Articles
<![CDATA[PENERAPAN PEMBATASAN YUDISIAL (JUDICIAL RESTRAINT) BAGI PELAKU LGBT ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016) ]]>
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>;
<![CDATA[Evan Wijaya]]>
<![CDATA[ Jurnal HUKUM BISNIS Vol 3 No 2 (2019): Volume 3 no.2, Oktober 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Narotama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (72.616 KB)
|
DOI: 10.31090/hukumbisnis.v3i2.973
<![CDATA[The existence of the Constitutional Court as a constitutional enforcement state institution is required to conduct judicial review of the Constitution State Law. In carrying out its duties and obligations acting in judicial activity as a positive legislator or performing judicial restrictions as a negative legislator.Lesbian, Gay, Bisexual and transgender hereafter abbreviated LGBT is one interesting phenomenon to be studied in terms of juridical. Legal certainty is needed in the solution of the LGBT case that has been rampant in the community]]>
<![CDATA[TATA KELOLA PENGEMBANGAN USAHA UMKM BERBASIS SYARIAH ]]>
<![CDATA[suwardi .]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ Jurnal HUKUM BISNIS Vol 4 No 1 (2020): Vol.4 no.1 April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Narotama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31090/hukumbisnis.v4i1.1027
<![CDATA[Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya. Dengan demikian permasalahan yang terjadi bagaimanakah tata kelola usaha UKM sistem syariah dijalankan. Tujuan dalam kegiatan bisnis UKM tidak lepas dari sistem keuangan karena bagaimanapun antara pasar uang dan pasar riil saling terkait dan saling membutuhkan. Akan terjadi transaksi baik sebagai penabung maupun sebagai yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis UKM). Bisnis UKM bergerak dalam pembiayaan dalam setiap transaksi kredit tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Motode dengan mengkaji berbagai peraturan, literatur yang berhubungan dengan pemasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundangan sehingga tidak tumpang -tindih serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang tata kelola pengembangan usaha UKM berbasis syariah Kata kunci: Tatakelola, UMKM, syariah]]>
<![CDATA[PERANAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ]]>
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>;
<![CDATA[Felix Ang]]>
<![CDATA[ JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM) e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956 Vol. 3 No. 1 (2022): JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lingkungan hidup merupakan lingkungan utama yang sangat dekat dengan kehidupan manusia yang dapat memberikan dampak positif jika dirawat dengan baik dan sebaliknya akan memberikan dampak negatif jika dibiarkan tercemar begitu saja. Saat ini kondisi hamper seluruh lingkungan hidup di dunia berada pada tingkat pencemaran yang menghawatirkan. Salah satu Negara khususnya Indonesia telah mengalami pencemaran lingkungan terutama yang berasal dari limbah. Penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup melalui website resminya yaitu www.menlh.go.id menyebutkan bahwa pada tahun 2012 Indonesia telah menghasilkan 625 juta liter sampah setiap harinya. Ini bukanlah suatu hal yang sepele untuk diabaikan sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Jika diperhatikan dan diatasi dengan baik, dampaknya akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Maka dari itu dibawah ini akan di uraikan mengenai permasalahan apa yang ada pada pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.]]>
<![CDATA[PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Ingrid Angelina Lukito]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM) e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956 Vol. 3 No. 1 (2022): JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran serta masyarakaat dalam pengelolahan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia. Dalam menganalisis digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Peran serta masyarakatdalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi kebutuhan dasar semua orangyang secara fisik berada dalam lingkungan kehidupan yang berubah, dalam arti terus menurunnya kualitas lingkungan. Peran serta masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak dalam kerangka menciptakan lingkungan hidup yang sehat.]]>
<![CDATA[AMDAL PASCA JUDICIAL REVIEW MK ATAS UU CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF LINGKUNGAN ]]>
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>;
<![CDATA[Orriza Afianie]]>
<![CDATA[ JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA (JTM) e-ISSN 2745-5882 p-ISSN 2962-2956 Vol. 3 No. 1 (2022): JOURNAL TRANSFORMATION OF MANDALIKA ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah dilindungi dalam Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peran serta masyarakat kembali menjadi ramai diperbincangkan akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Dimana dalam persidangan terungkap fakta pembentuk undang-undang tidak memberikan ruang partisipasi (peran serta) kepada masyarakat “secara maksimal atau lebih bermakna”. Akibatnya, meskipun diyatakan tetap berlaku secara bersyarat, karena Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) akan dinyatakan inskonstitusional apabila selama 2 tahun tidak diperbaiki. Menarik diulas, bagaimanakah konsep peran serta masyarakat secara umum dan secara khusus terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.]]>
<![CDATA[Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tjoe Kang Long]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5: April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jim.v2i5.1527
<![CDATA[Tata cara dan sistem politik demokratis Indonesia serta struktur pemerintahan terdesentralisasi yang memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka. Salah satu aspek demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung pemimpinnya, termasuk presiden dan kepala pemerintahan daerah. Namun, konflik baru-baru ini antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim telah menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas sistem pemilihan langsung. Jurnal ini menyoroti perlunya mencari solusi untuk mencegah konflik antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka, yang dapat berdampak negatif pada kinerja mereka dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konflik dapat muncul dari pandangan politik atau kepentingan yang berbeda, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah untuk memperkuat sistem pemilihan langsung, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antara dua pemimpin tersebut. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang dapat bekerja dengan harmonis dan memprioritaskan kepentingan publik. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang implementasi sistem pemilihan langsung dan penciptaan konsep kepemimpinan yang harmonis antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem pemerintahan yang efektif dan mempromosikan demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya Secara Langsung di Indonesia ]]>
<![CDATA[Tjoe Kang Long]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 5: April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jim.v2i5.1527
<![CDATA[Tata cara dan sistem politik demokratis Indonesia serta struktur pemerintahan terdesentralisasi yang memberikan otonomi yang signifikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka. Salah satu aspek demokrasi Indonesia adalah pemilihan langsung pemimpinnya, termasuk presiden dan kepala pemerintahan daerah. Namun, konflik baru-baru ini antara Bupati Indramayu Nina Agustina dan Wakil Bupati Lucky Hakim telah menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas sistem pemilihan langsung. Jurnal ini menyoroti perlunya mencari solusi untuk mencegah konflik antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka, yang dapat berdampak negatif pada kinerja mereka dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konflik dapat muncul dari pandangan politik atau kepentingan yang berbeda, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah untuk memperkuat sistem pemilihan langsung, yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kolaborasi antara dua pemimpin tersebut. Hal ini juga akan memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang dapat bekerja dengan harmonis dan memprioritaskan kepentingan publik. Perlu dilakukan studi lebih lanjut tentang implementasi sistem pemilihan langsung dan penciptaan konsep kepemimpinan yang harmonis antara kepala pemerintahan daerah dan wakil mereka di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan sistem pemerintahan yang efektif dan mempromosikan demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana ]]>
<![CDATA[Tjoe Kang Long]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 2 No. 4: Juni 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. ULIL ALBAB CORP ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56799/jceki.v2i4.1710
<![CDATA[It is generally known that the duration of the Village Head's leadership period generally only lasts for 6 years based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, lately there has been a viral case, in an effort to extend the tenure of the village head from six years to nine years, the village heads asked the Indonesian Parliament to revise this provision. Members of the Village Head who are members of the Papdesi (All-Indonesia Association of Village Government Apparatuses) flocked to Jakarta, to be precise in front of the DPR Building to hold a demonstration demanding an extension of their term of office. Provisions regarding the tenure of the Village Head are contained in Article 39 of the Village Law, which states that (1) The Village Head serves for 6 (six) years from the date of inauguration; (2) The Village Head in accordance with paragraph (1) may serve a maximum of 3 (three) consecutive or non-consecutive terms of office.]]>
<![CDATA[Perkembangan HAM Di Indonesia Dan Problematikanya ]]>
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>;
<![CDATA[Novi Prameswari Regina Dermawan]]>
<![CDATA[ Education : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 3 No 2 (2023): Juli : Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi - Studi Ekonomi Modern ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/education.v3i2.336
<![CDATA[Human rights (HR) in Indonesia have been regulated and protected by Indonesian laws. However, the implementation of HR in Indonesia still faces various problems, such as HR violations committed by individuals, limited freedom, and inadequate HR enforcement. The history of HR enforcement in Indonesia is lengthy, even since the early independence era. However, the legal politics of HR in Indonesia still needs to be improved so that the rights of every Indonesian citizen can be implemented freely and optimally. Therefore, there is a need for efforts from the government and society to increase awareness of the importance of HR and improve the implementation of HR in Indonesia.]]>
<![CDATA[Pembentukan Perppu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum Demokrasi ]]>
<![CDATA[Sandy Sulistiono]]>;
<![CDATA[Widyawati Boediningsih]]>
<![CDATA[ ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 2 (2023): April : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Article 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the State of Indonesia is a legal state which has sovereignty in the hands of the people and is implemented according to the Constitution. In order to implement the principles of the State of Indonesia in accordance with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there is a guiding instrument, namely the provisions for the formation of laws in Law Number 12 of 2011 and their amendments which maintain legal certainty in Indonesia. However, the existence of the Job Creation Law which was followed by a Government Regulation in Lieu of a Job Creation Law (Perppu) is in fact not in accordance with the Constitution and Law Number 12 of 2011 so that this research examines the benchmarks regarding compelling interest circumstances in Perppu and the relationship between the formation of Perppu with the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Because this research is legal research, the approach used is a statutory approach related to the formation of Indonesian laws and regulations supported by the concept of a rule of law and a democratic state based on Pancasila.]]>
