<![CDATA[BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)]]>
