Articles
<![CDATA[Kesadaran Politik Calon Anggota Legislatif Perempuan: Studi Pada Calon Anggota Legislatif Perempuan Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>;
<![CDATA[Wijaya Wijaya]]>
<![CDATA[ Intelektualita Vol 8 No 2 (2019): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/intelektualita.v8i2.4664
<![CDATA[Kebijakan Affirmative action dan Zipper system memberikan keistimewaan dan kesempatan yang sangat besar kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Kebijakan Affirmative action dan Zipper system membuat partai politik, salah satunya Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Musi Banyuasin harus benar-benar memilih bakal calon anggota legislatif perempuan yang benar-benar memiliki kompetensi, sehingga perempuan tidak hanya menjadi bagian yang terpaksakan dalam affirmative action dan Zipper system di pemilu serentak 2019. Penelitian ini menganalisis proses rekrutmen dan kesadaran politik anggota legislatif perempuan PAN Kabupaten Musi Banyuasin dalam pemilihan legislatif tahun 2019 dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan membentuk Komite pemenangan lalu didalam komite pemenangan dibentuk Panitia Tim Penerimaan Bakal Calon Legislatif. Proses seleksi dilakukan dengan penentuan strategi dan sarat-sarat pendaftaran, pengumuman dan pembukaan pendaftaran, serta proses seleksi dan penetapan calon legislatif. Kesadaran politik calon anggota legislatif perempuan muncul dimulai dengan Tindakan/ Prilaku mencalon diri menjadi bakal calon anggota legislatif, Pengetahuan dan pemahaman lalu baru kemudian memunculkan sikap.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Modal dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus ]]>
<![CDATA[Hari Febriansyah]]>;
<![CDATA[Ainur Ropik]]>;
<![CDATA[Afif Musthofa Kawwami]]>
<![CDATA[ Intelektualita Vol 10 No 1 (2021): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains ]]>
Publisher : <![CDATA[Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/intelektualita.v10i1.8784
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses optimalisasi modal dalam kemenangan Nursalim sebagai kandidat calon kepala desa di desa Panca Mukti kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, catatan, video, dan dokumen. Teknik analisis data melalui penjodohan pola antara data empirik dan pola yang telah diprediksikan, pembuatan eksplanasi, dan yang terakhir adalah analisis deret waktu. Penelitian ini menemukan bahwa kemenangan Nursalim atas kandidat lainnya dalam kontestasi pemilihan kepala desa (pilkades) desa Panca Mukti tahun 2019 adalah dikarenakan adanya faktor modal sosial yang dimiliki oleh Nursalim. Selain itu, dengan adanya modal sosial tersebut, Nursalim juga berhasil mengonversikan modal sosial tersebut menjadi modal ekonomi dan modal politik (dukungan para tokoh masyarakat) guna dapat memenangkan pemilihan kepala desa tahun 2019.]]>
<![CDATA[KONSEP DAN TEORI TENTANG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN ORGANISASI ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>
<![CDATA[ Wardah Vol 15 No 2 (2014): Wardah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri, Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (67.394 KB)
|
DOI: 10.19109/wardah.v15i2.194
<![CDATA[This paper discusses about some of the concepts and theories in organizational development environment , the phenomenon shows that many organizations can not develop because the organization did not consider the environmental organization itself . organization means less attention to the needs of the local community and in particular the internal organization itself . of the phenomenon of the many organizations that torpor . The development of intervention strategies that organizations are utilizing the group to focus on the culture of an organization as a whole in order to implement the desired changes . This strategy seeks to change attitudes beliefs , values , structures and practices so that the organization can adapt to technology and are able to survive in the pace of change is rapid .]]>
<![CDATA[STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN ABUL A’LA MAUDUDI DENGAN MUHAMMAD NATSIR TENTANG KONSEP NEGARA ISLAM ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>
<![CDATA[ Wardah Vol 13 No 2 (2012): Wardah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri, Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (87.93 KB)
|
DOI: 10.19109/wardah.v13i2.330
<![CDATA[This paper discusses Abul A'la Maududi comparative thoughts with Muhammad Natsir about the concept of the Islamic State, both in terms of state ideology and form of government. Despite his two live in different social settings, but his political thinking, especially about the Nation of Islam have a lot in common, yet on the other hand there is also the difference, while the striking similarities in the concept of Maududi and M. Natsir are equally wanted the establishment of an Islamic state as a whole. While the difference is the legal basis of each character is like taking Ayat al-Quran and al-Hadith different interpretation. If Maududi considers democracy as shirk, but Natsir considered legitimate democratic origin remains contrary to Islamic law.]]>
<![CDATA[ISLAM DAN SOSIAL POLITIK DEKADE 1990 –AN (Sebuah Wacana Politik Islam Pasca Orde Baru) ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>
<![CDATA[ Wardah Vol 14 No 2 (2013): Wardah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri, Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (62.121 KB)
|
DOI: 10.19109/wardah.v14i2.339
<![CDATA[Political Islam from the beginning independence of Indonesia, 1950 's ( old order ) until the mid- 1983 era New Order have a situation that according to Islam is very harmful , because Muslims feel marginalized in addition to the majority of Indonesia's population is Muslim Islamic politics it can not grow because of the emphasis that is made by new order all Islamic political movements and activities are supervised and in the limit . After doing some of the terms in the proposed new order government to Islamist parties at the time that the fusion of Islamic political parties Political Islam at the end of late New Order era began to rise and begin accommodated . With accommodation of political Islam into the governance of the New Order era many beneficial changes to the entry of Political Islam Islamic leaders into the government bureaucracy in both the legislative , judicial and other reforms to transform the era of the New Order era and replace . This paper will try to outline the state of the back of political Islam in the era of the New Order and post-New Order political Islam .]]>
<![CDATA[ETIKA DAN MORALITAS ORGANISASI PEMERINTAH ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>
<![CDATA[ Wardah Vol 16 No 2 (2015): Wardah ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri, Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (66.793 KB)
|
DOI: 10.19109/wardah.v16i2.373
<![CDATA[Ethics inside of the organization is a pattern of attitudes and behaviors that are expected of every individual and group members of the organization , as a whole part will form the culture of the organization ( organizational culture) that is consistent with the goals and philosophy of the organization. Improving the ethical standards of government organizations actually lifts the quality of the embodiment or fulfillment behaviour values or norms and attitude in the policies and government actions , which can satisfy and build public trust . Because without public trust, all governments will not be able to run the government effectively and efficiently ]]>
<![CDATA[Perencanaan Komunikasi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>
<![CDATA[ Intizar Vol 23 No 2 (2017): Intizar ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/intizar.v23i2.2468
<![CDATA[Penelitian ini meneliti mengenai Perencanaan Komuniasi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Fatah Palembang, dengan tujuan antara lain: untuk mendeskripsikan bagaimana pola perencanaan komunikasi yang dilakukan untuk memperoleh dukungan semua pihak dalam mewujudkan visi bersama Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis SWOT. Perencanaan Komunikasi adalah bagian dari manajemen strategis yang merencanakan secara terus menerus untuk setiap infrastruktur komunikasi; komunikator, pesan, media, khalayak dan evaluasi umpan balik secara tepat. Hasil akhir dari proses perencanaan komunikasi adalah semakin menguatkan citra positif dan kepercayaan khalayak pada Program Studi Ilmu Komunikasi. Namun kondisi objektif perencanaan komunikasi di lingkungan Program Studi Ilmu Komunikasi belum berjalan dengan baik, sehingga perlu diambil langkah-langkah antara lain: 1) Peningkatkan ethos komunikator yang notabene sebagai source credibility di Program Studi Ilmu Komunikasi masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. 2) Mengomunikasikan pesan-pesan dari program komunikasi harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Terutama pesan-pesan yang bisa memengaruhi khalayak untuk mengubah perilaku dan tindakan sesuai dengan tujuan Program Studi. 3) Melakukan optimalisasi potensi-potensi media yang ada untuk digunakan dalam proses komunikasi kepada khalayak luas. Mengingat pentingnya optimalisasi media, dipandang perlu untuk menunjuk petugas khusus yang bekerja untuk mengelolah media dan membagun media relations. 4) Membangun hubungan yang baik dengan khalayak internal dan eksternal. Meminimalisir potensi yang akan membuat khalayak kecewa.]]>
<![CDATA[Rekrutmen Calon Kepala Daerah dalam Era Pilkada Langsung dan Serentak di Kabupaten Musi Banyuasin ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>;
<![CDATA[Alva Beriansyah]]>;
<![CDATA[Wijaya Wijaya]]>
<![CDATA[ Intizar Vol 24 No 2 (2018): Intizar ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/intizar.v24i2.2693
<![CDATA[The era of direct and simultaneous regional head elections makes political parties really have to pay attention to the regional head candidates who will be promoted. The candidate factor has a very big role in determining the victory in the elections. On Musi Banyuasin regional election in 2017 there is one pair of regional head candidates carried by all existing political parties. One of the parties that participated in carrying out the regional head candidates was PAN (Partai Amanat Nasional or National Mandate Party). However, regional head candidates who are carried by PAN are not PAN cadres. PAN is the party that won the election in 2014 and is the only party that can support its own regional head candidates. Determination of candidates for regional head by PAN is done through open recruitment. Open recruitment is carried out by the DPD (Dewan Perwakilan Daerah or Regional Representative Council) PAN Musi Banyuasin Regency by forming a selection committee. The selection committee is tasked with selecting prospective regional heads. The selection process is done by opening a registration. Registration is done by completing the registration form and fulfilling the registration requirements. The mechanism for determining prospective regional heads is proposed by conducting regional deliberations. The reference used in determining the prospective regional head to be carried out is an analysis of the nomination registration requirements, Second, the electability and popularity surveys and the Third is result of the fit and proper test. Candidates for the elected regional head will be proposed to the DPW (Dewan Pimpinan Wilayah or Regional Leadership Council), the DPW will proceed to the DPP (Dewan Pimpinan Pusat or Central Board), then the DPP will issue a recommendation that is used as a requirement in registering at the KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah or Election Commission).]]>
<![CDATA[Analisis Wacana “Pariwisata Muslim Friedly” Dalam Perspektif Politik Ekonomi Islam ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>;
<![CDATA[Afif Musthofa Kawwami]]>
<![CDATA[ T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 5 No 1 (2022): January ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Abdurrab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36341/jdp.v5i1.1943
<![CDATA[This study analyzes the discourse of "Muslim friendly tourism" in the perspective of Islamic economic politics. The research method used in this study is a qualitative method using a critical discourse analysis approach. In addition, this study also uses the concept of 3 (three) paradigms in the perspective of Islamic economic politics as a knife of analysis, including; integralistic paradigm, secularistic paradigm, and symbiotic paradigm. This study concludes that the discourse of "Muslim Friendly Tourism" has led to conflicts in several regions in Indonesia. One of them is in North Sumatra. Basically, this happens, because the government as the policy maker and implementer cannot take a persuasive approach to the community. In addition, the discourse of "Muslim Friendly Tourism" is also more directed to the Symbiotic paradigm, because it emphasizes substance rather than a legal and formal state form. Due to its substantial nature (by emphasizing the values of justice, equality, deliberation, and participation, which do not conflict with Islamic principles), this tendency has the potential to act as an approach that can connect Islam with the modern political and economic system, in where the state (nation state) is one of the main elements.]]>
<![CDATA[Millennial Political Concerns and Political Preferences towards Presidential Election in 2019: Evidence from Palembang ]]>
<![CDATA[Ainur Ropik]]>;
<![CDATA[Mariatul Qibtiyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Sosial dan Politik Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Studi Sosial dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19109/jssp.v5i2.9327
<![CDATA[The 2019 democratic party was dominated by millennial generation voters. In the face of the democratic party for the presidential/vice presidential election which was held in 2019, the millennial generation is a group of potential voters whose the largest voting rights because it influences in determining who the candidate for the nation's leader is. This study uses a mixed method research, which combines qualitative and quantitative research methods with analytical descriptive to obtain more in-depth data. This study seeks to reveal the political preferences of the millennial generation of Palembang in the presidential election 2019. By using the theory of voting behavior, this study attempts to analyze the political preference factors of the millennial generation in the presidential election 2019. The results of this study indicate that the political preferences of the millennial generation of Palembang in the presidential election 2019 based on several factors, namely sociological factors, psychological factors, and the rational choice of the millennial generation in determining the candidates they choose. The political rights of the millennial generation is important because of the position of the millennial generation as a generation that has the potential to determine the life of a better Indonesian political system.]]>
