Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Pengaturan Arak Bali Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali I Wayan Arya Sugiarta; Sri Sulandari; I Nyoman Suargita
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 No. 1 (2022)
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.7.1.2022.53-59

Arak Bali, became a local commodity of Balinese society that has existed for generations. Balinese wine is produced traditionally, distributed locally independently by traditional arak craftsmen. With the affordable price, Balinese wine can be consumed by various groups including children who are still underage. Consumption of Balinese wine is an integral part of Balinese culture, especially in religious ceremonies. The existence of Balinese wine is not only for consumption but has a special role as a means of "tetabuhan" ceremony. This is a special concern of the Governor of Bali Wayan Koster, where the governor of Bali is trying to raise the degree of Balinese arak so that it can compete with other alcoholic beverages that have a high selling value, and it is even possible to become an export commodity as a drink with the character of Balinese khan. In Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Management of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks, the provincial government of Bali tries to regulate the licensing and distribution of Balinese wine. However, the government regulation is deemed ineffective due to two factors, namely: first, the regulation does not regulate criminal sanctions so that it does not provide a deterrent effect to violators of the rules which causes weak public awareness to comply with these regulations. Second, a strong Balinese culture is not easy to change and requires consistency to build Balinese public awareness to comply with Bali Governor Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance of Balinese Fermented and/or Distilled Drinks.

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN BIOPORI SEBAGAI ALTERNATIF PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI DESA ADAT NEGARA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI I Nyoman Suargita; Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal AKSES Vol 14 No 1 (2022): Jurnal Akses Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai

Sesuai dengan Instruksi Gubernur Bali Nomor 8324 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat sebagai bagian dari tindak lanjut atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, Desa Adat Negara Batuan melakukan langkah-langkah dengan pembuatan bak penampungan sampah organic yang dikenal masyarakat setempat dengan nama trash tank. Dalam menjalankan program ini, persoalan yang kemudian dihadapi oleh desa adalah tingginya biaya pembuatan trash tank sehingga hingga saat ini baru terdapat di sedikit fasilitas umum yang ada di Desa Adat Negara Batuan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dengan jenis pendekatan fakta (factual approach) dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri teknik observasi, teknik wawancara dan teknik kuisioner. Alternatif yang dapat dilakukan dalam menghadapi persoalan yang tingginya biaya pembuatan trash tank yaitu dengan pemanfaatan biopori. Biopori adalah teknologi sederhana yang mampu meningkatkan daya resap air hujan dan meningkatkan jumlah cadangan air bersih di dalam tanah. Manfaat lain dari biopori dimusim kemarau adalah dapat dialihfungsikan menjadi penampungan sampah organic yang mudah terurai sama seperti fungsi trash tank.

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NO 1 BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Gede Heri Gunawan; I Made . Sumada; I Nyoman Suargita
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten Badung I Nyoman Suargita; Cokorda Putra Indrayana; Sri Sulandari
Widyanata Vol 18 No 2 (2021): September
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Implementasi Peraturan Menteri Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkapi Desa Belok Sidan Kecamatan Petang Kabupaten BadungPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Belok Sidan Kecamatan Petang KabupatenBadung dan Kendala yang dihadapi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di DesaBelok Sidan. Kecamatan Sore, Kabupaten Badung. Teori yang digunakan adalah teoriimplementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dimanaimplementasi ditentukan dari 6 faktor yaitu Standar dan tujuan kebijakan, Sumberdaya,Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan, Karakteristik agen pelaksana,Ekonomi, sosial dan politik lingkungan, Pelaksana Disposisi. Informan dalam penelitian iniadalah 10 orang yang terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa BelokSidan yang diambil secara purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisisdata kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran TanahSistematis Lengkap telah dilaksanakan dengan baik di Desa Belok Sidan dilihat daripelaksanaan enam faktor yang mendukung pelaksanaan menurut Van Meter dan Van Horndalam pelaksanaan program PTSL ini di Desa Belok Sidan. Namun masih terdapat kendalayang dihadapi di Desa Belok Sidan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendaftaran Tanah

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SEKOLAH DASAR NO 1 BLAHKIUH KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG I Gede Heri Gunawan; I Made . Sumada; I Nyoman Suargita
Widyanata Vol 18 No 1 (2021): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Univeristas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pelaksanaan BOS di Bali juga masih terdapat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, setidaknya hal itu dapat dilihat dari pemberitaan di dunia maya yaitu adanya dugaan korupsi, keterlambatan pencairan dana, manipulasi laporan, kelebihan dan kekurangan dana akibat kesalahan administrasi pendataan siswa, tidak melibatkan komite sekolah sebagai pengontrol, kurangnya sosialisasi, dan masalah lainnya yang terjadi di semua Kabupaten di Bali, salah satunya adalah Kabupaten Badung. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh ? 2) Apakah kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Merilee S. Grindle (Suharsono,2011:93) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh belum berjalan dengan maksimal karena dalam hal pelaporan masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi Kepala Sekolah dengan pegawai bagian administrasi.Kendala dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar No 1 Blahkiuh yaitu kurangnya sosialisasi tentang dana BOS, kurangnya koordinasi dalam pelaporan dana BOS dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Public administration: effectiveness and inhibiting factors of one day service I Wayan Astawa; Gede Wirata; Yudistira adnyana; Sri Sulandari; I Nyoman Suargita
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 10, No 2 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020242499

"One Day Service" service is a one-day service where each applicant provides documents. This service program aims to provide population and civil registration services in villages, cities and provinces. This service aims to provide convenience to the public in the implementation and public administration. The purpose of this study is to describe and analyze the effectiveness of the "One Day Service" program. The findings of this research report illustrate the effectiveness of population/citizen information services in the program and the obstacles faced by population/citizen information services in the program. This work uses a qualitative descriptive research method. Observations, interviews and documentation are used as data collection techniques. This study shows that the effectiveness of the population registration service in the "One Day Service" program is not yet valid. This is due to the problem of how many have not been answered and processed by the operator due to time constraints and slow network. Sometimes there is a lack of discipline in the assigned tasks and carelessness of the employees managing the service program.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search