Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENERAPAN SANKSI PIDANA SUAP AKTIF DAN SUAP PASIF BAGI PEJABAT NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Anto Romeo; Deny Haspada
Iustitia Omnibus (Jurnal Ilmu Hukum) Vol 2 No 1 (2020): Vol 2, No 1, Desember 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3036.413 KB)

Abstract

Abstrak Kejahatan korupsi yang telah merajalela telah menyebabkan krisis multi dimensi sejak tahun 1997 hingga sekarang. Hal ini perlu dilakukan penanggulangan yang tepat agar korupsi dapat diminimalisir. Tindak pidana korupsi dikategorikan pada beberapa tindak pidana, yaitu penyuapan, gratifikasi, dan pemerasan yang dilakukan pejabat negara, akan menentukan sanksi yang di dapat. Penyuapan sejak lahirnya undang-undang mengenai korupsi, telah dikategorikan menjadi sebuah tindak pidana, karena akan mempengaruhi pejabat negara dalam menjalankan kewenangannya.