Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Kejahatan Penipuan Dengan Modus Undian Berhadiah Ditinjau Secara Kriminologis Bakhtiar, Yusnanik
PASAI Vol 7, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The crime of fraud is one of the crimes against property. Fraud crimes is regulated in the PENAL CODE CHAPTER XXV, article 378 up to 395 in the call also with bedrog. Besides it is also regulated in ACT No. 22 of 1954 About Sweepstakes. There is some form of lottery such as drawing unconditionally, conditionally buy lottery, sweepstakes by issuing costs. There are many factors that cause a person committed a crime of fraud. Among them are the economic and environmental demands that cause someone desperate to do the fraud crimes. It can be seen from some of the existing theory of Criminology include the differential Association theory, anomie theory, and the theory of subculture. One way to avoid the crime of fraud is in a way always wary if there are sms or phone on behalf of lottery with prizes, check out the relevant parties if the prizes on behalf of relocation. There are some efforts to tackle this fraud crime preventive efforts and the efforts of both the repressive. Preventive effort is prevention efforts before the occurrence of the crime while efforts have been made in the repressive crime fraud through the coaching given to the perpetrators of the crime of fraud.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN Bakhtiar, Yusnanik
LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Criminal Islamic Law, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.5011

Abstract

Anak akan melakukan apa yang mereka liat dari orang dewasa. Orang tualah yang akan membentuk watak anak apakah akan menjadi baik atau kebalikannya anak akan menjadi jahat bahkan tidak menutup kemungkinan penjadi seorang pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memerlukan perlindungan hukum agar hak hak anak bisa terpenuhi dalam proses pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan.Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak.Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak sudah sesuai dengan Undang Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini diantaranya adalah perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminatif serta adanya pendampingan oleh advokat pada pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan maka penyidik dalam hal ini mengupayakan diversi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.   Kata Kunci: Perlindungan-Tindak Pidana-Anak
Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah Yusnanik Bakhtiar
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v6i1.1846

Abstract

Kekerasan bullying telah menjadi fenomena akhir-akhir ini. Pelakunya tidak hanya dilakukan oleh murid di sekolah tetapi juga dilakukan oleh guru-guru maupun civitas yang berada di lingkungan sekolah. Hal ini akan menimbulkan perasaan dendam, benci, takut, dan tidak percaya diri, sehingga mengakibatkan anak tidak bisa konsentrasi dalam belajar karena adanya tekanan dari guru, kakak kelas, maupun anggota geng yang berkuasa (trauma). Upaya penanggulangan terhadap bullying ini sama dengan penanggulangan tindak pidana pada umumnya. Secara garis besar dapat dibagi ke dalam penanggulangan kejahatan secara penal (hukum pidana) dan penanggulangan kejahatan secara non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan secara penal dilakukan setelah bullying terjadi dan masuk ke dalam proses hukum di Pengadilan sedangkan upaya non penal dilakukan apabila bullying belum terjadi. Upaya pencegahan bullying dengan cara non penal yaitu, (1) memberikan informasi kepada anak didik tentang bullying, (2) upaya pengendalian emosi anak didik, (3) pemberian layanan konseling bagi para anak didik di sekolah, (4) adanya sosialisasi, pemberian penyuluhan tentang hukum, norma agama, penanaman ahklak yang baik oleh pihak terkait seperti guru, ustad/pembimbing rohani, polisi, Departemen Hukum dan HAM serta LSM, (5) menyiapkan anak didik yang bebas dari aksi bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban bullying, menumbuhkan empati anak didik. Namun upaya penanggulangan bullying tidak semuanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), proses akademis atau sanksi akademis juga digunakan untuk menanggulangi bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Upaya penanggulangan bullying dengan cara proses akademis yaitu, 1) pendekatan secara pribadi/individu, 2) perdamaian antara anak didik yang terlibat bullying, 3) menggunakan bantuan guru bimbingan konseling sebagai mediator anak didik yang terlibat bullying, 4) melibatkan orang tua dalam proses perdamain antar anak didik yang terlibat bullying, 5) pemberian sanksi akademis kepada pelaku bullying.
Neglection in Family as Reason for Divorce during The Covid-19 Pandemic In The Siak Religious Court [Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pengadilan Agama Siak] Yusnanik Bakhtiar
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8516

Abstract

Abstract: Divorce can happen to any household that is experiencing problems. Many factors lead to divorce, among which the most dominant are disputes and continuous quarrels, leaving one party behind, economic factors. During this Corona Pandemic, of course, it will affect the divorce rate at the Siak Religious Court. The effects of this corona pandemic can cause divorce rates to increase or vice versa tend to decrease. This type of research is empirical research that uses empirical juridical research with a sociological juridical approach. This research is located in the Siak Religious Court. From the results of the research that the author did, data on the number of divorces that entered the Siak Religious Court in 2019 were 581 cases consisting of 175 cases of talak divorce and 406 sued divorce cases. Meanwhile, from 2020 to October there was a downward trend in divorce cases as many as 459 cases consisting of 131 divorce cases and 328 lawsuits. So it can be concluded that the corona pandemic has no impact on divorce cases in the Siak Religious Court. The cause of the divorce is the background of 78.50% of continuous disputes and quarrels, leaving one of the parties 16.20% and economic factors as much as 3.55%. Regarding divorce itself, it is regulated in Law no. 1 of 1974 concerning Marriage, Government Regulation no. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. Abstrak: Perceraian bisa saja terjadi pada setiap rumah tangga yang mengalami permasalahan. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian, di antaranya yang menjadi paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, faktor ekonomi. Pada saat Pandemi Korona ini tentu saja akan mempengaruhi angka perceraian di Pengadilan Agama Siak. Efek pandemi korona ini bisa menyebabkan angka perceraian meningkat atau sebaliknya cenderung menurun. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Siak. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh data angka perceraian masuk ke Pengadilan Agama Siak pada tahun 2019 sebanyak 581 kasus yang terdiri dari cerai talak 175 kasus dan cerai gugat sebanyak 406 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 sampai bulan Oktober terjadi kecenderungan penurunan kasus perceraian sebanyak 459 kasus yang terdiri dari cerai talak 131 kasus dan cerai gugat 328 kasus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi korona tidak berdampak kepada kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Siak. Penyebab terjadinya perceraian tersebut dilatar belakangi oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 78,50 %, meninggalkan salah satu pihak 16,20 % dan faktor ekonomi sebanyak 3,55 %. Mengenai perceraian ini sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Yusnanik Bakhtiar
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i1.6439

Abstract

Anak akan melakukan apa yang mereka liat dari orang dewasa. Orang tualah yang akan membentuk watak anak apakah akan menjadi baik atau kebalikannya anak akan menjadi jahat bahkan tidak menutup kemungkinan penjadi seorang pelaku tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memerlukan perlindungan hukum agar hak hak anak bisa terpenuhi dalam proses pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak Kabupaten Siak. Hasil Penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Siak sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum ini diantaranya adalah perlindungan dari segala tindak kekerasan dan diskriminatif serta adanya pendampingan oleh advokat pada pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan maka penyidik dalam hal ini mengupayakan diversi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak. Diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.
Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sarolangun Jambi Haliya Haliya; Yusnanik Bakhtiar; Fatmariza Fatmariza; Henni Muchtar
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 2 No. 2 (2022): JECCO: Fourth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v2i2.54

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Proses Pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa, mengidentifikasi Proses Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan mengidentifikasi pandangan masyarakat mengenai Pro dan Kontra yang terjadi pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik dan alat pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasiUji keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Teknik analisis data yaitu melalui cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Rekrutmen calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Didalam proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa adanya pro dan kontra dari masyarakat salah satu sebabnya adalah Pro, pemilihan anggota BPD sangat baik karena tidak ada kecurangan sesuai dengan murni dan bersih dari hati nurani sendiri. Sedangkan Kontra, masih banyak masyarakat tidak mengetahui sistem pemilihan, adanya politik uang antar kandidat, dan kurangnya partisipasi dalam pemilihan.
Implementasi Program Merdeka Belajar melalui Profil Pelajar Pancasila di SMKN 1 Sijunjung Rilla Suci Dafitri; Hasrul Hasrul; Al Rafni; Yusnanik Bakhtiar
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 2 No. 2 (2022): JECCO: Fourth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v2i2.65

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Merdeka Belajar Melalui Profil Pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Sijunjung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan tringulasi sumber. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis data yang terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Merdeka Belajar Melalui Profil Pelajar Pancasila di SMK Negeri 1 Sijunjung yaitu dengan berlandaskan Profil Pelajar Pancasila yaitu dengan Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak Mulia, Berkebinekaan Global, Bergotong Royong, Kreatif, Bernalar Kritis, dan Mandiri melalui kegiatan keagamaan dan pengembangan Ektrakulikuler disekolah serta kegiatan pendukung lainnya serta melaksanakan kurikulum merdeka berubah yang mana bertujuan untuk pembentukan karakter siswa-siswi.
Implementasi Program Relawan Kader Pengawas Partisipatif pada Pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan Nursaiti Nursaiti; Muhammad Prima Ersya; Al Rafni; Yusnanik Bakhtiar
Journal of Civic Education Vol 5 No 2 (2022): Journal of Civic Education
Publisher : Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (835.553 KB) | DOI: 10.24036/jce.v5i2.714

Abstract

Riset ini mengkaji tentang program pengawasan partisipatif yang bertujuan menciptakan pengawasan pilkada yang demokrasi dengan melibatkan masyarakat sipil. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Riset ini mendeskripsikan implementasi program relawan kader pengawas partisipatif pada pilkada 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan dengan pendekatan implementasi program Charles O. Jones yang terdiri dari pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan atau aplikasi. Hasil riset ini menunjukan cukup baik bahwasanya relawan kader pengawas partisipatif sebagai mitra Bawaslu dalam memberdayakan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat disegi pengawasan. Adapun faktor penghambat relawan kader pengawas partisipatif meliputi anggaran, kompetensi, pelatihan teknis yang kurang memadai, dan program tergolong baru. Sementara faktor pendukung relawan kader pengawas partisipatif yaitu antusias masyarakat, situasi atau lingkungan politik, dan adanya perangsang politik.
Pemekaran jorong dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial masyarakat Boby Kurniawan; Yusnanik Bakhtiar; Hasrul Hasrul; Nurman S
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 3 No. 1 (2023): JECCO: Fifth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v3i1.133

Abstract

Pemekaran jorong di kabupaten Dharmasraya mengacu pada Perda kabupaten Dharmasraya nomor 1 tahun 2017 bertujuan untuk kelancaran penyelenggaran pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan, meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, karena penelitian ini berguna untuk mendeskripsikan, mencatat menganalisis, dan menginterprestasikan kondisi yang terjadi tentang dampak pemekaran Jorong terhadap hubungan sosial masyarakat di Nagari Sialang Gaung Kecamatan Kotobaru Kabupaten Dharamasraya. Hasil penelitian menunjukan bahwa implikasi dan respon masyarakat terhadap pemekaran ini sangat positif yaitu tingginya partisipasi masyarakat misalnya dalam hal bermusyawarah dan gotong royong, pengurusan yang lebih efisien, tidak adanya jarak antar masyarakat dengan kepala jorong karena ruang lingkup wilayah semakin kecil. Namun, ada sisi negatifnya yaitu masih ada masyarakat yang kurangnya rasa persaudaraan akibat dari pemekaran jorong dan pemekaran jorong dianggap memiliki kepentingan yang berbeda-beda, dan masih ada juga masyarakat yang mengeluh karena penerima bantuan dianngap kurang merata sehingga menimbulkan hubungan sosial sedikit terganggu.
Pembinaan karakter siswa perempuan melalui kegiatan ekstrakurikuler Forum Annisa di tingkat Sekolah Menengah Pertama Winda Arjulita; Yusnanik Bakhtiar; Maria Montessori; Junaidi Indrawadi
Journal of Education, Cultural and Politics Vol. 3 No. 1 (2023): JECCO: Fifth Edition
Publisher : Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jecco.v3i1.186

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan Forum Annisa, kendala-kendala dalam pembinaan karakter siswa perempuan dan upaya sekolah dalam mengatasi kendala pada kegiatan ekstrakurikuler Forum Annisa di SMP Negeri 30 Padang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Jenis data ada dua yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Kemudian teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 30 Padang karena banyak siswa perempuan yang mengikuti kegiatan Forum Annisa sehingga menjadi perhatian kepala sekolah dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum Annisa berperan dalam membina karakter siswa perempuan yaitu karakter religius dan karakter disiplin. Siswa merasakan dan mengalami perubahan sikap kearah yang lebih baik. Adapun kendala-kendala dalam pembinaan karakter siswa perempuan melalui kegiatan eksrtakurikuler Forum Annisa yaitu sanksi yang kurang tegas untuk siswa perempuan yang tidak mengikuti kegiatan dan kurang disiplin dalam memulai kegiatan. Upaya sekolah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu memberikan sanksi yang tegas kepada siswa perempuan yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Forum Annisa dan pembina lebih disiplin dalam memulai kegiatan ekstrakurikuler tersebut.