Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MELACAK EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SIAK DI ERA GLOBALISASI Zulfa Harirah; Wazni Azwar; Isril Isril
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v10i1.26629

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat eksistensi kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ide dasar tulisan ini berangkat dari kegelisahan dalam mengamati fenomena pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mulai ditinggalkan. Kearifan lokal dianggap kuno dan tidak menarik menyebabkan tidak banyak daerah yang mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Terlebih dalam era globalisasi, kekhawatiran akan pudarnya kearifan lokal yang dikelilingi oleh budaya barat menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kearifan lokal. Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Siak, kearifan lokal justru menjadi kekuatan dalam kebijakan pariwisata. Sehingga menjadi penting untuk melacak lebih jauh penguatan kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan masalah yang ingin dijawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formalitas kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak masih terbukti eksis. Namun secara substansi, nilai-nilai kearifan lokal mulai mengalami perubahan seiring dengan tidak dilibatkannya Lembaga Adat Melayu dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak. Secara konteks, masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu. Sedangkan pada sisi input, proses dan produk menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal masih memerlukan perbaikan pada sisi kualitas SDM, koordinasi antar lembaga dan pelestarian nilai budaya.
Kebijakan Regulatif Pemerintah Provinsi Riau terhadap Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020-2022 Adlin Adlin; Ali Yusri; Erman Muchtar; Wazni Azwar; Den Yealta
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 3 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), February
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1258.988 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i3.1521

Abstract

The intervention of the Riau provincial government through various policies needs to be carried out to develop village-owned enterprises (BUMDes). One form of intervention that has been carried out is formulating a regulatory policy regarding the provision of special financial assistance for the development of BUMDEs, which will be described in this article. The Riau provincial government has made changes to regulatory policies related to the use of Special Financial Assistance (BKK) funds which can be used to develop business units and village-owned businesses. In this case, the Riau provincial government prohibits using BKK funds to establish business units that do not drive the community's economy, banking business units such as savings and loans and financing. The theory used as a reference is the opinion of (Haeder & Yackee), (Goo & Heo) and Saravade et al. Data were collected through interviews and documents and then analyzed qualitatively. This study concludes that regulatory policies have caused changes in the types of BUMDes business units developing in Riau province in 2020-2022.