<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi Syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Selain itu akan dianalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena dari 15 jumlah perkara yang diterima tidak ada yang berhasil. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perdata ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar adalah 1. Substansi hukum, 2. Struktur hukum, 3. Budaya hukum, 4. Sarana dan prasarana, 5. Kesadaran hukum masyarakat. This research aims to analyze the effectiveness of Islamic economic dispute resolution through mediation at the Makassar Religious Court. In addition, it will be analyzed regarding what factors affect the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court. The research method used is juridical empirical research. This research means that in analyzing the problem, it is done by combining secondary data with primary data obtained in the field. The results showed that the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court was ineffective because of the 15 cases received none were successful. The factors that influence the effectiveness of the implementation of mediation for the settlement of Islamic economic civil disputes at the Makassar Religious Court are 1. Legal substance, 2. Legal structure, 3. Legal culture, 4. Facilities and infrastructure, 5. Public legal awareness.]]>
