Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1 (2020): December
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Pertumbuhan dunia usaha dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan gemar melaksanakan praktik outsourcing, demi menekan jumlah pekerja dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan penunjang pada perusahaan lain. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Pekerja outsourcing merupakan bagian dari tenaga kerja yang diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai outsourcing telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem outsourcing adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tidak terjaminnya hak-hak para pekerja outsourcing, dan tidak ada jaminan kelangsungan bekerja yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja atau buruh outsourcing terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja atau buruh outsourcing.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi Alzamzami, Jefri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 3 (2021): June
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Perjanjian yang terjadi di Rumah Susun Grahabinaharapan adalah Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sebagai yang menyewakan dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi di Rumah Susun Grahabinarapan Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriftif kualitatif. Menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara dan mengelola data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisi yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan dilaksanakan dengan bentuk tertulis, suatu perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan adalah diberikan surat peringatan kepada penyewa agar segera membayar sewa rumah susunya. Tetapi apabila peringatan tersebut tidak di laksanakan oleh penyewa hingga surat peringatan ketiga maka perjanjian sewa menyewa tersebut akan diputuskan atau diakhiri oleh pihak yang menyewakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya didalam surat Perjanjian sewa menyewa

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja pada Perjanjian Kerja Outsourcing Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 1: December 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Pertumbuhan dunia usaha dan teknologi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat. Perusahaan gemar melaksanakan praktik outsourcing, demi menekan jumlah pekerja dan mendapatkan keuntungan yang besar dengan menyerahkan tanggung jawab pekerjaan penunjang pada perusahaan lain. Outsourcing merupakan proses pemindahan tanggung jawab tenaga kerja dari perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pekerjaan. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan inti. Pekerja outsourcing merupakan bagian dari tenaga kerja yang diatur dan dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai outsourcing telah ditetapkan didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66, Keputusan Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem outsourcing adalah pemutusan hubungan kerja sepihak, tidak terjaminnya hak-hak para pekerja outsourcing, dan tidak ada jaminan kelangsungan bekerja yang diberikan oleh perusahaan. Berdasarkan kenyataan tersebut tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja outsourcing di PT. Pesona Cipta Yogyakarta. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lemahnya sistem hukum di Indonesia dan kurangnya pengawasan dari pemerintah mengakibatkan banyaknya perusahaan yang melanggar hak-hak bagi para pekerja atau buruh outsourcing terutama terkait perlindungan hukum. Karena bagi mereka perlindungan sangat dibutuhkan para pekerja atau buruh outsourcing.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan Akibat Hukumnya dalam hal Terjadi Wanprestasi Alzamzami, Jefri; Suryono, Leli Joko
Media of Law and Sharia Vol 2, No 3: June 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Perjanjian yang terjadi di Rumah Susun Grahabinaharapan adalah Perjanjian Sewa-menyewa Rumah Susun antara Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sebagai yang menyewakan dan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penyewa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun dan akibat hukum dalam hal terjadinya wanprestasi di Rumah Susun Grahabinarapan Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yang bersifat deskriftif kualitatif. Menggunakan data sekunder dengan melakukan wawancara dan mengelola data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan analisi yang telah dilakukan hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan dilaksanakan dengan bentuk tertulis, suatu perjanjian dapat berakhir apabila jangka waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun di grahabinaharapan adalah diberikan surat peringatan kepada penyewa agar segera membayar sewa rumah susunya. Tetapi apabila peringatan tersebut tidak di laksanakan oleh penyewa hingga surat peringatan ketiga maka perjanjian sewa menyewa tersebut akan diputuskan atau diakhiri oleh pihak yang menyewakan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman UPT Rusunawa sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya didalam surat Perjanjian sewa menyewa

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Media of Law and Sharia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Media of Law and Sharia

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Media of Law and Sharia