Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.583
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Al-Qisth Law Review Widya Yuridika BILANCIA Pagaruyuang Law Journal Borobudur Law Review YURISDIKSI : Jurnal Wacana Hukum dan Sains UNES Journal of Swara Justisia IBLAM Law Review Perspektif Hukum Borobudur Journal on Legal Services ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Muridah Isnawati
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Arts Humanities Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial

 1 
Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana Devi Shalsabila Atika Djatmiko; Ahmad Yulianto Ikshan; Muridah Isnawati
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14191

Abstract

Upaya kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan umum yang harus dicapai melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka membangun kesehatan yang menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh sistem kesehatan. Rekam medis merupakan berkas yang berisikan tentang tindakan dan pelayanan yang telah diberikan rumah sakit kepada pasien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian dan untuk mengetahui nilai kekuatan pembuktian alat rekam rekam medis. Metode penelitian ini adalah memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah rekam medis sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan yang diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/20008 tentang Rekam Medis. Nilai kekuatan pembuktian rekam medis sebagai alat bukti diatur di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).Kata Kunci : Pembuktian, Rekam Medis, Alat Bukti.
Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perdagangan Online Ramadhani Maghfirahtul Fitri; Muridah Isnawati; Ahmad Yulianto Ihsan
Academos Vol 1 No 1 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i1.14200

Abstract

Tindak pidana perdagangan online yang saat ini marak terjadi di kota- kota besar yang melibatkan anak menjadi korban perdagangan online. Tujuan penelitian ini satu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan online di aplikasi MiChat dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan perdagangan  online terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui bahwa perdagangan online terhadap anak melalui aplikasi MiChat sedang marak terjadi di kota-kota besar, koordinasi antar instansi yang sangat minim, dan kurangnya kesadaran hukum aparat, Lembaga sosial, keluarga dan lingkungan sekitar sehingga menyebabkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi online kurang maksimal. Pelaku perdagangan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Serta upaya penanggulangan yang dapat dilakukan secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang belum dapat maksimal sehingga perlu lebih dioptimalkan kembali agar perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi online menjadi lebih maksimal.
Eksistentsi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana Muh Anugerah Latjeno; Ahmad Yulianto Ikshan; Muridah Isnawati
Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v1i2.14339

Abstract

Corruption has always been the pros and cons of imposing the death penalty, which can be imposed on perpetrators of budget corruption during disasters. The purpose of this study was to find out the existence of the death penalty for Corruption Perpetrators during the Covid-19 disaster. In addition, this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. The results of this study show that the Covid 19 outbreak that hit in 2020 yesterday was a non-natural disaster. Therefore, it is not uncommon to be a parameter in imposing the death penalty for perpetrators of budget corruption during a national natural disaster as in the Tipokor Law. The law mentions that the reason for the death penalty could be carried out under certain circumstances such as in a state of a national natural disaster. However, the Covid 19 outbreak is not a national natural disaster but a non-natural disaster other than that the amount of state losses is not clear. Hence, the existence of the threat of capital punishment is still very difficult to pass on to the perpetrators because the parameters that are the benchmark are not yet clear from the conditions in question.
Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika Dimas Ade Prayogo; Ahmad Yulianto Ihsan; Muridah Isnawati
Academos Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v2i1.15463

Abstract

Drug abuse by children is currently a concern of many people and continues to be discussed and published. In fact, the problem of drug abusers is of concern to various groups. Almost all of them have reminded and wanted the Indonesian people, especially children, to never try and consume narcotics. The purpose of this study is to determine the criminal responsibility of children as narcotics abusers and the legal consequences that can be imposed on children as narcotics abusers. This study used a normative juridical method using a statutory approach. The results of the study indicated that children as perpetrators of narcotics abusers with methamphetamine type can be subject to criminal penalties according to Article 127 number 1 point (a) of Law no. 35 of 2009 concerning narcotics. The explanation of Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics Law is that every narcotics abuser of class I for himself can be subject for a maximum imprisonment of 4 (four) years and the legal consequences that can be imposed on a child as a narcotics abuser is that he gets ½ (one half) criminal witness of the maximum threat of imprisonment for adults in accordance with Article 81 number (2) of Law no. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. In this case, if the prosecutor sues the child as a class I of narcotics abuser based on Article 127 number 1 point (a) of the Narcotics law, the crime penalty which is originally 4 years becomes 2 years.Keywords: Narcotics abusers, Criminal, Children 
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Belanja Daring Dalam Metode Pembayaran Ditempat Muhammad Thufail Farhani; Muridah Isnawati
Academos Vol 2 No 1 (2023): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aca.v2i1.17460

Abstract

As a result of the development of information technology, there is a new form of fraud that is associated with the "criminal act of online fraud". Customer likes the convenience of on-site payment options because it frees them from the burden of admin fees and is easier to process payments. Cash on delivery options have a high level of risk, contributing significantly to the prevalence of eIectronic transaction fraud. Sellers use a variety of strategies in the hope of increasing their revenue, most of which will ultimately be unavailable to the person who buys the goods sold by the seller. This research uses normative legal research using the statutory approach method. The criminal liability of online shopping fraud in the cash on delivery method can be charged to Paragraph 45A section (1) of the ITE Law
Co-Authors Ahmad Yulianto Ihsan Ahmad Yulianto Ihsan Ahmad Yulianto Ikshan Alifa Rizqi Fajriani Andhika Yuli Rimbawan Aulya Dwisudarini Bastian Lubis Lubis Devi Shalsabila Atika Djatmiko Dimas Ade Prayogo dinda lestari bunga Fety Khosianah Lola Febriani Muh Anugerah Latjeno Muhammad Rif'an Baihaky Muhammad Thufail Farhani Nofita Nurul Hidayatulloh Prasetyawardani, Andi Shavira Ramadhani Maghfirahtul Fitri Satria Mukti Wibawa Satria Nenda Eka Saputra