<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan norma atau kaidah hukum acara perdata tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No.1 Tahun 2008 juncto Perma No.1 Tahun 2016, sekaligus mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Lokasi penelitian ini terfokus di Kota Makassar dan pelaksanaan penelitian pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menggambarkan pelaksanaan proses mediasi sudah efektif, tetapi hasilnya masih minim yakni sebesar 1.07%. Tidak efektifnya Lembaga mediasi dalam hal ini mediator dalam menyelesaikan persengketaan khususnya sengketa tanah disebabkan adanya pengaruh substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, kemampuan SDM dan sarana dan fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing civil procedural law norms or rules regarding mediation as regulated in Perma No.1 of 2008 in conjunction with Perma No.1 of 2016, as well as to find out the factors that influence it. The location of this research is focused on the city of Makassar and the implementation of research at the Special Class IA Makassar District Court uses descriptive research methods through normative and empirical approaches. The results showed that the implementation of the mediation process was effective, but the results were still minimal, namely 1.07%. The ineffectiveness of the mediation institution, in this case the mediator in resolving disputes, especially land disputes, is due to the influence of legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, human resource capacity and facilities and facilities.]]>
