Garuda - Garba Rujukan Digital

Respon Mahasiswa Pada Pembelajaran Daring Bagi Mahasiswa Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia UNESA Rusdiana, Emmilia; Nugroho, Arianto
Integralistik Vol 31, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : Civic Education Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/integralistik.v31i1.21834

Proses pembelajaran sebaiknya sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sudah disusun dosen di awal perkuliahan, tetapi dosen terkadang mengalami beberapa hambatan sehingga perkuliahan tidak berjalan dengan baik. Perkuliahan dilakukan 15x tatap muka dengan pertemuan ke 8 adalah UTS dan pertemuan ke 16 adalah UAS, dan dosen harus kesulitan mengganti waktu perkuliahan untiuk memenuhi 15 tatap muka. Beberapa tahun ini, Unesa menyediakan fasilitas daringÃ‚Â sebanyak 4x. Fasilitas perkuliahan dalam jaringan (daring) merupakan bagian penting dalam pembelajaran saat ini, karena perkuliahan daring bisa menggantikan pembelajaran tatap muka saat dosen berhalangan hadir, sehingga hal ini menjadi alasan pengembangan perkuliahan secara daring. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan perguruan tinggi terhadap tantangan digital dan respon mahasiswa adanya kegiatan perkuliahan daring. Adapun penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan angket dan dilanjutkan dengan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa pengembangan perkuliahan dengan daring pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan menggunakan bahan ajar yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa S1 Hukum melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan, pelaksanaan pembuatan media daring, pelaksanaan perkuliahan secara daring dan evaluasi yang dilakukan melalui tugas. PelaksanaanÃ‚Â kuliah daring memerlukan evaluasi persiapan perguruan tinggi juga memerlukan evaluasi dari mahasiswa.Ã‚Â Hasil penelitian dan pembahasan Ã‚Â menunjukkan bahwa Interaksi mahasiswa dengan dosen melalui pembelajaran daring PHI memerlukan dukungan dari perguruan tinggi dan dosen, dukungan perguruan tinggi dalam menyediakan sarana dan prasarana dan dosen menyiapkan materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran daring tersebut diberikan Sementara mahasiswa telah mennunjukkan motivasi yang cenderung meningkatÃ‚Â sebab mahasiswa memerlukan variasi tersendiri yang berbeda dengan perkuliahan tatap muka, Ã‚Â Ã‚Â dan merekaÃ‚Â lebih menyukai Ã‚Â pembelajaran daring sebagai variasi cara mengembangkan Ã‚Â dan penyampaian materi.Ã‚Â Kata kunci : respon mahasiswa, Pengantar Hukum Indonesia, perkuliahan daring

Relevance of Criminal Law Formulation in the Law of Domestic Violence Elimination in Indonesia Setyowati, Dewi; Rusdiana, Emmilia
JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vol 5 No 1 (2020): Globalization, Law, and Crimes: The Various Aspects of Law in Broader Context
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v5i1.35362

Violence Against Women is becoming more and more with specific domestic violence, as well as the cause hidden behind divorce. The issue of domestic violence is arranged by The Law Number 23 of 2004 on The Elimination of Domestic Violence which contains a summary of criminal act in Article 44 to Article 53. This study attempts to analyze the philosophy of regulation of domestic violence in Indonesia and the political law of the law number 23 Year 2004 on the elimination of domestic violence is related to the principles in the formulation of criminal law. This research is a normative legal research, and was obtained by studying documentation, discussion, and literature study and with collection data is literature study and analyzed prescriptively. The authors believe that the household paradigm that is in accordance with the objectives of this law is to realize the integrity of households, and it implies the formulation of criminal law is not appropriate, so it is a manifestation of overcriminalization/ penalization.

Pengenalan Penyuluh Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang RUSDIANA, EMMILIA; HIKMAH, NURUL; BASHRI, AHMAD; AJI, ROJIL NUGROHO BAYU
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 2 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v2i2.34496

Abstrak Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan nasionalitas berupa altruisme dalam wujud konkrit pada pemberantasan korupsi melalui strategi edukasi lebih efektif, sistematis melalui para santri/siswa dan pengajar/pengasuh Pondok Pesantren sekaligus menunjukkan adanya kebutuhan penyuluh anti korupsi pada masyarakat Kabupaten Jombang. Hal ini sebagai upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. Metode pelaksanaan adalah sarasehan demi peningkatan pemahaman tentang bahaya tindak pidana korupsi serta pemantapan komitmen sebagai agen penyuluh antikorupsi, kemudian pelatihan berupa pendampingan bagi calon penyuluh antikorupsi. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa seorang penyuluh memerlukan kemauan dan tekat yang kuat sebagai bekal seorang penyuluh Gerakan anti korupsi, yaitu berupa ketuntasan berupa kelulusan e-learning pengetahuan dasar antikorupsi dan integritas dan siap untuk mengajukan sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi. kata kunci : Gerakan Anti Korupsi; Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, Pondok Pesantren Tambak Beras; LSP KPK RI. Introduction of Anti-Corruption Extension Workers as Prevention of Corruption in Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang Abstract This activity aims to increase nationality in a concrete form on the eradication of corruption through a more effective, systematic education strategy through students / students and teachers / caregivers at Islamic Boarding Schools as well as showing the need for anti-corruption counselors in Jombang Regency community. This is an effort for community empowerment and community legal awareness. The method of implementation is a workshop to increase understanding of the dangers of corruption and to strengthen commitment as an agent of anti-corruption counselors, then training in the form of assistance for prospective anti-corruption counselors. The results indicate that a counselor requires a strong will and determination as the provision of an anti-corruption Movement instructor, that is completeness in the form of graduation of e-learning basic knowledge of anti-corruption and integrity and are ready to apply for certification as an anti-corruption counselor. keywords: Anti-Corruption Movement; Prevention Corruption Crime, Pondok Pesantren Tambak Beras; LSP KPK RI.

Â¬Â¬TINJAUAN PROBLEMATIKA PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA MENGENAI KEGIATAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN KAWASAN SUAKA ALAM SYAH PUTRA, AFFRIANTO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24589

Abstrak Kawasan konservasi merupakan wilayah yang harus dilindungi menurut Undang-Undang sehingga pemanfaatan dan pengelolaan harus jelas dan tegas, perbedaan interpretasi antar pengelola kawasan konservasi penelitian dalam hal ini ialah kawasan konservasi cagar alam membuat permasalahan ketidakjelasan norma dan konflik norma. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika hukum Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan keberlakuan Surat Edaran Nomor .02/ k.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu terhadap kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan di kawasan suaka alam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian makna kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya kegiatan yang mengakibatkan perubahan adalah kegiatan yang bukan termasuk dalam kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kegiatan wisata alam bukan termasuk kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap kawasan suaka alam. Surat Edaran Nomor.02/ k.2/BIDTEK.2/KSA/9/2017 tentang Larangan Aktivitas Wisata ke Cagar Alam Pulau Sempu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat luas dan BKSDA Jawa Timur harus mencabut surat edaran tersebut. Rekomendasi dari penelitian ini, wisata alam perlu untuk dibatasi untuk menjaga keutuhan kawasan suaka alam dan diharapkan pemerintah memperjelas batasan wisata alam yang selama ini tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kata kunci : kawasan suaka alam, wisata alam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Abstract Conservation areas shall be protected by law so that utilization and management shall be clear and decisive. In this study aims to analyze the legal problems of Article 19 paragraph (1) of Law No. 5 of 1990 on Biological Resources and Ecosystems and the enactment of Circular Letter Number .02 / k.2 / BIDTEK.2 / KSA / 9/2017 on Prohibition of Tourism Activities to Sempu Island Nature Reserve on activities that may lead to changes in the nature reserve area. This research uses normative law research type, consist of primary law material and secondary law material and using statute aproach approach and caseapproach approach. This research uses descriptive analysis method. Based on the results of research the meaning of activities that can lead to changes to the nature reserve area in Article 19 paragraph (1) of Law No.5 of 1990 on Natural Resources and its Ecosystem based on grammatical, systematic, and multidispliner interpretation are activities not included in the activities utilization of nature reserve areas and natural tourism activities not including activities that result in changes to nature reserve areas. Circular Letter No..02 / k.2 / BIDTEK.2 / KSA / 9/2017 on the Prohibition of Tourism Activities to Sempu Island Nature Reserve are declared to have no legal force binding on the wider community and BKSDA East Java must revoke the circular letter. The recommendation of this research, natural tourism needs to be limited to maintain the integrity of the nature reserve area and the government is expected to clarify the limits of nature tourism that has not been described in the legislation. Keywords: nature conservation area, nature tourism, Law Number 5 Year 1990.

Tinjauan Yuridis Pasal 134 Huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Konvoi Motor EKA PUTRA PRIYONO, FRYANSAH; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24665

Emmilia Rusdiana, S.H.,M.H Abstrak Pasal 134 Huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas, ambulan yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat Negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu Negara, iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi/kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kaitan konvoi moge dengan tindak pidana dan tindakan Kepolisian terhadap konvoi moge. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah dalam peneltian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Konvoi moge bukan merupakan bagian dari kepentingan tertentu seperti yang teruang dalam Pasal 134 huruf g UU LLAJ, karena tidak memenuhi sebagai kendaraan yang harus diprioritaskan, serta konvoi moge tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dam kegiatan seni dan budaya. Kegiatan yang dilakukan di Sleman tidak memenuhi kepentingan keagamaan, kepentingan kenegaraan, kegiatan olahraga, dan kegiatan seni budaya sehingga tidak perlu diprioritaskan untuk mendapatkan pengawalan. Konvoi moge tersebut juga mengabaikan pelanggaran lalu lintas dan tidak ditindak oleh kepolisian. Kepolisian tidak melaksanakan tugas pokok sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihanya keamanan dan ketertiban umum. Kata kunci: konvoi moge, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, larangan Abstract Article 134 Sub-Article g of Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic and Road Transportation which reads road users who have the primary right to take precedence are fire extinguishers on duty, ambulances carrying sick people, vehicles to provide assistance in traffic accidents, the vehicle of the leadership of the State Institution of the Republic of Indonesia, the vehicle of leadership and official of the foreign State as well as the international institution which is the guest of the State, the convoy / convoy / vehicle carrying process for a particular interest according to the consideration of the officer of the Police of the Republic of Indonesia. This study has a purpose to analyze whether the big motors convoy is a crime and how the police action against big motors convoy . This legal research is a normative juridical legal research. Problem approach in this research is approach of law and case approach (case approach). The analysis used in this research is done descriptively. The Moge convoy is not a part of a particular interest as it is contained in Article 134 Sub-Article g of the LLAJ Law, because it does not fulfill as a priority vehicle, nor does the convoy moge fulfill the religious interests, state interests, sports activities, and artistic and cultural activities. Activities undertaken in Sleman do not meet the interests of religion, state interests, sports activities, and cultural arts activities so it does not need to be prioritized to get escort. And in fact the big motors convoy is also a lot of neglect of traffic violations and not acted by the police. The police do not carry out the main duty as a tool of the State that plays a role in maintaining security, and public order, enforce the law, and provide protection, shelter and service to the public in order to maintain security and public order. Keywords: convoy, law number 22 of 2009 on road traffic and road, ban

Penegakan Hukum Pasal 26 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Terkait Sensor Internal Terhadap Isi Siaran Pada Televisi Berlangganan AKBAR ROSYIDI, ACHMAD; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.24686

Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Abstrak Perkembangan teknologi siaran dalam transmisi televisi memunculkan layanan televisi berlangganan, Televisi berlangganan hadir untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam menggunakan televisi berlangganan dalam kesehariannya. Adanya perkembangan informasi media televisi berlangganan tersebut melahirkan fenomena hukum yang baru yaitu pada aspek penegakan yang bersifat mengikat agar siaran dari stasiun Televisi Berlangganan tidak menimbulkan berbagai problematika kedepannya. Dalam menyelenggarakan siarannya, Lembaga Penyiaran Berlangganan harus melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan disiarkan dan/atau disalurkan. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk penegakan sensor internal televisi berlangganan terkait konten siaran yang tidak sesuai Undang-undang yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Sosiologis yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, dan teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum sensor internal tidak dilakukan secara maksimal oleh pihak KPID Jatim. Pihak KPID masih membutuhkan banyak perbaikan dan penambahan sarana dalam proses pengawasannya. Keterbatasan jumlah anggota KPID dalam melakukan pengawasan sendiri juga menjadi faktor penghambat dalam mengatasi penegakan hukum. Serta masyarakat juga seakan cenderung menikmati kebebasan memperoleh channel bahwa yang telah mereka terima dapat digunakan sebebas-bebasnya, sehingga kebanyakan juga menutup mata dengan sensor internal yang tidak bekerja secara maksimal dalam pelaksanaannya. Kata kunci: televisi berlangganan, program televisi, KPID Abstract The development of broadcasting technology in cable television is led to the subscription of television services. It presence is used to increase communities desire in using cable television in their life. The existences of cable television build a new phenomenon of law, in the aspect a binding regulation of broadcast, this is aimed to avoid the emergence of problematic from cable television itself. In broadcasting its program, the Cable Television institution have to perform internal censorship of all the content which later be broadcasted and/ or transmitted should be implemented and should be able to know the obstacle. In this study, the researcher use Juridical Sociologist as the type of research which cover a legal identification and legal effectiveness. In collecting the legal material, the researcher is interview, documentatiom and observation and in analyzing the legal material the researcher is used deskriptive qualitative. The result of the study shows KPID still needs a lot of improvement and the addition of facilities in the process of supervision. This is aimed to support the efficiency and maximize the performance of East Javaâ€™s KPID. The limited amount of East Javaâ€™s KPID members in conducting their observation is also become one of the inhibiting factors in overcoming the law enforcement. As well as the community also tend to enjoy the show in which what they receive can be used freely, and most of them seem not to care about internal sensors that did not work optimally in the implementation. Keywords: cable television, television program, KPID

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI TENGGARONG NOMOR 29/PID.SUS-ANAK/2017/PN.TRG TENTANG PEMIDANAAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TRI YANINGRUM, SEPTI; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 4 No 4 (2017)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v4i4.24703

Hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya tidak hanya berlandaskan pada KUHP dan KUHAP saja, tetapi juga wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu contoh tindak pidana yang pelakunya anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. mengenai tindak pidana pencabulan oleh terdakwa Yohanes Tibanama yang masih berusia 16 (enam belas) tahun. Hakim menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa berupa penjara dan denda, namun denda digantikan dengan kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg telah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda pada putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, juga belum sesuai dengan tujuan pemidanaan, asas dalam SPPA, serta kemanfaatan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/PN.Trg adalah upaya hukum peninjauan kembali. Upaya peninjauan kembali dapat dilakukan karena putusan tersebut merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun putusan pemidanaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. kata kunci: tindak pidana, anak, SPPA, penjatuhan sanksi pidana

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN IRFAN SAPUTRO, TINO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.26510

ABSTRAKLembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang terdapat anak didik pemasyarakatan yang menjalani masa pidana bersama dengan narapidana dewasa lainnya. Pada tahun 2017, jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sebanyak 1.046 orang. 98 orang di antaranya adalah narapidana tergolong anak (anak didik pemasyarakatan). Fakta tersebut tidak sesuai dengan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa â€œAnak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKAâ€. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan hambatan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh dari hasil kegiatan wawancara di lokasi penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun pelaksanaan pemenuhan hak melaksanakan ibadah, hak mendapatkan perawatan rohani, hak pengajaran, hak menyampaikan keluhan, hak mendapatkan makanan yang layak tergolong baik. Hak mendapatkan bahan bacaan tergolong dalam kategori kurang baik. Pelaksanaan pemenuhan hak perawatan jasmani, hak pendidikan, serta hak mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang tergolong dalam kategori cukup baik. Pelaksanaan pemenuhan hak pelayanan kesehatan, hak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, hak pembebasan bersyarat, dan hak cuti menjelang bebas tergolong dalam kategori baik dan telah sesuai peraturan perundang-undangan. Petugas Pemasyarakatan mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari lima faktor yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Kata Kunci: anak didik pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, sistem peradilan pidana anak.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA ATAS PEMBERLAKUAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 WAHYUDI, PONCO; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i4.26779

Penerbitan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah menggantikan Perpres No.72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikaan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat perbedaan ketentuan mengenai dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana dalam Perpres No. 20 tahun 2018 ketentuan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) bagi pemberi kerja Tenaga Kerja Asing dihapuskan sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diwajibkan memiliki IMTA. Skripsi ini bertujuan untuk mengalisis penghapusan IMTA dalam Perpres No. 20 tahun 2018 apakah telah sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan serta upaya hukum tenaga kerja Indonesia terhadap ketentuan penghapusan IMTA dalam Perpres No.20 Tahun 2018 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena membahas mengenai norma peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian menggunkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan membaca, mempelajari dan mencatat literratur-literatur yang berkaiatan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa terdapat pertentangan norma antara Pasal 9 Perpres No.20 Tahun 2018 dengan Pasal 43 Ayat (1) juncto Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 9 Perpres No.20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengesahan RPTKA merupakan izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sedangkan dalam pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Ketengakerjaan beserta penjelasanya menegaskan bahwa RPTKA merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja bagi tenaga kerja asing. Pertentangan norma tersebut diselesaikan dengan Asas Preferensi Lex Superiori derogat legi Inferiori , maka Pasal 43 Ayat (1) juncto Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengesampingkan Pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018.Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemberlakuan Pasal 9 Perpres No.20 Tahun 2018 adalah dengan mengajukan permohonan uji materi ( judicial review) kepada Mahkamah Agung. Permohonan uji materi didasarkan pada tenaga kerja Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya Perpres No.20 Tahun 2018 karena dianggap memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Kata Kunci : tenaga kerja asing, RPTKA, IMTA, uji materi, konflik norma

PENEGAKAN HUKUM PASAL 27 AYAT (3) UU ITE TERKAIT DAPAT DIAKSESNYA INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMUAT PENCEMARAN NAMA BAIK DI KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR IFTITAHUL AHSANI, TASYA; RUSDIANA, EMMILIA
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v5i1.26870

Abstrak Teknologi informasi telah menguasai dunia manusia dan muncullah rezim hukum baru yang dikenal dengan cyberlaw. Hal ini membuat perilaku manusia tanpa batas sehingga menyebabkan perilaku melawan hukum salah satunya adalah pencemaran nama baik. Berdasarkan persentase yang ada di Kompas pada tanggal 6 Oktober 2017 pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk cybercrime yang menduduki peringkat teratas. Data yang ada di Polda Jatim juga menunjukkan bahwa pencemaran nama baik meningkat setiap tahun. Cyberlaw diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik di Kepolisian Daerah Jawa Timur serta hambatan yang dihadapi oleh polisi dalam melaksanakan penegakan pasal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Data yang digunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian penegakan hukum Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif polisi menggunakan cara moralistik dengan mengadakan kegiatan seperti jagongan bareng, sosialisasi, kuliah umum, dan pelatihan polisi. Upaya represif dilakukan polisi dengan menerima aduan di Subdit Cyber Polda Jatim, kemudian masuk proses penyelidikan dan penyidikan yang dibantu oleh ahli pidana, ahli teknologi, ahli forensik dan KOMINFO. Sisi progresivitas polisi adalah memiliki hak diskresi melakukan mediasi terhadap korban dan pelaku yang bersangkutan apabila ada aduan yang dicabut oleh korban. Hambatan yang ditemui oleh polisi dalam penegakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terkait pencemaran nama baik antara lain: faktor hukumnya karena pencemaran nama baik adalah delik aduan dan tidak semuanya mau mengadukan. Faktor penegak hukumnya jumlah polisi yang bertugas tidak seimbang dengan aduan yang masuk. Faktor sarana dan fasilitas karena yang menangani pencemaran nama baik hanya Polda Jatim sementara itu perangkat yang ada di Polda Jatim tidak lengkap dan kurang canggih. Faktor masyarakat yang belum mengetahui dan memahami aturan hukum. Kata Kunci : pencemaran nama baik, media elektronik, upaya, hambatan.

Title

Found 45 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 45 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 45 Documents
Search