Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Pelita Jurnal Keamanan Nasional Jurnal De Lege Ferenda Trisakti
Endang Hadrian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
URGENSI PERMA NO. 1 TAHUN 2016 BERKAITAN DENGAN TATA CARA MEDIASI DI PENGADILAN Endang Hadrian
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 12 No. 2 (2018): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v12i2.25

Abstract

Di Indonesia, mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online Anggreany Haryani Putri; Endang Hadrian
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 16 No. 1 (2022): JUNE 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v16i1.1018

Abstract

Perkembangan jaman yang semakin modern, dengan seiringnya pertumbuhan transaksi jual beli dimana kegiatan transaksi ini berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Transaksi jual beli yang pada awalanya dilakukan dengan metode konvensional berkembang kearah online. Perkembangan transaksi jual beli yang pesat ini juga harus diimbangi aturan hukum guna melindungi transaksi jual beli online maka, lahirlah Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi meskipun sudah aturan yang mengatur tindakan kriminal tetap saja sering terjadi, salah satunya adalah penipuan dalam jual beli online. Tindak pidana penipuan jual beli online ini dalam penyelesaiannya mengacu pada ketentuan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan karena pada pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak mengatur secara tegas mengenai tindakan penipuan secara online. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual beli online ini belum secara tegas diatur dalam perundang-undangan yang ada, seperti pemberian hak korban berupa ganti kerugian
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Lukman Hakim
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT This journal of a study and research to the subject of corporate criminal responsibility. Problems lifted as research object about the pattern view of the law enforcers which only concentrated to the natural person as a perpretator of a corruption and while the legal person as a corruption perpetrator almost have never been touched. Research in this journal showed that the criminal responsibility of the corporation on corruption stipulated on the existing positive legislation stated that corporation can be prosecuted, charged and being imposed responsible on corruption and there are three criminal responsibility models that is (1) The charge and its criminal responsibility imposed on the corporation, or; (2) The charge and its criminal responsibility imposed on its managers of the corporation, or; (3) The charge and its criminal responsibility imposed on the manager and the corporation. For the new legislation on the future, the attitude of the law enforcers should be changed into prosecuted, filing charge and imposing criminal responsibility to the manager of corporation and also to corporation it self, this is generated discourage effect’s and also giving addition of the inclusion of the state's finance through fine which imposed to corporation. It should be noted that this step required careful attention to hinder and avoid the innocent third parties being harms as: stockholders, employees and others Keyword : Corporate criminal responsibility, Corruption ABSTRAK Jurnal ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah bahwa pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum ”natuurlijk persoon” sementara subyek hukum ”rechts persoon” sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi dan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi dengan melakukan penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap pengurus maupun kepada korporasinya karena disamping menimbulkan efek jera juga dapat memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah seperti para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi
PENYULUHAN BAGI PESERTA DIDIK PENTINGNYA SEX EDUKASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL DI SMP ST. MARKUS II JAKARTA TIMUR Fransiska Novita Eleanora; Endang Hadrian; Anggreany Haryani Putri; Lenny Utama Afriyenti; Muhammad Aliframadhan; Hilmy Adya Laksana; Poetry Rofifah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence is an act or conduct that is considered to violate and demean and humiliate and without the consent of one party, and as a result the impact results in psychological and/or physical suffering and can interfere with a person's reproductive health. It is very important to provide understanding and education regarding learning about sex education to students and female students, where the objectives obtained from sex education are to teach and tell what can be done and what cannot be done and can also increase alertness and caution. For children about the function of the body parts. With this legal counseling, preventive efforts, namely prevention through sex education, can provide benefits for students to be able to protect themselves and avoid sexual violence.Keywords: sex education, sexual violence, prevention
Ganti Rugi Sebagai Pertanggungjawaban Konsumen Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Perusahaan Listrik Negara Sri Wahyuni; Endang Hadrian; Asti Wasiska
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 17 No. 2 (2023): AUGUST 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v17i2.2106

Abstract

Listrik merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam melakukan berbagai aktifitas dalam sehari hari, hampir seluruh kegiatan manusia membutuhkan energi listrik. Di Indonesia usaha dalam penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Hubungan antara pelaku usaha penyedia tenaga listrik dengan konsumen sudah semestinya mengacu pada asas itikad baik dalam pelaksanaannya. Namun ada beberapa contoh kasus pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen listrik tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tersebut akan sangat merugikan bagi salah satu pihak yaitu penyedia tenaga listrik dalam kasus ini. Untuk itu dalam penelitian ini fokus pada ganti rugi sebagai tanggung jawab konsumen terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada pihak penyedia tenaga listrik. Dalam penelitian ini akan menggunakan Metode penelitian hukum normatif dengan cara pendekatan kasus. Teori yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah teori tanggung jawab konsumen atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan ganti rugi sebagai tanggung jawab konsumen listrik terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pihak penyedia tenaga listrik.
KETENTUAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DI INDONESIA, OVERKRIMINALISASI ATAU BUKAN? Lukman Hakim; Endang Hadrian
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 1, Nomor 1, Maret 2023
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v1i1.16552

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai munculnya stigma di masyarakat mengenai adanya overkriminalisasi dalam hal penanganan terhadap kasus pencemaran nama baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini oleh para penegak hukum. Antara lain diakibatkan ketentuan dalam beberapa pasal dalam UU ITE yang masih multitafsir sehingga memerlukan penjelasan yang lebih komprehensif, pemahaman penegak hukum yang lebih mengedepankan asas legalitas dibandingkan asas/teori hukum pidana yang ada dalam sistem hukum pidana, maupun kebijakan kriminalisasi UU ITE itu sendiri yang lebih mengedepankan aspek pidana dibanding aspek lain, mengakibatkan kebebasan berpendapat yang merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E menjadi semakin dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).
Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerja Sama Waralaba: Tinjauan Asas itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-Hak Para Pihak Legal Consequences of Unilateral Cancellation of Sri Wahyuni Sri Wahyuni; Esther Masri; Endang Hadrian; Sufiarina Sufiarina
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 8 No. 2 (2022): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 8 NO 2 TAHUN 2022
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The agreement begins with the agreement of the parties who made it, and fulfills the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code agreement. The agreement made will give rise to rights and obligations for the parties who made it, but what if the agreement made is canceled unilaterally, this will certainly cause losses for the other party. According to Article 1338 paragraph 1 the agreement made must be based on good faith, meaning that the agreement is not enough only to fulfill the elements of the legal requirements of the agreement but to become the most important unit in implementing the contents of the agreement by upholding the principle of good faith of the parties making it, From some of the data presented, several legal cases and considerations of the panel of judges will be analyzed. The theory of legal certainty and the theory of justice are used to analyze the normative legal research method with a case approach is used in this study. To find out what the legal consequences are for the unilateral cancellation of agreements that have been agreed upon by the parties and the discussion in this case it is important to know legal certainty and justice for the parties in order to create a sense of security in society when making agreements.
Co-Authors Anggreany Haryani Putri Asti Wasiska Fransiska Novita Eleanora Hilmy Adya Laksana Lenny Utama Afriyenti Lukman Hakim Masri, Esther Muhammad Aliframadhan Poetry Rofifah Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sri Wahyuni Sufiarina