Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Jurnal Kewarganegaraan Innovative: Journal Of Social Science Research
Sri Anggraini Kusuma Dewi
Universitas Merdeka Surabaya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Konservasi Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar Surabaya Sebagai Implementasi Praktis dalam Pelestarian Kembali Ekosistem Sri Anggraini Kusuma Dewi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): September 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.039 KB) | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4052

Abstract

AbstrakPotensi positif dari hutan mangrove adalah mencegah abrasi pantai. hutan mangrove berfungsi juga untuk meminimalisir pengikisan areal pantai pada saat musim penghujan, selain itu mangrove juga dapat menjadi ekosistem bagi berbagai jenis hewan laut beberapa jenis amvibi. Namun dalam realitas  pembangunan, banyak kali hutan mangrove dialih fungsikan dan juga di hancurkan demi kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu perusahaan. Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar berada di Jalan Medokan Sawah Timur Segoro Tambak Sedati, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kawasan yang memiliki luas 25 hektar ini dikenal sebagai tempat konservasi alam dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti pendopo, kolam pancing dan jogging track. Berbagai jenis tanaman mangrove dan aneka macam satwa liar seperti monyet berekor panjang, spesies burung serta hewan lain ikut memberi nilai tambah. Dalam pengembangannya kawasan ini juga berfungsi sebagai tempat wisata, sarana edukasi dan menimba ilmu pengetahuan. Untuk memaksimalkan fungsinya, kawasan konservasi ini perlu terus dijaga kelestariannya, diantaranya dengan melakukan penanaman kembali hutan mangrove. Adapun hasil dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah terciptanya rehabilitasi dan perbaikan ekosistem mangrove, meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah setempat, dan perguruan tinggi dalam aksi menyelamatkan pesisir pantai di kawasan kebun raya mangrove gunung anyar Surabaya.Kata Kunci: Mangrove, Gunung Anyar, Surabaya, Pelestarian Kembali
Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Terkait Fungsi Legislasi dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Ario Dharmapala; Sri Anggraini Kusuma Dewi; Gesang Iswahyudi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1865

Abstract

The Regional Representative Council is one of the people's representative institutions in Indonesia. The Regional Representative Council is a regional representative who is elected through general elections. However, in the Indonesian constitution, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the position of the Regional Representatives Council is weaker than the House of Representatives. This study aims to emphasize the urgency as well as future arrangements for strengthening the functions of the Regional Representatives Council. The legal issue in this study is the legal vacuum in regulating the legislative functions of the Regional Representatives Council in the perspective of deliberative democracy. This research is a normative legal research using a conceptual approach and legislation. The legal materials used are primary legal materials such as the Constitutions of Indonesia, the Netherlands, America, and Germany. Secondary legal materials include all results of studies and research on people's representative institutions, and non-legal materials are legal dictionaries. The results of the study confirm that the urgency of strengthening the legislative function of the Regional Representatives Council is needed, especially in relation to the theory of deliberative democracy. In addition, in the future it is necessary to amend the constitution to strengthen the position of the RegionalRepresentative Council.
Pemerintahan Desa dalam Karakteristik Otonomi Desa di Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Ronny Wijayanto; Sri Anggraini Kusuma Dewi; Gesang Iswahyudi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 4 No 2 (2022): Hukum dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.1866

Abstract

Village autonomy is one of the urgencies for village government. This is in line with the reform mandate which emphasizes the spirit of regional autonomy. Village autonomy is expected to increase village independence. The legal issue in this research is the legal vacuum related to the regulation of village autonomy. This study aims to construct the idea of regional autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This research is a juridical-normative research with three legal materials, namely primary legal materials including: the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Village Law, and the Regional Government Law. Secondary legal materials include books, websites, and journal articles related to legal issues. Non-legal materials include language dictionaries and legal dictionaries. The results of this study confirm that the idea of village autonomy in the Unitary State of the Republic of Indonesia must be positioned that village autonomy is "original autonomy" that must be given by the state to villages. Legal construction related to the idea of village autonomy is carried out by amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by including the term village autonomy in the constitution, including village autonomy in the revision of the Village Law, as well as harmonizing and constructing village autonomy laws mutatis mutandis with the concept regional autonomy.
Legitimasi Kedudukan Dan Peran Pemerintahaan Desa (Studi Penyelesaian Sengketa Agraria Di Desa Amadanom Kecamatan Dampit Kabupaten Malang) Sri Anggraini Kusuma Dewi; Dedeh Kartini
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3339

Abstract

Konflik agraria banyak terjadi di daerah pedesaan karena banyaknya petani yang menggantungkan mata pencahariannya pada usahatani. Akibatnya, masyarakat pedesaan mau tidak mau menghadapi perselisihan, termasuk masalah warisan. Kajian hukum sosial ini berupaya mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik tersebut dan mendalami peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa terkait tanah. Penyelidikan hukum empiris ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan biasanya memilih kepala desa sebagai penengah dalam konflik agraria di wilayah pedesaan. Akibatnya, masyarakat pedesaan berpandangan bahwa kepala desa memiliki kapasitas untuk menyampaikan rasa keadilan komunal. Pendekatan yang digunakan oleh kepala desa melibatkan mediasi atau biasa dikenal dengan 'musyawarah untuk mufakat'.
Tinjauan Hukum Keabsahan Sewa Menyewa Rumah Untuk Tempat Tinggal Atau Hunian Karimatus Sholihah; M. Hidayat; Sri Anggraini Kusuma Dewi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3550

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum keabsahan sewa menyewa rumah utnuk tempat tinggal atau hunian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau analisis konten. Adapun hasil penilian ini menunjukan bahwa, pertama, keabsahan penghunian rumah untuk tempat tinggal atau hunian oleh bukan pemilik rumah dalam bentuk sewa menyewa rumah adalah adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemilik rumah dan penyewa rumah mengenai penghunian rumah penyewa rumah dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah uang oleh penyewa rumah kepada pemilik rumah dan pada akhir jangka waktu penghunian rumah, rumah dikembalikan oleh penyewa rumah kepada pemilik rumah dalam keadaan baik, kedua, Keabsahan penghunian rumah untuk tempat tinggal atau hunian oleh bukan pemilik rumah dalam bentuk penghunian rumah negara (rumah jabatan) adalah adanya izin (perkenan) dalam bentuk keputusan tertulis oleh instansi kepada penghuni rumah untuk menghuni rumah dalam jangka waktu tertentu selama penghuni rumah menjalankan tugasnya tanpa pembayaran sejumlah uang oleh penghuni rumah kepada instansi yang bersangkutan dan pada masa akhir tugasnya, rumah dikembalikan oleh penghuni rumah kepada instansi yang bersangkutan dalam keadaan baik.
Upaya Pembuktian Tindak Pidana Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Media Digital Nor Aisyah Wati; M. Hidayat; Sri Anggraini Kusuma Dewi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3640

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pembuktian tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan media digital. Metode penelitian ini dengan menggunakan analisis konten atau studi pustaka. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku. Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memberikan garis kebijakan agar mewujudkan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa/penyelenggara negara terhadap kepentingan hukum bagi masyarakyat dan hak asasi manusia. Maka sistem pembuktian berdasarkan KUHAP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara Cyber Crimes, sebab modus operandi kejahatan dibidang Cyber Crime tidak saja dilakukan dengan alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa sebagai pelaku tindak pidananya.
Co-Authors Ario Dharmapala Dedeh Kartini Gesang Iswahyudi Karimatus Sholihah M. Hidayat Nor Aisyah Wati Ronny Wijayanto