Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAGISTRA
Sudiyo Widodo, Sudiyo
Unknown Affiliation
Education

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 26, No 91 (2015): Magistra Edisi Maret 2015
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.153 KB)

Abstract

Boyolali District is an area rich in minerals, especially minerals mining group C. Sand and stone mining activities in the District of Cepogo the advantage of employment and contribution to the local government. However, the presence of mining is also causing problems, such as the convenience of surrounding communities to be disturbed. This is what then caused disputes among the people with sand miners in the subdistrict Cepogo Boyolali district. The research objective is (1) To determine disputes arising from mining excavation category C in subdistrict Cepogo Boyolali district. (2) To determine the existence of dispute resolution efforts against mining excavation in the Sub-category C subdistrict Cepogo Boyolali district. (3) To determine the dispute resolution model category C mining excavation in the future in the subistrict Cepogo Boyolali district. Approximation method used is non-doctrinal or empirical. This type of research is a qualitative descriptive study. Source data used are the primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviews and documentation studies. The data analysis technique is interactive analysis. The results showed that (1) Disputes arising from mining excavation category C in subdistrict Cepogo Boyolali District originated from any breach of licensing mechanism to mine where the miners are not transparent in conducting its mining activities causing impacts to the surrounding community such as noise, damage to rural roads and the destruction of water catchment areas. (2) Resolution of disputes mining excavation in the Sub-category C Cepogo Boyolali District by way of mediation. But the dispute over the issue of mining quarrying category C has not been completed. Therefore, in order to provide legal certainty for communities in the District Cepogo, Boyolali District Government issued a decision on the mining of minerals C. The decision is set forth in Decree No. 545/05082/05/2010 Boyolali Regent Policy Gedangan Village C Mining and Quarrying Wonodoyo Village, District Cepogo. (3) The model dispute resolution mining excavation Group C in the future, especially in the District Boyolali would be better to use a means of dispute resolution outside the court. Keywords: Settlement of Disputes, Minerals Mining Group C.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 26, No 92 (2015): Magistra Edisi Juni
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13.153 KB)

Abstract

Abstrak :Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus (ius singular, ius special atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum) Indonesia. Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK). permasalahan adalah bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?. Dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, konsistensi singkronisasi, dan harmonisasi, sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsi merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum. Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA PENAMBANGAN GALIAN GOLONGAN C DI KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 27, No 91 (2015): Magistra Maret
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.913 KB)

Abstract

Boyolali District is an area rich in minerals, especially minerals mining group C. Sand andstone mining activities in the District of Cepogo the advantage of employment and contribution to the localgovernment. However, the presence of mining is also causing problems, such as the convenience of surroundingcommunities to be disturbed. This is what then caused disputes among the people with sand miners in thesubdistrict Cepogo Boyolali district.The research objective is (1) To determine disputes arising from mining excavation category C in subdistrictCepogo Boyolali district. (2) To determine the existence of dispute resolution efforts against mining excavationin the Sub-category C subdistrict Cepogo Boyolali district. (3) To determine the dispute resolution modelcategory C mining excavation in the future in the subistrict Cepogo Boyolali district.Approximation method used is non-doctrinal or empirical. This type of research is a qualitative descriptivestudy. Source data used are the primary data and secondary data. Techniques of data collection through interviewsand documentation studies. The data analysis technique is interactive analysis.The results showed that (1) Disputes arising from mining excavation category C in subdistrict CepogoBoyolali District originated from any breach of licensing mechanism to mine where the miners are not transparentin conducting its mining activities causing impacts to the surrounding community such as noise, damage torural roads and the destruction of water catchment areas. (2) Resolution of disputes mining excavation in theSub-category C Cepogo Boyolali District by way of mediation. But the dispute over the issue of mining quarryingcategory C has not been completed. Therefore, in order to provide legal certainty for communities in theDistrict Cepogo, Boyolali District Government issued a decision on the mining of minerals C. The decision isset forth in Decree No. 545/05082/05/2010 Boyolali Regent Policy Gedangan Village C Mining and QuarryingWonodoyo Village, District Cepogo. (3) The model dispute resolution mining excavation Group C in the future,especially in the District Boyolali would be better to use a means of dispute resolution outside the court.Keywords: Settlement of Disputes, Minerals Mining Group C
PEMILU KEPALA DAERAH DALAM FILOSOFI DAN NORMATIF Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 28, No 97 (2016): Magistra September
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (152.546 KB)

Abstract

Pemilukada memang sangat penting bagi implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara,dalam kontek Demokrasi. Maka dari itu dalam penelitian ini rumusan masalah yang ingin di tulis adalah : .Bagairnana makna filosofi dan Pemilu Kada secara langsung?; serta Bagairnana aturan normatif tentang PemiluKada secara langsung? Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepela daerahyang dilakukan secara langung, umum, bebas dan rahasia oleh mayarakat setempat maka Pemilu Kada secaralangsung sangat erat kaitannya dengan dernokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnyarakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalarn lingkup perpolitikan nasionalmaupun lokal (daerah). Masyarakatpun telah sangat paham banhwa Indonesia bukan Negara kerajaan(rnonarkhi).Dalam Negara dernokrasi dipersyaratkan diselenggarakannya pemilihan guna memilih para penyelengaraNegara (legislatif dan eksekutif). Secara filosofis, hal tersebut rnensyaratkan huhungan fundamental bahwayang dipilih bertanggung jawab penuh kepada pemilih, publik, tidak ada pemerintahan demokratis yang tidakbertanggung jawab kepada rakyat. UUD 1945 pasal 18 ayat 1. 4) gubernur, bupati dan walikota masing-masingsebagai kepala pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara dernokratis. Undang UndangNo.12 tahun 2003 tentang susunan dan kekdudukan MPR. DPR. DPRD, dan DPD tidak memiliki kewenangandan tugas untuk memilih kepala daerah dan wakil Kepala Daerah. Untuk itu, maka pernilihan kepala daerah danwakilnya secara demokratis dilakukan oleh rakyat secara langsungPada hasil pilihan oleh masyarakat harapannya, kepala pemerintahan atau legislatif menjadi wakil yangapat rnengsinergikan antar kepentingan daerah dan pusat. Bukan justru mernpejuangkan arah sistern pemerintahandan sentralisasi, desentralisasi, menjadi resentralisasi.Kata Kunci : Pemilukada, Filosofi, Normatif.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 27, No 92 (2015): Magistra Juni
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.055 KB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus(ius singular, ius special atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum) Indonesia.Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNo. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK). permasalahan adalah bagaimanakah Putusan MahkamahKonstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjaudari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?.Dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, konsistensi singkronisasi, dan harmonisasi, sesuai denganPasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperolehjaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskansecermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsimerupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERIIL UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Widodo, Sudiyo
MAGISTRA Vol 27, No 92 (2015): Magistra Juni
Publisher : MAGISTRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.055 KB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari Hukum Pidana Khusus(ius singular, ius special atau bijzonderstrafrecht) dan ketentuan hukum positif (iusconstitutum) Indonesia.Tentang tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UUNo. 31 Tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPTPK). permasalahan adalah bagaimanakah Putusan MahkamahKonstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditinjaudari aspek transparansi, konsistensi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan?.Dapat disimpulkan bahwa dari aspek transparansi, konsistensi singkronisasi, dan harmonisasi, sesuai denganPasal 28 D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperolehjaminan dan perlindungan hukum yang pasti, maka mewajibkan pembuat Undang-Undang untuk merumuskansecermat dan serinci mungkin tentang perbuatan melawan hukum secara jelas dalam tindak pidana korupsimerupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum.Kata kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Menjamin Kepastian Hukum.
Co-Authors