Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Perlindungan Konsumen Dalam Hal Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional Esy Kurniasih; Teguh Rama Prasja; Anggraini Dwi Milandry
Jurnal Analisis Hukum Vol 5 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.821 KB) | DOI: 10.38043/jah.v5i2.3741

Abstract

The development of the business of public transportation services (trevel) is increasing. In the Rokan Hilir district, there are many illegal entrepreneurs travelling, this has a negative impact on consumer who use these public transportation services. The practical purpose of the article is to find out how the implementation of consumer protection of the responsibility of illegal entrepreneur travelling and what the inhibiting factors in implementation in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir. This research is included in the type of observation research. The object of this research is to examine consumer protection against the implementation of the responsibilities of travel entrepreneurs without an operational permit in the Tanah Putih district, at Rokan Hilir, which is analyzed based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, the type of research the author uses is observation research, so in this study, the author uses primary data and chooses the census method so that the researcher uses the entire population as respondents.The result of this study, First, indicate that the responsibility of illegal travel entrepreneurs has not been carried out optimally. Second, inhibiting factors the implementation, because the government needs to be more serious and consistent in implementing regulations that have been made. In addition, there is a lack of awareness and understanding of consumer regarding the application of existing rule.  
Tinjauan Kedudukan Janda dalam Sistem Waris Adat pada Masyarakat Batak Toba Leli Veronica Lumban Gaol; Desi Apriani; Esy Kurniasih; Lidia Febrianti; Ketut Peter; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Researchers conducted research on the Review of the Position of Widows in the Traditional Inheritance System in the Batak Toba Society Study in Sitapongan Village, Sijama Polang District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province. Most of the Batak people who live in Sitapongan Village still adhere to a patrilineal kinship system which does not allow widows as heirs and does not recognize the division of inheritance/inheritance. The purpose of this study was to determine the position of widows in the customary inheritance system, in the Toba Batak community, especially in Sitapongan Village, Sijama Polang District, Humbang Hasundutan Regency, North Sumatra Province. The type of research used in this research is observational research by means of a survey, meaning that a research conducted by the author directly goes down to the field to obtain information and data related to the author's research. The results of the study concluded that the position of the widow in the customary inheritance system in the Batak Toba Community due to the death of her husband has 2 options, namely the widow can remain under power and in the circle of relatives of her late husband and not remarry and the widow can return to her relatives (parboru). Settlement of disputes that occurred against widows who were abandoned in Batak custom in Sitapongan village, ended in marhata settlements or family settlements, there was no effort by the widows who were sampled to carry out settlements through the courts. Keywords: position of widow; traditional inheritance Abstrak: Peneliti melakukan penelitian tentang Tinjauan Kedudukan Janda Dalam Sistem Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Studi Di Desa Sitapongan Kecamatan Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar masyarakat Batak yang hidup di Desa Sitapongan masih menganut sistem kekerabatan patrilineal yang tidak memperbolehkan janda sebagai ahli waris dan tidak mengenal adanya pembagian harta peninggalan/ warisan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan janda dalam sistem waris adat,pada masyarakat Batak Toba khususnya di Desa Sitapongan Kecamatan Sijama Polang Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observational research dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis. Hasil penelitian yang disimpulkan ialah kedudukan janda dalam sistem waris adat pada Masyarakat Batak Toba karena kematian suami memiliki 2 pilihan yaitu janda dapat tetap tinggal dibawah kuasa dan di dalam lingkaran kerabat almarhum suaminya serta tidak menikah lagi dan janda dapat Kembali ke kerabatnya (parboru). Penyelesaian sengketa yang terjadi terhadap janda yang ditinggalkan dalam adat batak di desa Sitapongan, berakhir dalam penyelesaian marhata atau penyelesesaian secara keluarga, tidak adanya upaya janda yang menjadi sampel untuk melakukan penyelesaian melalui pengadilan. Kata Kunci: kedudukan janda; waris; adat; batak; toba
Pelaksanaan Perkawinan Adat Asli Masyarakat Melayu antara Bergelar Raja dengan tidak Bergelar Raja Rhezky Putra Dinata; Desi Apriani; Lidia Febrianti; Esy Kurniasih; Umi Muslikhah; Heni Susanti
Proceeding International Conference on Malay Identity Vol. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Jurusan Sejarah, Seni, dan Arkeologi, FKIP, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Customary law is an unwritten law that is recognized in the 1945 Constitution. One of the indigenous peoples in Indonesia who still practice their customary law is the indigenous Malay community, especially in the city of Pekanbaru. The law of marriage for the Malay customary community must be carried out in stages and irrationally in accordance with the stages of the implementation of marriage and Malay teachings with Islamic nuances, especially in marriages between people with the title of King and people who do not have the title of King that occur among the Malay community which will also affect the children, assets, and the position of husband and wife. The main problem in this research is how the implementation of traditional Malay marriages between those with the title of King and those who do not have the title of King in Pekanbaru, and what are the legal consequences for the occurrence of marriages between those with the title of King and those who do not have the title of King for children, assets, and the position of husband and wife in the indigenous Malay community in Pekanbaru.The method used in this study when viewed from its kind is using observational research methods using survey methods. From the results of the research it is known that currently there are still many children from parents from among people with titles of Kings or nobles in Pekanbaru who carry out marriage customs, but many of these traditional marriage processions have been abandoned and keep up with the times which of course are no longer appropriate. with the authenticity of the marriage customs of the Malay community. Keywords: Marriage, Custom, Original, Titled King. Abstrak: Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang diakui dalam Undang-undang Dasar 1945. Salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih menjalankan hukum adatnya adalah masyarakat adat Melayu terkhususnya di Kota Pekanbaru. Hukum nikah kawin bagi masyarakat adat Melayu harus dilaksanakan secara bertahap dan irasional sesuai dengan tahapan pelaksanan kawin kawin dan tunjuk ajar Melayu yang bernuansa Islam, terutama dalam perkawinan antara orang bergelar Raja dengan orang yang tidak bergelar Raja yang terjadi dikalangan masyarakat Melayu yang juga akan berpengaruh pada anak, harta, dan kedudukan suami istri.Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah bagaimana pelaksanaan perkawinan adat asli masyarakat Melayu antara bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja di Pekanbaru, serta bagaimana akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan antara yang bergelar Raja dengan tidak bergelar Raja terhadap anak, harta, dan kedudukan suami istri pada masyarakat adat asli Melayu di Pekanbaru.Metode yang digunakan dalam penelitian ini jika dilihat dari jenisnya yaitu menggunakan metode observasional researchdengan menggunakan cara survey. Dari hasil penelitian diketahui bahwa saat ini masih banyak anak dari para orangtua dari kalangan orang bergelar Raja atau bangsawan di Pekanbaru yang melangsungkan adat nikah kawin namun beberapa dari prosesi adat nikah kawin tersebut sudah banyak yang ditinggalkan dan mengkuti perkembangan zaman yang tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keaslian adat nikah kawin masyarakat Melayu. Kata kunci :Perkawinan, Adat, Asli, Bergelar Raja
Urgensi Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Admiral Admiral; Esy Kurniasih; Raja Ria Yusnita; Rosyidi Hamzah; Nadira Hafidzah
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.416

Abstract

Kekayaan Intelktual Komunal sebagai kekayaan  intelektual  yang kepemilikannya bersifat kelompok dan  bukan pribadi.  Hal  ini  umumnya  muncul  melalui  warisan  budaya  tradisinal  yang  berkembang  di masyarakat tertentu, yang tidak jarang menjadi bagian identitas dari masyarakkat tersebut, dan karena itu wajib dilindungi agar kekayaan intelektual tersebut dapat dilestarikan. Kekayaan  Intelektual  Komunal    terdiri  atas  indikasi  geografis,  ekspresi  budaya tradisional,  pengetahuan  tradisional,  dan  sumber  daya  genetik.  Potensi  kekayaan  intelektual komunal Indonesia sangat banyak dan luas untuk mendorong perekonomian bangsa. Karena itu, perlindungan dan pemanfaatan terhadap kekayaan intelektual komunal  harus terus ditegakkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Pengabdian ini untuk memberikan  pengetahuan tentang  dasar  pengaturan  mengenai  hak  kekayaan intelektual  khususnya  dalam   hal  kekayaan   intelektual  komunal serta  memberikan penjelasan seberapa pentingnya Kekayaan Intelektual Komunal itu dilindungani kemudian juga memberikan   informasi  atau  penjelasan  terkait   Inventarisasi   Kekayaan  Intelektual Komunal dan membantu masyarakat dalam proses inventarisasi KIK tersebut. Metode yang dilakukan  menggunakan  empat  tahap yaitu Tahap  Persiapan,  Tahap Sosialisasi, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Evaluasi, sementara kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah masyarakat yang pada mulanya sebelum dilakukan kegiatan Pengabdian belum mengetahui Kekayaan Intelektual Komunal akhirnya terlihat bahwa pihak mitra dalam hal ini masyarakat Kepenghuluan Sintong Bakti sudah mulai memahami dan timbul rasa ingin melindungi KIK yang mereka miliki.    
Sosialisasi Hukum Terkait Perseroan Perorangan Dalam Mewujudkan Kemudahan Berusaha Bagi Masyarakat di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Rosyidi Hamzah; Admiral Admiral; Hamzah Hamzah; M.Azizi Baihaqi; Esy Kurniasih
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.403

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara yuridis merubah pendirian sebuah Perseroan Terbatas. Pendirian Perseroan Terbatas setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat didirikan oleh satu orang, tidak ditentukan modal minimal dan tanpa melalui Notaris. Kemudahan pendirian Perseroan Terbatas ini dikhususkan untuk pelaku usaha Kecil dan mikro. Pelaku usaha kecil dan mikro dapat menggunakan badan hukum Perseroan Terbatas untuk meningkatkan usahanya. Alasan dilakukannya penyuluhan hukum ini adalah karena sebagian masyarakat di Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau bekerja sebagai pedagang, pengusaha dan petani sehingga informasi terkait Perseroan Perorangan baik dari segi hukum dan pendiriannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kepenghuluan Sintong Bakti mengenai dasar hukum Perseroan Peroangan dan Pendirian Perseroan Perorangan. Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan lansung di Kantor Kepenghuluan Sintong Bakti pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022  yang hadiri oleh beberapa masyarakat dari kepenghuluan Sintong Bakti. Hasil dari kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat yang hadir pada saat itu memahami tentang lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memudahkan dunia usaha mulai dari seluk beluk pendirian perseroan perorangan hingga berusaha di kawasan hutan.    
Penyuluhan Hukum tentang Membangun Pemahaman Konsumen Jasa Transportasi Umum di Rokan Hilir Riau Desi Apriani; Esy Kurniasih; Fadli Hidayatullah
Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4, No 03 (2021): empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v4i03.4149

Abstract

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat urgen terutama di era globalisasi saat ini. Globalisasi ditandai dengan kecanggihan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi. Berkaitan dengan jasa transportasi, terdapat dua pihak pihak yang saling membutuhkan yaitu pelaku usaha sebagai penyedia jasa dan masyarakat sebagai pengguna (konsumen). Fenomena yang terjadi dalam pelayanan jasa transportasi adalah tidak dipenuhinya hak konsumen seperti, hak kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan. Hal ini merupakan suatu permasalahan ditambah lagi dengan ketidaktahuan konsumen mengenai hak dan cara memperjuangkan haknya khususunya di Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Pengabdian dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa transportasi umum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode pelaksanaan pengabdian ini yaitu mengumpulkan masyarakat, kemudian tim menyampaikan materi tentang hak-hak konsumen khususnya sebagai pengguna jasa trasnportasi umum. Setelah tim menyampaikan materi, peserta penyuluhan diberi kesempatan untuk bertanya dan dilanjutkan pada tahap diskusi. Dari penyuluhan hukum yang dilakukan ternyata umumnya  masyarakat belum mengetahui hak-hak mereka selaku pengguna jasa transportasi umum dan bagaimana cara mempertahankan hak tersebut. Sebagai akibatnya mereka seringkali dirugikan dan tidak tahu bagaimana proses penyelesaiannya. Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum ini masyarakat Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mulai memahami hak-hak dan kewajiban pengguna jasa transportasi umum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PROBLEMATIKA PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI SMKN 2 TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR Desi Apriani; Esy Kurniasih; Rojja Febrian; Anggraini Dwi Milandry
Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Abdi Masyarakat Mei 2023
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/jaim.v6i2.3880

Abstract

The purpose of this community service is to provide socialization, understanding, and provision of knowledge and actual information related to the problems of underage marriage both in theoretical and practical terms. The main problem faced by partners is that partner communities (both educators and students) don’t really understand the problems of underage marriage, because the information obtained are still makes them confused, besides schools are one of the effective and closest forums to the community to be able to "create or bring out” humans with certain characters in social and national life. The solution offered in this community service are first provide legal counseling on the basis of marriage law arrangements in Indonesia, especially those related to the age limit for performing a marriage. Second, providing information related to knowledge about underage marriage in Islamic concepts and third explaining general knowledge related to technical problems in the implementation of underage marriage that have a positive and negative impact on the life of a couple, both personally and in social life. The method of implementing community service activities is carried out in several stages. The core stage of this activity is to provide legal counseling by presenting material and ending with a discussion session. The result of this activity is that, with the implementation of community service activities, in addition to the participants being very enthusiastic about participating in the activity, partner communities (both educators and students) have gained actual insights and additional knowledge of marriage law in force in Indonesia.