Garuda - Garba Rujukan Digital

Helmi Helmi

Faculty of Law, Lambung Mangkurat University

Author-ID : 5451989

Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

PAYMENT OF REPLACEMENT MONEY AS AN EFFORT FOR RECOVERY OF STATE FINANCIAL LOSSES IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION I Wayan Sutije; Helmi Helmi; Mispansyah Mispansyah
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

This study aims to analyze the implementation of Compensation Payments as an Effort to Recover State Financial Losses in Corruption Crimes paid by perpetrators of criminal acts in the future. This research uses a normative research method that is prescriptive in nature because it focuses on research on norms that prioritize legal materials in the form of library materials, examines legal principles, the legal system, and legal synchronization by analyzing them, using a statutory approach. and conceptual approach. The results of this study show that the payment of replacement money as an effort to recover state financial losses creates a dynamic that is quite complicated because it collides with normative rules that provide loopholes for convicts to undergo subsidiary crimes.Keywords: Replacement Money; Corruption; Child Crime

Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Novita Anggraini*; Helmi Helmi; Ahmad Syaufi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25625

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk menganaliasa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga terdapat disparitas terhadap putusan tindak pidana narkotika dan Pidana Mati. Dan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Tipe Penelitian legal Reform Oriented dengan bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Putusan Pengadilan Terkait Hukum Pidana Mati. Hasil dari Penelitian ini adalah Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama, khususnya perkara narkotika merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dan diputus dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga harus sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, modus operandi maupun jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan. Kedua Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif

TindakPidana Penipuan Dalam Kaitan Wanprestasi (Studi Terhadap Putusan No 485/K/Pid/2019/PN Bjb) Purnama Kurniawan*; Helmi Helmi; Mispansyah Mispansyah
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25618

Terjadinya Wanprestasi senantiasa diawali dengan hubungan kontraktual (Characteristics of defaults is always preceded by a contractual relationship). Kontrak dibuat sebagai instrument yang secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat privat atau perdata Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan ex Pasal 378 KUHP adapaun dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Penipuan terkait Wanprestasi namun dalam putusannya oleh pengadilan Negeri Banjarbaru, hingga pada putusan kasasinya yang Kembali diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Tujuan dari Penelitina ini adalaha Mengkaji dan menganalisis Konstruksi pertimbangan hakim dalam memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara NOMOR 485 K/Pid/2019 PN Bjb dan menganalisis tepatkah pertimbangan hakim dalam memutuskan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara NOMOR 485K/Pid/2019/PN Bjb Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Putusan perkara NOMOR 485K/Pid/2019/PN Bjb dalam putusan tersebut telah terbukti melakukan sebagaimana dalam surat dakwaan tetapi perbuatan tersebut merupakan wanprestasi bukan pidana hal ini membuat tidak ada kepastian Hukum dalam hal ini tidak adanya keadilan bagi Korban dengan diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa, sedangkan tidak ada upaya ataupun itikad baik dari terdakwa untuk mengembalikan uang milik terdakwa hal ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang dimaksud dengan teori kepastian hukum. Kedua Putusan Mahakmah Agung 485/K/Pid/2019/PN Bjb belum mencerminkan keadilan subtantif maupun keadilan prosedural , karena tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan tersebut dapat terpenuhi

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search