Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Zulkifli Zulkifli; Muliaty Pawennei; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif, karena masih tampak diberbagai tempat terjadi balap liar dan anak di bawah usia tujuh belas tahun menjadi pelau balap liar yang pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective was to identify and analyze the effectiveness of investigations on illegal racing actors in the Makassar Police Station. This research method uses a type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of illegal racing actors in the jurisdiction of the Makassar Police is ineffective, because there are still several places where illegal racing occurs and children under the age of seventeen become illegal racing drivers who basically have violated Law Number 22 Year 2009. regarding Traffic and Road Transportation. The factors that influence the effectiveness of investigations against perpetrators of illegal racing in the jurisdiction of the Makassar Police are the legal substance factors, human resources, facilities and infrastructure, community legal awareness, and community legal culture factors.

Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar Abdurrahim Abdurrahim; La Ode Husen; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri/Tipikor Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana korupsi telah cukup membuktikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa akibat perbuatan yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi terhadap peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dimana dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan peranan jaksa penuntut umum dalam menuntut pelaku tindak pidana korupsi telah berjalan optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The research aims to: 1) To find out and analyze the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders, and 2) To find out and analyze the factors that influence the role of public prosecutors in prosecuting corruption offenders. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from the study of documents and interviews with interested parties in this case the Makassar District Attorney and Makassar District / Corruption Court, then quantitative descriptive analysis is conducted.The results of the study the authors found that: The role of the Public Prosecutor in prosecuting corruption perpetrators that the public prosecutor in prosecuting corruption is sufficient to prove the elements of corruption which have been violated by the defendant due to the act committed.Factors affecting the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption include: the substance of the law, legal structure and legal culture. Where the legal substance, legal structure and legal culture are related to the role of the public prosecutor in prosecuting perpetrators of corruption which has been running optimally and in accordance with applicable laws and regulations.

Analisis Perbandingan Pidana Mati dalam Persfektif Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah) dengan hukum nasional Lisda Yuliani Damayanti; Hambali Thalib; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Tujuan penelitian menganalisa persamaan dan perbedaan pidana mati dalam hukum pidana islam dan hukum nasional. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, Adapun yang dijadikan obyek dalam penelitian yang bersifat normatif ini adalah data-data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), atau yang bersifat normatif hanya dengan membaca ataupun menganalisa bahan-bahan yang tertulis. Hasil penelitian ini menggambarkan tujuan pelaksanaan pidana mati, baik dalam pidana hukum pidana islam dan hukum nasional digunakan sebagai upaya terkahir apabila upaya lain untuk memperbaiki dan mengubah mengubah pelaku tidak berhasil. Tata cara pelaksanaannya, dalam hukum pidana islam terdapat 2 mazhab yaitu menghukum dengan cara yang sama dengan perbuatan atau dengan cara pancung sedangkan dalam hukum pidana dilaksanakan dengan cara menembak. The research objective is to analyze the similarities and differences in capital punishment in Islamic criminal law and national law. This research is a normative research. The objects of this normative research are data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research is conducted through library research, or normative only by reading or analyzing written materials. The results of this study illustrate the objectives of the execution of capital punishment, both in Islamic criminal law and national law as a last resort if other efforts to correct and change the perpetrator are not successful. The procedure for its implementation, in Islamic criminal law there are 2 schools of thought, namely punishing in the same way as an act or by beheading while in criminal law it is carried out by shooting.

Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kabupaten Luwu Utara Debby Pratiwi; Abdul Agis; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.349 KB)

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan penyidikan terhada[ tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara. Metode Penelitian mengggunakan penelitian hukum yuridis-sosiologis.Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan sama dengan tindak pidana pada umumnya yaitu : Menerima Laporan, Pemanggilan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, Pemeriksaan, Visum Et Repertum, Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan terhadap tindak pidana penaniayaan di Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah: Faktor Internal dan Faktor Eksternal.Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Luwu Utara peran masyarakat menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, maka dari itu perlunya upaya sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat berani menjadi saksi. The research objective is to analyze the implementation of investigations against [criminal acts of persecution in North Luwu Regency. The research method used juridical-sociological legal research. The results showed that the implementation of the investigation of the crime of maltreatment was the same as criminal acts in general, namely: receiving reports, summons, arrests, detention, searches, confiscation, examination, visum et repertum, settlement and submission of case files . Meanwhile, the factors that influence the investigation of the criminal act of maltreatment in North Luwu Regency include: Internal and External Factors. In carrying out investigations into criminal acts of persecution in North Luwu Regency, the role of the community is a supporting factor in resolving criminal cases outreach efforts from the police to the public so that people are brave enough to be witnesses.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search