Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.554
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Notarius Journal Law of Deli Sumatera Indonesia of Journal Business Law
Muhammad Ilham
Universitas Deli Sumatera
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Notarius

 1 
KEKUATAN HUKUM WASIAT SECARA LISAN MENURUT HUKUM ADAT BATAK Sundari Nasution; Muhammad Ilham
Notarius Vol 1, No 1 (2022): KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP SUATU AKTA PERUBAHAN YAYASAN BILA TERJADI SUATU
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menurut hukum adat Batak Toba, warisan dapat diberikan pada saat pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Warisan yang diberikan pada saat pewaris masih hidup disebut dengan wasiat. Wasiat dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, sepanjang dilakukan secara adat Batak Toba yaitu dilakukan secara terang dan tunai dengan disaksikan oleh Dalihan Na Tolu maka wasiat lisan atau tertulis memiliki kekuatan yang sama menurut hukum adat Batak Toba. Hak dan kedudukan ahli waris terhadap warisan yang diwasiatkan secara lisan pada hukum adat Batak Toba adalah anak laki-laki sebagai ahli waris berhak atas harta peninggalan orang tuanya dan wasiat lisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris dapat berlaku apabila dilakukan sesuai dengan hukum adat Batak Toba dan tidak ada pihak yang membantahnya. Apabila ada yang mampu membantah wasiat lisan tersebut dengan bukti otentik, maka secara hukum wasiat lisan tersebut akan gugur karena tidak memiliki bukti otentik. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 428 PK/ Pdt / 2009 adalah hakim berpatokan pada hukum perdata murni dengan melihat bukti otentik sebagai alat bukti yang sah dan menganggap bahwa pernyataan dari tetua adat bukan merupakan alat bukti. Kata kunci: hukum, wasiat, lisan, adat
DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA KEMUDAHAN BERUSAHA TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS Asra Dewi; Muhammad Ilham
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya permintaan masyarakat (pelaku usaha) akan layanan yang cepat dan efisien, kepastian hukum akan pengembangan dunia usaha mendorong agar dirumuskannya pengaturan kemudahan berusaha di Indonesia yang mampu menampung iklim investasi dan dunia perdagangan. Untuk mendorong keadaan tersebut, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi nafas yang baru untuk dunia usaha khususnya kemudahan berusaha. Pentingnya dilakukan penelitian ini didasarkan atas tingkat kemudahan berusaha dan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia masih rendah sehingga perlunya peningkatan kemudahan berusaha yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha melakukan kegiatan berusaha dan peningkatan produktivitas usaha di Indonesia. Urgensi lahirnya UUCK ialah untuk mendorong peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha untuk penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia, perlindungan dan pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Kemudahan berusaha yang diberikan oleh UUCK berupa perubahan pada pendirian, perubahan modal, kemudahan pendaftaran dan pengesahan badan hukum, hingga pada penyederhanaan Undang-Undang PT menjadi Perseroan Perseorangan.  Implementasinya ialah pada legalitas badan hukum perseroan perseorangan diberikan kemudahan pendaftaran dan pendirian serta memanfaatkan kecanggihan teknologi yang berkenaan dengan kemudahan berusaha
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG YANG MENGALAMI PEMBATALAN PENERBANGAN SECARA SEPIHAK OLEH MASKAPAI Alif J. Thoriq; Muhammad Ilham
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mempertegas pengaturan yang berkaitan dan meliputi hal-hal dibidang penerbangan. Pengaturan tersebut meliputi hak penumpang selaku konsumen maskapai penerbangan, serta kewajiban dari maskapai penerbangan yang saling berhubungan. Terjadinya hubungan antara hak dan kewajiban antara penumpang dan maskapai penerbangan yang tidak seimbang menimbulkan suatu permasalahan yang berakibat pada tidak terpenuhinya hak-hak penumpang selaku konsumen dari maskapai penerbangan. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan bahwa bentuk dari tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap keterlambatan maupun pembatalan penerbangan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015. Penumpang yang mengalami pembatalan penerbangan mendapatkan ganti-rugi dari maskapai penerbangan, berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (strict liability). Berdasarkan teori tersebut maka maskapai penerbangan diwajibkan untuk membayar kerugian yang ditimbulkan. Implementasi perlindungan hukum sesuai dengan teori perlindungan hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak penumpang selaku konsumen dari maskapai penerbangan.Kata kunci: penumpang, penerbangan, tanggungjawab, perlindungan
AKIBAT HUKUM PENCATATAN BLOKIR SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Andri Anata Lubis; Muhammad Ilham
Notarius Vol 2, No 2 (2023): Volume 2 Number 2 Oktober 2023
Publisher : Magister Kenotariatan UMSU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pencatatan Blokir Sertipikat Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara manual dengan terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa paling lama 3 (tiga) hari kerja. Terhadap penyelesaian permohonan blokir tersebut diberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak-pihak yang bersangkutan secara patut. Akibat Hukum terhadap hak atas tanah yang terdapat catatan blokir untuk sementara waktu tidak dapat dilakukan kegiatan pelayanan pemeliharaan data pendaftaran tanah.Kata kunci: pencatatan, blokir, sertifikat, ha katas tanah
Co-Authors Alif J. Thoriq Andri Anata Lubis Asra Dewi Fahmi Jurdial Gusmarani, Rica M. Hendra Pratama Ginting Maria Selviana Br. Sembiring Sundari Nasution