Garuda - Garba Rujukan Digital

Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah Sari, Fatika; Widowaty, Yeni; Suryono, Leli Joko
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11262

Hak penguasaan atas tanah dapat dibuktikan oleh sertipikat yang berlaku sebagai alat bukti kuat mengenai data fisik dan yuridis yang dimuat didalamnya. Bukti kepemilikan hak atas tanah ini sering menimbulkan sengketa yang menimbulkan perkara penyerobotan. Penyerobotan terjadi karena tindak pemalsuan surat. Pemalsuan surat sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang di atur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang penegakan hukum pidana pemalsuan surat hak atas tanah yang disebabkan karena penyerobotan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian di temukan bahwa penegakan hukum pidana yang penulis analisis menggunakan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) yang mencantumkan hukuman atau saksi paling lama enam tahun penjara. Adapun sanksi pidana penjara selama sepuluh bulan dijatuhkan terhadap terdakwa Muhardin Als Muhar sesuai dengan putusan nomor 374/Pid.B/2019/PN. Bgl. Sedangkan terdakwa Abdul SanapudinÂ di bebaskandari semua dakwaan sesuai dengan Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN.Bgl

Peningkatan Kualitas Layanan Dan Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Panggung Harjo, Sewon, Bantul Qamari, Ika Nurul; Suryono, Leli Joko
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 5, No 2 (2017): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/bdr.5226

Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2005 merupakan jenis pendidikan non formal. Penyelenggaraan PAUD utamanya ditujukan untuk pendidikan pra sekolah, yaitu untuk anak-anak usia dini (0 - 6 tahun). PAUD Kenanga dalam penyelenggaraannya telah mengalami berbagai perubahan pengelola, dimana pada mulanya diselenggarakan menurut keberadaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk kesehatan ibu dan anak di setiap dusun (Pedukuhan Glugo ada 4 dusun). Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan PAUD dan perbaikan tata kelola (manajemen) baik dari sisi struktur pengelolaan maupun administrasi PAUD. Metode pendekatan partisipatif dengan focus group discussiondilaksanakan dengan melibatkan kelompok ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Kepala Pedukuhan Glugo, dan ibu-ibu sukarelawan yang selalu siap sedia melaksanakan kegiatan PAUD. Hasil dan Implikasi meliputi terpadunya penyelenggaraan PAUD di Pedukuhan Glugo, yang sebelumnya diselenggarakan di setiap dusun, saat ini telah terpadu menjadi satu, yakni Satuan PAUD Sejenis Kenanga. Kualitas layanan juga meningkat, dengan terpadunya tata kelola di tingkat pedukuhan. Beberapa peningkatan kualitas layanan yang terlaksana adalah dibangunnya ruang bermain dan belajar, pembelian dan pengadaan alat-alat bermain indoor dan outdoor, pengadaan seragam untuk peserta didik, pengadaan seragam untuk pengelola dan pendidik, penyelenggaraan rekreasi untuk ibu dan anak, mendatangkan guru menyanyi dan pengenalan musik.Kata Kunci: pendidikan anak usia dini, kenanga, kualitas layanan, tata kelola

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1 (2020): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Pertumbuhan dunia usaha dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan gemar melaksanakan praktik outsourcing, demi menekan jumlah pekerja dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan penunjang pada perusahaan lain. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Pekerja outsourcing merupakan bagian dari tenaga kerja yang diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai outsourcing telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem outsourcing adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tidak terjaminnya hak-hak para pekerja outsourcing, dan tidak ada jaminan kelangsungan bekerja yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja atau buruh outsourcing terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja atau buruh outsourcing.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi Alzamzami, Jefri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Perjanjian yang terjadi di Rumah Susun Grahabinaharapan adalah Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sebagai yang menyewakan dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi di Rumah Susun Grahabinarapan Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriftif kualitatif. Menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara dan mengelola data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisi yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan dilaksanakan dengan bentuk tertulis, suatu perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan adalah diberikan surat peringatan kepada penyewa agar segera membayar sewa rumah susunya. Tetapi apabila peringatan tersebut tidak di laksanakan oleh penyewa hingga surat peringatan ketiga maka perjanjian sewa menyewa tersebut akan diputuskan atau diakhiri oleh pihak yang menyewakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya didalam surat Perjanjian sewa menyewa

Peningkatan Kualitas Layanan Dan Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini Kenanga Panggung Harjo, Sewon, Bantul Qamari, Ika Nurul; Suryono, Leli Joko
Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks Vol 5, No 2 (2017): August
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/bdr.5226

Keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2005 merupakan jenis pendidikan non formal. Penyelenggaraan PAUD utamanya ditujukan untuk pendidikan pra sekolah, yaitu untuk anak-anak usia dini (0 - 6 tahun). PAUD Kenanga dalam penyelenggaraannya telah mengalami berbagai perubahan pengelola, dimana pada mulanya diselenggarakan menurut keberadaan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) untuk kesehatan ibu dan anak di setiap dusun (Pedukuhan Glugo ada 4 dusun). Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan PAUD dan perbaikan tata kelola (manajemen) baik dari sisi struktur pengelolaan maupun administrasi PAUD. Metode pendekatan partisipatif dengan focus group discussiondilaksanakan dengan melibatkan kelompok ibu-ibu PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga), Kepala Pedukuhan Glugo, dan ibu-ibu sukarelawan yang selalu siap sedia melaksanakan kegiatan PAUD. Hasil dan Implikasi meliputi terpadunya penyelenggaraan PAUD di Pedukuhan Glugo, yang sebelumnya diselenggarakan di setiap dusun, saat ini telah terpadu menjadi satu, yakni Satuan PAUD Sejenis Kenanga. Kualitas layanan juga meningkat, dengan terpadunya tata kelola di tingkat pedukuhan. Beberapa peningkatan kualitas layanan yang terlaksana adalah dibangunnya ruang bermain dan belajar, pembelian dan pengadaan alat-alat bermain indoor dan outdoor, pengadaan seragam untuk peserta didik, pengadaan seragam untuk pengelola dan pendidik, penyelenggaraan rekreasi untuk ibu dan anak, mendatangkan guru menyanyi dan pengenalan musik.Kata Kunci: pendidikan anak usia dini, kenanga, kualitas layanan, tata kelola

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Pertumbuhan dunia usaha dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan gemar melaksanakan praktik outsourcing, demi menekan jumlah pekerja dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan penunjang pada perusahaan lain. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Pekerja outsourcing merupakan bagian dari tenaga kerja yang diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai outsourcing telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem outsourcing adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tidak terjaminnya hak-hak para pekerja outsourcing, dan tidak ada jaminan kelangsungan bekerja yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja atau buruh outsourcing terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja atau buruh outsourcing.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi Alzamzami, Jefri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 3: June 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Perjanjian yang terjadi di Rumah Susun Grahabinaharapan adalah Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sebagai yang menyewakan dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi di Rumah Susun Grahabinarapan Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriftif kualitatif. Menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara dan mengelola data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisi yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan dilaksanakan dengan bentuk tertulis, suatu perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan adalah diberikan surat peringatan kepada penyewa agar segera membayar sewa rumah susunya. Tetapi apabila peringatan tersebut tidak di laksanakan oleh penyewa hingga surat peringatan ketiga maka perjanjian sewa menyewa tersebut akan diputuskan atau diakhiri oleh pihak yang menyewakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya didalam surat Perjanjian sewa menyewa

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search