Dian Furqani Tenrilawa
Faculty of Law Aligarh Muslim University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONSTRUKSI PEMIKIRAN PEMBAHARUAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA (STUDI YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG) Anugrah Reskiani; Dian Furqani Tenrilawa; Aminuddin Aminuddin; Rahman Subha
JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol 21, No 1 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.537 KB) | DOI: 10.31958/juris.v21i1.5564

Abstract

Artikel ini mengkaji konstruksi pemikiran/istinbath yang ada dalam putusan mahkamah agung yang telah berstatus sebagai yurisprudensi berkaitan dengan hukum kewarisan. Yurisprudensi merupakan salah satu produk hukum yang hadir dalam rangka mengisi kekosongan hukum untuk menyelesaikan kasus hukum yang dasar hukumnya tidak dijelaskan secara terperinci dalam perundang-undangan. Yurisprudensi dalam kewarisan sering mendapati kritik dari golongan konservatif disebabkan penemuannya sering bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian teks dengan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan kontekstual. Hasil penelitian ini adalah penulis menilai konstruksi hukum yang dibangun oleh yurisprudensi Mahkamah Agung bercorak Universalisme Transformatif, hal ini terlihat dari putusan wasiat wajibah dan ahli waris pengganti yang berdasar pada ijtihad intiqa`i dan extra doctrinal. Sedangkan dalam memutuskan perkara bagian laki-laki dan perempuan yang disamakan bagianya hal tersebut dirumuskan oleh kelompok modernis dengan pertimbangan sosiologis masyarakat adat.
WHEN RELIGIOUS JUDGES PROTECT CHILDREN'S RIGHTS: Case of Divorce in Padangsidempuan Religious Court Ahmatnijar Ahmatnijar; Dian Furqani Tenrilawa; Asmuni Asmuni; Hasan Matsum; Rahman Subha
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 15, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2022.15204

Abstract

In a marriage, a parent is the primary party that fulfills children's rights, but in reality, not all marriages end in ideal conditions. In many divorces, children's rights are jeopardized. This paper aims to study how children's rights are fulfilled at the hands of the Padangsidimpuan Religious Courts. Data for this study were collected through in-depth interviews, while secondary data was obtained from the case register files at the Padangsidimpuan Religious Court. After conducting research, it was found that the majority of wives who filed for divorce at the Padangsidimpuan Religious Court mostly did not include the rights of the children in their petition. In deciding this case, the judge at the Padangsidimpuan Religious Court followed existing regulations. The verdict always refers to the posita. However, apart from that, many judges also advise the litigants to include children's rights in the posita lawsuit therefore their rights can be protected by a judge's decision.[Dalam sebuah perkawinan, orang tua seharusnya menjadi pihak utama yang memenuhi hak-hak anak, tetapi ternyata tidak semua pernikahan baik-baik saja. Banyak terjadi perceraian yang mengancam hak anak. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana terpenuhinya hak-hak anak di Pengadilan Agama. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara melakukan wawancra mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari berkas-berkar register perkara di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.  Setelah melakukan penelitian didapatkan fakta  bahwa mayoritas istri yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Padangsidimpuan hanya mengajukan gugat cerai belaka tanpa turut menyertakan hak anak yang di bawah pengasuhannya.Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutuskan hal tersebut konsisten dengan regulasi yang ada. Putusan selalu merujuk posita. Namun ternyata selain itu, banyak juga hakim yang menyarankan kepada pihak yang berperkara untuk memasukkan hak-hak anak dalam posita gugatan agar dapat dilindungi haknya oleh putusan hakim.]