Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Realisasi Pemilihan Beberapa Nama Untuk Mengisi Satu Jabatan Sebagai Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Nurhadi Nurhadi; Almadison Almadison
ALSYS Vol 2 No 4 (2022): JULI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.263 KB) | DOI: 10.58578/alsys.v2i4.475

Abstract

The implementation of regional autonomy in Indonesia has resulted in a paradigm shift and a centralized monolithic government system in the Central Government towards a decentralized system of government in the Regional Government. This kind of government provides flexibility to regions in the form of broad and responsible regional autonomy, to regulate and manage the interests of local communities based on democratic principles, participation, initiatives and the aspirations of the people themselves on the basis of equity, justice and in accordance with the conditions, potential and regional diversity. Efforts to support the success of regional autonomy must be supported by state apparatus as implementers of government policies or regulations. The State Civil Apparatus (ASN) as human resources in charge of serving the public interest has a role in realizing the implementation of government duties and the implementation of national development. The implementation of national development is very dependent on the ability and perfection of the state apparatus which in essence also depends on the perfection of the ASN. Therefore, ASN should have good quality in order to be able to carry out their duties in a professional, fair, responsible, precise and correct manner.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 PADA PT. RIAU AGUNG KARYA ABADI Hendri; Almadison; Rise Karmilia; Ikhsan Gunawan; Budi Yanto`
SUNGKAI Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Sungkai (e-Journal)
Publisher : Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/sungkai.v10i1.1472

Abstract

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Terlebih penegasan berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Tanggungjawan Sosial Perusahaan yang dikuatkan oleh Peraturan Daerah Pripinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Perusahaan, pada dasarnya aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. Riau Agung Karya Abadi) serta kendala dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial perusahaan tersebut. Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum observational research dengan cara survey yaitu menelitian yang langsung dilakukan dilapangan terhadap objek penelitian yang diperbandingkan dengan cara menelaah, membahas dan menganalisa dengan teori-teori, peraturan perundangan-undangan serta pendapat para ahli hukum. Sedangkan sifatnya adalah penelitian deskriptif karena bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci yang menjadi masalah pokok yang disajikan seara deskriptif dalam rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan membandingkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial terlihat jelas adanya dasar hukum yang menguatkan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan bahkan masyarakat sehingga perusahaan dalam menjalankan segala aktifitasnya/kegiatan usahanya, dalam hal ini PT. Riau Agung Karya Abadi telah melakukan bantuan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa Danau Lancang dan program yang dijalankan dianggarkan dalam anggaran perusahaan setiap tahunnya dan dalam pelaksanakan CSR terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi oleh PT. Riau Agung Karya Abadi baik secara internal maupun kendala dari masyarakat itu sendiri.
ARAH KEBIJAKAN PERTAMBANGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (STUDI KASUS PERIZINAN USAHA TAMBANG BATUAN PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DI KABUPATEN ROKAN HULU RIAU) Nofrizal Nofrizal; Hayatul Ismi; Almadison Almadison
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.755 KB) | DOI: 10.30652/jih.v11i2.8308

Abstract

The legal principles of mining management in Law no. 4 of 2009 concerning mineral and coal mining based on the principles of benefit, fairness, and balance; siding with the interests of the nation; participatory, transparency, and accountability; sustainable and environmentally sound. The concept of sustainable development is not only a balance between economic, social and environmental in an effort to carry out existing development, but also emphasizes efforts to accommodate the principle of justice between generations. The purpose of this paper is to find out the direction of mining policy for sustainable development (a case study of rock mining business licensing after Law number 23 of 2004 in Rokan Hulu Regency, Riau), so that what happened in Rokan Hulu Regency experienced a buildup of Mining Business Permits with the transition of management The permission. From this writing, it is hoped that the Mining Business Permit policy can be carried out properly so that mining for sustainable development can be realized
Analisis Optimasi Algoritma Backpropagation Momentum Dalam Memprediksi Jenis Tingkat Kejahatan Di Kecamatan Tambusai Utara Budi Yanto; Hendri; almadison; Ramses Hutagaol; Ripatullah Rahman
JOURNAL OF ICT APLICATIONS AND SYSTEM Vol 1 No 1 (2022): Journal of ICT Aplications and System
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (591.429 KB) | DOI: 10.56313/jictas.v1i1.165

Abstract

Crime is conduct that disobeys the law and contravenes social norms in a way that society finds objectionable. There is no system that can forecast the kind and quantity of crimes that will happen in the future as a guide in the process of preventing crime, according to the North Tambusai Police. However, the public service process in the form of complaints has been done digitally. Backpropagation is an iterative method that works well even with complex and convoluted data. Backpropagation is an artificial neural network with several levels (multi-layer). Data processing is done on the types and numbers of crimes that took place in North Tambusai District between 2015 and 2020. The first step in the data processing procedure is to normalize the data and choose the network training parameters. Crime data and levels were used in the artificial neural network research, which used a 5-5-1 design. The test results reveal that the average prediction accuracy rate is 92.66%, with the greatest prediction accuracy rate being 99.6% and the lowest forecast accuracy rate being 90.01 percent. Theft had the highest weighting (Curat) of crimes the next year with 15 cases, while fraud, crime, and extortion/threats each had the lowest weighting (1 case). The prediction findings exhibit a sufficiently high level of accuracy to serve as a basis for evaluation.