Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH: TINJAUAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Ghafur, Jamaludin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2131

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda)? Kedua, Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda)? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).
MENGGUGAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENCALONAN MANTAN NARAPIDANA DALAM PEMILU Ghafur, Jamaludin
Justitia et Pax Vol 35, No 2 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i2.2436

Abstract

The constitutional court through its decision No. 42 / PUU-XIII / 2015 states that all ex-convicts may run in elections as long as their political rights are not revoked by the court. They are only required to honestly and openly announce to the public about their convict status. according to the Court, the limitation and even revocation of the political rights of ex-convicts must not be carried out by lawmakers through legislation instruments but must be with a court decision as regulated in Article 35 paragraph (1) number 3 of the Criminal Code. This decision is not entirely correct for two reasons. First, Indonesia as a country that adheres to a continental European legal system (civil law system), the law has a higher position as a source of law (primary sources of law). Whereas the court's decision only as one of the secondary sources of law. Second, the conflict between the Election Law and the Criminal Code should be resolved according to the lex specialis derogat legi generalist principle. Thus, the prohibition for ex-convicts to run for the election as regulated in the Election Law should be interpreted as a specialist regulation so that it can override the provisions contained in the Criminal Code.
Problematika Pengaturan Cuti Kampanye Bagi Incumbent Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia Ghafur, Jamaludin; Wardhana, Allan Fatchan Gani
Jurnal Hukum Novelty Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.877 KB)

Abstract

Pasal 70 ayat (3) UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada mewajibkan kepala daerah incumbent untuk cuti jika yang bersangkutan akan mencalonkan kembali pada daerah yang sama. Terhadap aturan tersebut kemudian menimbulkan pro dan kontra, apakah aturan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent layak dipertahankan atau tidak. Setiap peraturan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan termasuk peraturan tentang cuti ini terutama jika dikaitkan dengan tujuan dari pilkada itu sendiri. Rumusan masalahnya:, Pertama, Bagaimana pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam UU Nomor 10/2016 ? Kedua, Apa kelebihan dan kelemahan adanya pengaturan persyaratan cuti kampanye bagi kepala daerah incumbent dalam pilkada? Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa pertama pasal 70 ayat (3) UU 10/2016 telah menimbulkan problematika hukum. Kedua, terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap aturan cuti kampanye. Salah satu kelebihannya ialah untuk membatasi kekuasaan kepala daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan salah satu kelemahannya bahwa kewajiban untuk cuti dapat merugikan hak kepala daerah incumbent untuk bekerja menuntaskan amanah rakyat hasil pemilihan langsung serta merugikan rakyat pemilih.
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH: TINJAUAN TERHADAP PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) Ghafur, Jamaludin
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sy.v18i1.2131

Abstract

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Melihat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat menaati dan mematuhinya. Namun faktanya, masih ada sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada. Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah-langkah penegakan. Berdasarkan hal tersebut, fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda)? Kedua, Apa hambatan-hambatan yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda)? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama, peran Pol PP dalam penegakan perda meliputi 4 (empat) hal yaitu: (i) pengarahan; (ii) pembinaan; (iii) preventif (penindakan non yustisial); dan (iv) penindakan (yustisial). Kedua, Secara garis besar, ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: (i) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; (ii) dukungan sarana dan prasana yang belum memadai; dan (iii) tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).
Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas Chandra, M Jeffri Arlinandes; Ghafur, Jamaludin
Wajah Hukum Vol 4, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.045 KB) | DOI: 10.33087/wjh.v4i1.167

Abstract

The presence of a political party in the modern constitutional system is one of the necessity as one of the institutions authorized to fill the political position/power. The filling of the department/Power referred to one must be done through the mechanism of direct selection by the people is to fill the legislative office (DPR, DPD and DPRD) and executives (Presidents and regional heads). Thus, the political parties and the elections are two things that must be mandatory in a democratic state. A problem that always arise in the election is money politic. The majority of the advanced candidates run for the head of the political parties – allegedly strong – always involve material/money to win it. The practice of money politic in the Indonesian system of participation and election is believed to be one of the reasons for the quality and performance of democratic institutions in Indonesia, especially the political parties and parliaments. This kind of thing needs to be identified on what is the factor that causes the political money (money politics) and the necessity of the role of the ideal law (legislation) in providing solutions in reducing or even (when possible) preventing the occurrence of political money (money politics). The type of research used is juridical normative legal research, which is legal research conducted by examining the library material. There are 3 (three) reasons for the emergence of political practice money (money politics) in the elections, namely: (i) Patron-client, poverty factor, low Party-ID. The role that can be taken by the law in preventing the political practice of money is (i) required the policy to impose criminal sanctions only for money politic. (ii) Change the legislative election system from a proportional system to the district system.
Political Reconstruction of Presidential Threshold Law Judging From the Presidential System and Simplification of Political Parties Wardhana, Allan Fatchan Gani; Ghafur, Jamaludin
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.26935

Abstract

The requirement of presidential threshold (PT) as regulated in article 222 Act No. 7 Year 2017 about General Election is no longer urgent to be applied in simultaneous general election. The requirement violates against the principles of justice general elections since it ellipse the rights of new political parties to propose candidates of president and vice president. On the other hand, viewing from the presidential system itself, PT requirement in the article 222 Act of General Election has an impairment and needs to reconstruct. This study emphasizes on two issues. First, the urgency to reconstruct political law of PT from the perspectives of presidential system and the simplification of political parties. Second, the concept of PT in the next simultaneous general election. This study results on, first, that in a presidential system, PT is considered as a requirement for the chosen and not a requirement for nominating president and vice president. In presidential systems, the presidential elections do not depend on the results of the legislative elections. Therefore, making the results of the legislative election as a condition for nominating the president and vice president is a violation of the presidential system. Second, PT provisions in terms of nomination requirements should no longer be needed because the purpose of implementing PT is to present a simplification party system and to garner majority support from the parliament against the elected president and vice president will be automatically implemented from the results of simultaneous general elections.
Intra-party Democracy: The Practices on the Election of Prosperous Justice Party President Ghafur, Jamaludin; Saifudin, Saifudin
Sriwijaya Law Review Volume 4 Issue 2, July 2020
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol4.Iss2.638.pp154-171

Abstract

This paper will analyze the arrangements and practices for the election of chairperson (president) of the Prosperous Justice Party as one of the party's instruments in implementing intra-party democracy. There are two main issues to be discussed, namely: (i) has the regulation of the election of the president of the Prosperous Justice Party reflected democratic arrangements? (ii) has the democratic election been conducted in the Presidential Election for the Prosperous Justice Party? To answer this question, researchers examine all the laws and regulations relating to the legal issue in question. The laws and regulations referred to fall into two categories, namely primary and secondary legal materials. The results showed that both in terms of formulation of rules and practice, the election of the president of the Prosperous Justice Party is still far from democratic values. It is caused by the following five factors: (1) the right of nomination is not open to all party members but is nominated by the chairman of the Advisory Council, (2) the right to vote does not involve broad party elements but only becomes the authority of the members of the Advisory Council, (3) presidential candidates parties are not elected through a voting mechanism, but by appointment (acclamation), (4) the nature of the election is not competitive because it is always only followed by a single candidate, and (5) there is a limitation of the term of office of five years, but there is no limit on how many times. It has the potential for a party presidential position to be held by one person for an unlimited period.