Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumanitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora International Journal of Social Science Jurnal SOSPOL
Soni Gunawan Somali
Fakulas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pengelolaan Yayasan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan Soni Gunawan Somali
SOSIOHUMANITAS Vol 20 No 1: Maret 2018
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (107.431 KB) | DOI: 10.36555/sosiohumanitas.v20i1.47

Abstract

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekaya an yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bid ang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan d ikelola oleh organ Yayasan, yaitu Pembina, Pengawas dan Pengurus. Yayasan dipandang sebagai bentuk ideal untuk mewuju dkan keinginan masyarakat dan keberadaannya dirasakan membawa manfaat positif pada bidang sosial kemanusiaan.
IMPLEMENTATION OF THE BANDUNG MASAGI POLICY IN THE MUNICIPALITY OF BANDUNG INDONESIA Engkus; Fadjar Tri Sakti; Andika Muhamad Rafi Annaafi; Soni Gunawan Somali
International Journal of Social Science Vol. 1 No. 1: Juni 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/ijss.v1i1.28

Abstract

The implementation of this policy is motivated by the still occurrence of problems in the educational environment such as in the school environment where cases of bullying or hazing still often occur to students, especially those who have just entered school so that seniority actions can have a negative impact on students. Therefore, a character education policy based on local wisdom of Sundanese culture was created, named Bandung Masagi with the aim of growing the perfect character of students. The purpose of this study was to identify and describe the implementation of the Bandung Masagi policy. The research method used by the researcher is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used: observation, interviews and literature study. The results of the study reveal that the implementation of Bandung Masagi's policy has been running, but not yet optimal, dimensionally there are still obstacles. In terms of Policy Content, Policy Executors & Target Groups and Environment The novelty of this research is a policy of character education based on Sundanese local wisdom.
FUNGSI PENGENDALIAN PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI UNIT III JAWA BARAT DAN BANTEN Billy Achmad Zaelani; Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan kaidah kelestarian merupakan fenomena yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem yang berdampak pada banyak hal. Maka Perlindungan dan pengendalian terhadap kawasan hutan sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar hutan yang ada tetap terjaga kelestariannya. sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dilakukan upaya perlindungan kawasan hutan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani. Melaluin program PHBM Perhutani mengendalikan serta mengajak bekerjasama masyarakat sekitar hutan untuk mengelola hutan secara optimal sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tidak mengganggu hutan yang dirumuskan melalui Surat Keputusan (SK) Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengendalian yang dilakukan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bandung Utara. Hasil dari Penelitian ini menunjukan Pengoptimalan kawasan hutan oleh Perum Perhutani KPH Bandung Utara tidak lepas dari keberhasilan dalam pengendaliannya terhadap masyarakat sekitar hutan dan hasilnya pun akhirnya menjadi timbal balikuntuk masyarakat itu sendiri, bisa dilihat semakin banyaknya masyarakat sekitar hutan yang ikut berperan aktif dalam pengoptimalan hasil hutan tetapi tetap sadar akan keberlangsungan hutan lestari. Maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pengendalian Perum Perhutani dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di KPH Bandung Utara cukup berhasil dalam membangun hutan lestari serta mensejahterakan masyarakat desa hutan. Kata Kunci: Hutan, PHBM, Pengendalian Perum Perhutani KPH Bandung Utara
PENGENDALIAN PELESTARIAN SUNGAI CISADANE DI KABUPATEN TANGGERANG A. Riky Pamungkas; Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup sehari – hari sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Saat ini, kondisi sungai yang melewati sebagian besar kota – kota besar di Indonesia sangat memprihatinkan. Dalam hubungan manusia dan sungai, pemerintah Indonesia membuat suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR UNIT CIBADAK KOTA BANDUNG Mirawati Mirawati; Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung, Peneliti menduga belum Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung dipengaruhi oleh variabel Implementasi Kebijakan. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung,”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Sabarsono (2011; 90-92), berdasarkan faktor-faktor Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun untuk variabel Efektifitas peneliti mengacu pada pendekatan teori sebagaimana dikemukakan Siagian (1998:151) yaitu Tercapainya tujuan dan sasaran, Ketepatan waktu pencapaian sasaran dan penyelesesaian kegiatan dan pemanfaatan sumber-sumber secara optmal. Berdasarkan pendekatan teori teori tersebut, hipotesis yang diajukan adalah: “Besarnya pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung ditentukan oleh pelaksanaan dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara Implementasi Kebijakan Pemerintah dengan Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Unit Cibadak Kota Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
Tata Kelola Pemerintahan Desa Soni Gunawan Somali
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah Desa, namun pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan Desa masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari masih adanya aparat Desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan di sisi lain, pemberian otonomi Desa melahirkan praktik korupsi baru di tingkat Desa. Tulisan ini mengulas penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan kualitatif sehingga peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat Desa. Adapun faktor pendukung penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi. Kata Kunci: Pemerintah Desa, tata kelola, good governance
Co-Authors A. Riky Pamungkas Andika Muhamad Rafi Annaafi Billy Achmad Zaelani Dudi Yudhakusuma Engkus Fadjar Tri sakti Mirawati Mirawati Slamet Parsono