<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis menganalisis pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika terhadap pelaku tindak pidana didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni kuhap serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimana hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dapat mengupayakan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sebagai wujud dari pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalah gunaan narkotika. Faktor yang berpengaruh penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kabupaten Luwu Timur antara lain: penegakan hukum, sanksi hukum, dan budaya hukum. Dari tiga faktor di atas sektor yang dinilai masih lemah dalam menurunkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh dua faktor yaitu : Faktor pertama penegak hukum serta faktor yang kedua yaitu budaya hukum. The research objective is to analyze to analyze the liability of the criminal abuse of narcotics against the perpetrators of narcotics crime, and the factors that influence it. This type of research is juridical empirical, the results of the author's research find that: Criminal liability for narcotics abuse against criminals is based on the applicable laws and regulations, namely Kuhap and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where judges examine and decide cases can seek medical rehabilitation as well as social rehabilitation as a form of criminal responsibility for narcotics abusers. Factors that influence narcotics abuse in the jurisdiction of East Luwu Regency include law enforcement, legal sanctions, and legal culture. Of the three factors above, the sector that is considered weak in reducing the increase in the number of narcotics abuse is caused by two factors, namely: the first factor is law enforcement and the second factor is legal culture.]]>
