<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan Pemeriksaan setempat sebagai pendukung Pembuktian terhadap perkara perdata di Pengadilan Agama Maros serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam menilai kekuatan hasil pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara dan pengisian quisioner tertutup yang disediakan terlebih dahulu oleh peneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Bahwa Hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai tambahan keterangan yang dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan Hasil Pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan utamanya yang terkait dengan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas obyek sengketa.This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.]]>
