano Disaster Prone Areas in Ban Village, Karangasem Regency.The research method in this study uses the empirical legal method in studying and looking at the law in terms of tourism. Analyze the problem based on authority theory, functional theory, policy concepts, agrotourism concepts and decentralization principle. Using legal analysis techniques and legal evaluation in Local Government policy making. The results of this study are the policy of developing agrotourism as an ideal tourism business that can be carried out in the volcano prone areas. This policy is related to the limitation of tourism activities to reduce the risk of volcano natural disasters so that the loss of the community or minimizing disaster victims can be reduced if the eruption occurs in an unexpected time.
MERANCANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEROBOKAN DENPASAR SEBAGAI DAYA TARIK WISATA P. Kusumasanjiwani; I G.A.O. Mahagangga; L.P.K. Pujani; I P. Anom; S. Nugroho
Buletin Udayana Mengabdi Vol 16 No 2 (2017)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.161 KB)

Abstract

Tujuan pengabdian adalah meminimalkan tindak kriminalitas di Bali melalui sistem pembinaan pemasyarakatan yang tepat sasaran dan tepat guna sehingga narapidana setelah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Kerobokan Denpasar menyadari kesalahannya serta tidak mengulanginya kembali dengan pendekatan kepariwisataan. Hal ini sangat penting karena jika tetap dibiarkan setiap tahunnya akan terus “lahir” penjahat-penjahat baru dengan modus dan variasi kriminalitas yang baru pula (school of crime). Metode pengabdian yang digunakan adalah melalui dialog-sosialisasi terfokus sehingga hasil-hasil penelitian tentang Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebelumnya dapat dikenal dan dipahami oleh pemegang kebijakan beserta staf di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar. Hasil Pengabdian adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar mulai mengetahui peran dan hubungan pembinaan kepada narapidana dengan kepariwisataan di Bali. Hanya saja masih sulit dirasakan untuk merealisasikannya karena Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Denpasar bagian dari sistem besar dari Kementerian Hukum dan Ham RI. Sehingga memerlukan payung hukum dan perintah dari pusat untuk pelaksanaan program baru seperti pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sebagai daya tarik wisata.
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PEMBANGUNAN PELABUHAN PARIWISATA SEBAGAI PENDUKUNG PARIWISATA BALI Putri Kusuma Sanjiwani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 4 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.434 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p02

Abstract

Bali Province is a province that relies on regional revenue in the tourism sector. Equitable development between North Bali South Bali require assistance through the form of government policy. One of the Bali provincial government policy is to break the waves of tourists is to build the port infrastructure development of tourism. Theory authority and policy concepts used to solve the problems concerning the form of government policy in the Bali Provincial Tourism Port infrastructure development as the carrying capacity of tourist distribution in promoting tourism in Bali. Normative research used in analyzing problems of government authority between state-owned enterprises and local goverment in accordance with regulations Indonesian republic. Explores the principle of decentralization adopted by the government system in Indonesia with a delegation of authority from the central government to local governments. Tourism ports is essential to be realized as one of the factors of sustainable tourism in Bali.
WANPRESTASI PERJANJIAN PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI OLEH WISATAWAN INDONESIA Putri Kusuma Sanjiwani; Ni Luh Kerti Pujani
Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata) Vol 7 No 1 (2019): Jurnal IPTA (July 2019)
Publisher : Department of Tour and Travel Studies, Faculty of Tourism, Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2559.547 KB) | DOI: 10.24843/IPTA.2019.v07.i01.p10

Abstract

The development of tourism, supported by a breakthrough in the development of industry 4.0, has brought great changes to people in all parts of the world.Tourism is a secondary need for millennial today. They have different motivations individually towards the destination they dream of. People who buy overseas travel packages in travel agents have an escape mode by separating themselves from the tour group at certain destinations.The writing method used in this study is empirical legal research methods supported by primary and secondary data with data collection techniques carried out by observation, interviews, and literature studies.The form of default carried out by Indonesian tourists is classified as doing something in an agreement that is prohibited/ cannot be done.Defaults are made by tourists who will separate themselves from the group and disappear during the tour.They do not return to the hotel or appear within 24 hours so they can be declared lost and reported missing.This activity can broaden the image of the Unitary State of Indonesia in general and the image of travel agents in particular.There needs to be coordination between the community, the government and businessmen of travel agents in suppressing the practices or activities of illegal immigrants.
Kontribusi Pertunjukan Seni Tari Tradisional Sebagai Atraksi Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal Desa Adat Ubud Ni Gusti Ayu Eka Putri; Putri Kusuma Sanjiwani
JURNAL DESTINASI PARIWISATA Vol 9 No 2 (2021): VOL 9, NO 2 (2021): (JULY-DECEMBER) JURNAL DESTINASI PARIWISATA
Publisher : Program Studi Sarjana Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JDEPAR.2021.v09.i02.p25

Abstract

Ubud which is famous for cultural tourism has encouraged the local community to participate in these tourism activities. Performing traditional dance that develops in every banjar in Ubud by involving local communities in the implementation will certainly contribute to the lives of people in Ubud both material and non-material. This study aims to determine the contribution of traditional dance performances as a tourist attraction to the welfare of local communities in the Indigenous Village of Ubud, Ubud District, Gianyar Regency.In this study using primary data sources and supported by secondary data obtained directly by observation and interviews, and the data analysis technique used in this study is qualitative analysis by reducing data which is then presented and concluded. The results of this study show that the contribution of traditional performing arts to the welfare of the local community can be seen from the community's involvement, either directly or indirectly. Being involved in performance performances is a side profession for the local community. Apart from helping economically, the results of this art performance can also contribute to the socio-cultural field of the community in traditional villages.Keyword: Contributions, Performing Arts, Prosperity, Local Communities
Pengaruh Aktivitas Eksklusif Sempadan Pantai Bagi Kehidupan Masyarakat Di Pantai Double-Six Gracia Luciana Handayani; Putri Kusuma Sanjiwani
JURNAL DESTINASI PARIWISATA Vol 8 No 2 (2020): VOL 8, NO 2 (2020): (JULY-DECEMBER) JURNAL DESTINASI PARIWISATA
Publisher : Program Studi Sarjana Pariwisata, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JDEPAR.2020.v08.i02.p02

Abstract

The tourism sector has a lot of impact on the economy of Badung Regency, especially in the Province of Bali even though, the ongoing activities of exclusive beach borders that are used for public spaces cannot yet be tolerated.As for the scope of the research, there are exclusive activities carried out by tourism entrepreneurs in the area of ??the beach that are used for exclusive activities, such as: tourist activities, community activities, activities of businesses in the field of tourism, viewpoints of tourists, viewpoints of people who live in villages. Seminyak customary, along with the regency-Badung regulations regarding exclusive activities on the coastline at DTW Double-Six Beach. techniques in collecting data in this study include observation, interviews, literature studies, and also documentation. The purposive sampling method is the technique of determining the informants used. The technique used in the cultivation of the report is a qualitative descriptive analysis. Exclusive activities at Sempadan Pantai carried out by tourism entrepreneurs include: K-Resto, Blue9Beach, The Sand Beach Bar&Grill, Capil Beach Grill&Bar, D’Joglo Beach Bar&Restaurant, The-Camplung Bar&Restaurant, La-Plancha, Bali Juice-Park, Taris-Bali, dan Chiringuito Bar-Grill- Restaurant. This exclusive activity also gives effect to the people who live around the Smeinyak Indigenous Village community, among others in terms of language, how to dress, building a business place, music flow, food and drink, and so forth. Tourism that comes is also presented with attractions that are present / modern eyword: exculsive activity, impact, beach border, public area, double six beach