Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kedudukan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Azizy, Ahmad Nur; Parmono, Budi; Muhibbin, Moh
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4649

Abstract

The purpose of this research is to describe the regulation of criminal law in Indonesia and to analyze the position of corruption in Indonesian criminal law. This research uses a type of normative legal research in the form of library research which uses three types of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, with the nature of a qualitative descriptive research. The results of the research show that the criminal act of corruption is a part of Indonesian criminal law whose arrangements are outside the Criminal Code (KUHP). Apart from that, this crime has certain specifications that are different from general criminal law which are regulated in separate laws, namely: Law Number 31 of 1999 as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The crime of corruption is also called a special crime. The criminal act of corruption is a part of the special criminal law which has certain specifications that are different from the general criminal law, such as deviations from procedural law and when viewed from the regulated material. The criminal procedural law for corruption that is applied is lex specialist in nature, i.e. there are deviations intended to speed up procedures and obtain investigations, prosecutions and examinations at court hearings.
Sistem Hukum Indonesia: Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kandung Dan Sanksi Pidana Moinkasari, Sandra; Muhibbin, Moh; Arief, Hanafi
Widya Yuridika Vol 6, No 3 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i3.4650

Abstract

This study aimed to describe how the criminal law regulates sexual violence and to analyze how the penalties for perpetrators of sexual violence against biological children are regulated in Indonesian positive law. This study was conducted using normative legal research in the form of literature study using three types of legal material, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, with qualitative descriptive research analysis. The result of the study stated that the crime of sexual violence as a whole is regulated in the Criminal Law Code (KUHP), Human Rights Law No. 39 of 1999, Domestic Violence Elimination Act No. 23 of 2004. Also, specifically against children as victims is provided in Act No. 35 of 2014 concerning Amendments to Act No. 23 of 2002 on Child Protection. Other research findings indicated that the penalties for sexual violence against minors are set out in Article 285 of the Criminal Law Code (KUHP), which carries imprisonment for a maximum of twelve years. Whereas in the Child Protection Act, imprisonment based on Articles is five years at the shortest and fifteen years at the longest, as well as a maximum fine of Rp5,000,000,000,00. If the offence is committed by parents, guardians, caregivers of children, educators, or educational staff, then the penalty shall be one third of the penalty referred to paragraph (1).
Penahanan Tersangka dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia Anzhari, Anzhari; Sunardi, Sunardi; Muhibbin, Moh
Widya Yuridika Vol 7, No 1 (2024): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v7i1.4648

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan ketentuan hukum pidana Indonesia mengenai penahanan terhadap tersangka serta untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap tersangka pada saat dilakukan penahanan ditinjau dari hukum pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum yang terkait dengan penahanan tersangka dalam kajian hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penahanan terhadap tersangka diatur dalam KUHAP Pasal 1 butir 21, Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Selama dalam penahanan, tersangka dapat menggunakan hak-haknya sesuai dengan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep rechtstaat atau konsep Rule of Law karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tersangka mempunyai hak pada saat dilakukan penahanan yang dijamin oleh hukum seperti hak menerima dan membaca Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP 
Penyelesaian Konflik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Bandungrejo Melalui Jalur Non Litigasi Maulani, Siti Baroya; Muhibbin, Moh; Hidayati, Rahmatul
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 9 No 2 (2023): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/diversi.v9i2.4843

Abstract

Penelitian ini mengkaji penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa Bandungrejo melalui jalur non litigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab konflik masyarakat dan untuk menganalisis proses penyelesaian konflik masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya konflik masyarakat disebabkan oleh fanatisme masyarakat atas suatu dukungan yang mengakibatkan pemboikotan pasar tradisional masyarakat setempat. Penyelesaian konflik ini dilakukan melalui konsiliasi yang melibatkan konsiliator. Konsiliasi dilakukan dengan memberikan beberapa opsi yang pada akhirnya memberikan suatu hasil keputusan yaitu pasar yang kembali dioperasikan dengan pembayaran pajak tanah tersebut oleh dua belah pihak yakni pihak warga dan pihak pemerintah desa.
The Authority and Ownership of Muddy Land (Aanslibbing) at North Coastal Area of Java Sea Muhibbin, Moh
International Journal of Social and Local Economic Governance Vol. 1 No. 1 (2015)
Publisher : Institute of Research and Community Service, University of Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.ijleg.2015.001.01.6

Abstract

The mud islands referred to as muddy land are a new natural resource that in economical terms is potential for farming and brackish-water business resulting in the authority and ownership of the land by the local society. On the one hand, the written state law suggests that muddy land is state propety dominated by government. In fact, history shows that local society has authority over it for generation according to the prevailing customs.The authority of muddy land (aanslibbing) in Gresik sub-provinve and Pasuruan requaire law certainty warranty, in other words, the extension of the Indonesian Agrarian Law is still pluralistic. For the society of Gresik and Pasuruan,it could be a social sensitivity if it is not handled wisely by considering the prinsiple of certainity and usefullness.Keywords: muddy land (aanslibbing), authority and ownership