Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konfigurasi Aktor Dan Instisusi Politik Dalam Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 tito handoko; erman muchtar
Kemudi Vol 2 No 2 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.159 KB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah di samping merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara Negara, juga yang terpenting merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi elit, maupun arah dan pola kebijakan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa Partai Politik masih menjadi media yang paling dominan dalam Pilkada bahkan dalam kasus di Provinsi Riau belum ada satupun ruang politik dari jalur independen yang berhasil memenangkan kontestasi politik Pilkada di Riau. Dominannya partai politik itu menjadikan partai hegemoni dalam menetapkan kandidat termasuk Partai Amanat Nasional pada Pilkada Kota Pekanbaru 2017. Kajian ini secara spesifik melihat konfigurasi aktor dan peran institusi partai politik dalam penetapan bakal calon kepala daerah sebagai bagian dari mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggara negara tersebut. Studi aktor dalam demokrasi lokal dan interaksi aktor dalam ranah politik menjadi konsep pokok yang dikedepankan dalam analisis kajian ini. Selanjutnya, kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada interpretasi terhadap fenomena yang dimaksud yaitu konfigurasi aktor dan peran institusi partai politik dalam penetapan bakal calon kepala daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konfigurasi aktor dalam penetapan calon Kepala Daerah dari PAN tergambar bahwa aktor daerah (lokal) tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan karena pada akhirnya penetapan calon menjadi domain DPP PAN. Asumsi ini diperkuat dengan diberikannya status kader kepada Irvan Herman yang jelas-jelas belum mengikuti kaderisasi (LKAD) pada Partai Amanat Nasional. Situasi kelembagaan yang timbul akibat penetapan calon Kepala Daerah oleh DPP PAN yakni lemahnya peran DPD atau struktur partai di tingkat lokal dalam mengawal Pasangan Calon yang ditetapkan oleh DPP. Hal itu semakin menguatkan terjadinya politik transaksional dalam penetapan calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional yang berdampak pada mundurnya demokratisasi di tubuh partai karena semua keputusan strategis partai ada di tangan DPP.
Kebijakan Regulatif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022 Adlin Adlin; Ali Yusri; Erman Muchtar; Wazni Azwar; Den Yealta
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1258.988 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1521

Abstract

The intervention of the Riau provincial government through various policies needs to be carried out to develop village-owned enterprises (BUMDes). One form of intervention that has been carried out is formulating a regulatory policy regarding the provision of special financial assistance for the development of BUMDEs, which will be described in this article. The Riau provincial government has made changes to regulatory policies related to the use of Special Financial Assistance (BKK) funds which can be used to develop business units and village-owned businesses. In this case, the Riau provincial government prohibits using BKK funds to establish business units that do not drive the community's economy, banking business units such as savings and loans and financing. The theory used as a reference is the opinion of (Haeder & Yackee), (Goo & Heo) and Saravade et al. Data were collected through interviews and documents and then analyzed qualitatively. This study concludes that regulatory policies have caused changes in the types of BUMDes business units developing in Riau province in 2020-2022.
POLITICAL WILL WALIKOTA DALAM MEMUTUS PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PEKANBARU Adlin Adlin; Erman Muchtar; Sofyan Hadi
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 4 (2021): November 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.387 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v7i4.2429

Abstract

The number of residents who indicated positive for Corona Virus Desaese 2019 (Covid-19) in Pekanbaru from March 2020 to October 2020 jumped sharply. In order to stop the spread of Covid-19 there has been a Political will of the Mayor of Pekanbaru which can be seen clearly from the initiatives and policy choices made. A total of 12 policies consisting of regulations, circulations and decisions have been made by the Mayor of Pekanbaru, but positive cases of Covid-19 tend to fluctuate. This article aims to describe the initiatives and policy choices made by the Mayor of Pekanbaru and to analyze the factors that influence the policy choices made that have not been effective in deciding the spread of Covid-19 in Pekanbaru City. The research method used a qualitative approach using literature studies. The results showed that the Mayor of Pekanbaru's initiatives and policy choices were too influenced and imitated central government policies. As an organization, the city of Pekanbaru does not have any proven institutions and procedures to deal with disasters, plus individually, the attitude of the Pekanbaru mayor seems to be careless and panicked in facing Covid-19. The situation is increasingly unfavorable due to a weak sense of trust and the emergence of confusion in the community due to policies related to Covid-19 which are often changed by the Pekanbaru city government.