Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cahaya Keadilan JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)
Diki Zukriadi
Universitas Putera Batam
Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
JCK IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE,SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERPERIKEMANUSIAAN DAN BERKEADILAN Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi; Aqil Teguh Fathani
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i2.6464

Abstract

Dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana kecuali, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapan aturan teknis Restorative Justice saat ini, telah dibuat, disahkan dan di sosialisasikan dalam bentuk Peraturan Kebijakan yang dikeluarkan oleh MA, Kejaksaan dan Kepolisian guna mempertegas peran para aparat penegak hukum. Keadilan restoratif (restorative Justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan.  Penelitian hukum normatif dapat didefinisikan juga sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka belaka. Objek kajian penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.  
JCK EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, STUDI KASUS DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM HATI NURANI NUSANTARA (HANURA) KOTA BATAM Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur bantuan hukum dan mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penanganan masalah ketanagakerjaan. Lembaga Bantuan hukum merupakan salah satu penyalur Bantuan Hukum. Salah satunya adalah Lembaga Bantuan Hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam. Ruang lingkup pemberian bantuan hukum cukup luas yang mencakup juga masalah ketenagakerjaan mengingat banyak hak-hak dari para tenaga kerja atau buruh belum terpenuhi dan ketidakmampuan para tenaga kerja atau buruh untuk mendapatkan akses menuju keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Dimana peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek. Bantuan hukum, prosedur, tata cara mendapatkan bantuan hukum, dan apabila terjadi masalah, penangananya pun diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga Bantuan hukum Hati Nurani Nusantara (Hanura) Kota Batam memiliki peranan yang penting dalam penanganan permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Peranannya antara lain memberi pendidikan hukum, konsultasi hukum  melakukan pendampingan hukum (advokasi), serta terlibat dalam pembentukan kebijakan bagi para tenaga kerja atau buruh di Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di Kota Batam. Bagi pemerintah diharapkankan agar lebih gencar memberikan pembinaan mengenai hubungan Industrial dan bagi Lembaga Bantuan Hukum agar mensosialisasikan Bantuan Hukum agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.
JCK INFORMED CONSENT PADA KASUS OPERASI BESAR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA Sartika Herawati Lebang; Moh. Andika Surya Lebang; Diki Zukriadi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 02 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 02 Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v11i02.8174

Abstract

Dalam profesi kedokteran hal ini bukanlah hal yang baru, namun informedconsent merupakan perangkat hukum kedokteran yang sangat rumit untukdipahami, diterapkan, dan menjadi bukti pemahaman asisten pasien.Penghormatan terhadap hak asasi manusia di bidang kedokteran, atau hak-hakpasien, ditetapkan sebagai salah satu kewajiban etis yang harus dipatuhi olehsetiap anggota profesi kedokteran. Dalam rumusan Kode Etik KedokteranInternasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Organisasi Kedokteran Dunia(World Medical Assembly) pada tahun 1949. Sejalan dengan perkembanganreformasi dalam kehidupan bermasyarakat, informed consent yang semula lebihterkait dengan kewajiban etik, berkembang menjadi kewajiban administratif danbahkan kewajiban hukum. Informed consent dalam profesi kedokteran adalahpersetujuan pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya.Persetujuan diberikan setelah pasien menerima penjelasan secara lengkap danobyektif mengenai diagnosis penyakit, upaya penyembuhan, tujuan dan pilihantindakan yang akan dilakukan. Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit,terutama yang berhubungan langsung dengan pasien adalah dokter, perawat dantenaga kesehatan lainnya. Dalam hal tindakan medis, yaitu tindakandiagnostik/terapeutik (penentuan jenis penyakit/penyembuhan) yang dilakukanterhadap pasien, dokter akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhitugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kuratif kepada pasien atasdasar pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dimilikinya.
Governance for Sustainable Development for Nickel Project in Indonesia Muhammad Imam Akbar Hairi; Diki Zukriadi; Lingga Angling Wulung; Nur Elfi Husda
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 27, No 2 (2023): November
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.87023

Abstract

The paper investigates the governance and administrative process in the nickel project in Indonesia and offers suggestions to apply governance for sustainable development concept for creating an eco-mobility industry in Indonesia. This paper is a case study using qualitative methodology and governance for sustainable development theoretical framework. In applying qualitative methodology, this paper is supported by previous research publications, local press publications, and interviews. The governance for sustainable development is used as a strategic guideline in mining project to develop Indonesia’s eco-mobility industry further. This paper has three findings. First, the nickel project in Indonesia is part of bilateral cooperation between Indonesia with the National Strategic Program and China with the Belt and Road Initiative program. Thus, the concept of governance is not only applied in domestic policy but also bilateral cooperation. Second, non-technical issues have been identified during the governance and administrative process of nickel project in Indonesia. The governance concept must be applied to resolve the project’s non-technical problems and make it sustainable. Third, all the governance stakeholders in the nickel project must adopt a sustainable governance development framework. Indonesia should avoid further setback and refrain from the previous oil-booming phenomenon in the 1970s. The governance sustainable development concept requires all the stakeholders in the mining project to cooperate inclusively. It comprises extraction, production, recycling-waste management, e-vehicle industry, social acceptance, and rehabilitating the environment (land, air, water, and the living beings) affected by mining activities. This paper highlights Indonesia’s experience in creating an eco-mobility industry, using the nickel project as the key driver under investigation.
Co-Authors Aqil Teguh Fathani Husda, Nur Elfi Lingga Angling Wulung Moh. Andika Surya Lebang Muhammad Imam Akbar Hairi Sartika Herawati Lebang