Retno Sari Dewi
Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Migrasi Nomenklatur Perubahan Nama Program Studi di Universitas Tulungagung Surjanti Surjanti; Retno Sari Dewi; Anang Sugeng Cahyono; Erly Pangestuti
Jurnal Supremasi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v12i2.2263

Abstract

The issuance of Permendikbudristek concerning the naming of Study Programs (Prodi) which was followed up by the nomenclature of changing the name of Study Programs and /or form of Higher Education (PT) resulted in a major impact on PT. Based on a copy of the Decree of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 234/KPT/1/2019, Tulungagung University migrated 2 (two) study programs, namely the Legal Studies Study Program to the Law Study Program and the State Administration Science Study Program to the Public Administration Study Program. This study analyzes the implementation of the migration process policy of changing the name of the Study Program at Tulungagung University as well as identifying the impacts and constraints during the PD DIKTI data migration process. Through empirical legal research using a sociological juridical approach, research shows that the implementation of the migration process has been carried out following the mechanisms, stages, and coordination with the LLDIKTI Region 7 East Java, can be completed in two years, and the parties affected by the migration process include all academics and institutions. One of the biggest obstacles in the migration process is the incomplete data input on the reporting of the old study program feeder reporting where the migration requires the validity of the previous data.
Stimulus Pelonggaran Pajak Penghasilan Bagi UMKM di Era Pandemi Covid-19 Retno Sari Dewi; Aulia Rahman Hakim; Hepy Tri Puspitasari
Yustitiabelen Vol. 8 No. 2 (2022): Agustus,2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i2.566

Abstract

Kesadaran subjek pajak khususnya bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan suatu hal sangat penting dalam penerimaan pajak. Penerimaan negara akan mengalami peningkatan selama wajib pajak membayar kewajibannya sesuai ketentuan yang telah diresmikan. Berbagai stimulus pemerintah usahakan untuk mempertahankan UMKM di masa pandemi COVID-19, salah satunya pembebasan tarif PPh Final bagi sektor UMKM. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menguraikan apakah regulasi hukum di Indonesia terkait PPh dalam sektor UMKM sudah efektif, bagaimana sistem PPh final yang diterapkan berdasarkan PP No. 23/2018, serta pada saat pandemi COVID-19 bagaimana aspek hukum untuk melonggarkan atau bahkan membebaskan wajib pajak pelaku sektor UMKM.
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN Erly Pangestuti; Retno Sari Dewi
Transparansi Hukum Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4222

Abstract

ABSTRAK Banyaknya pengemis dan gelandangan yang sering kita lihat adalah suatu bukti nyata bahwa masih banyak dari rakyat Indonesia yang hidupnya jauh dari kesejahteraan. Bila ditinjau dari aspek hukum, menjadi pengemis dan gelandangan bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemisan dan penggelandangan diatur pada pasal 504 dan pasal 505. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian Yuridis Sosiologis, yakni suatu pendekatan permasalahan yang ditekankan pada Peraturan Hukum, Azas Hukum, Teori Hukum dan Undang-undang yang berlaku. Tidak adanya keluhan atau laporan dari masyarakat secara langsung menjadikan aparat kepolisian merasa khawatir apabila bertindak sendiri tanpa ada perintah dari atasan, akan dianggap “arogan” oleh sebagian masyarakat, sebab dari segi kemanusiaan pengemis dan gelandangan juga manusia yang berhak untuk memepertahankan hidupnya dengan segala upaya yang bisa mereka lakukan.Kata Kunci : Pengemis, Gelandangan
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN Erly Pangestuti; Retno Sari Dewi
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v6i1.4222

Abstract

ABSTRAK Banyaknya pengemis dan gelandangan yang sering kita lihat adalah suatu bukti nyata bahwa masih banyak dari rakyat Indonesia yang hidupnya jauh dari kesejahteraan. Bila ditinjau dari aspek hukum, menjadi pengemis dan gelandangan bisa dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah. Dalam KUHP, pengemisan dan penggelandangan diatur pada pasal 504 dan pasal 505. Penelitian ini mengambil bentuk sebagai penelitian Yuridis Sosiologis, yakni suatu pendekatan permasalahan yang ditekankan pada Peraturan Hukum, Azas Hukum, Teori Hukum dan Undang-undang yang berlaku. Tidak adanya keluhan atau laporan dari masyarakat secara langsung menjadikan aparat kepolisian merasa khawatir apabila bertindak sendiri tanpa ada perintah dari atasan, akan dianggap “arogan” oleh sebagian masyarakat, sebab dari segi kemanusiaan pengemis dan gelandangan juga manusia yang berhak untuk memepertahankan hidupnya dengan segala upaya yang bisa mereka lakukan.Kata Kunci : Pengemis, Gelandangan
Analisis Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Paten terhadap Perkembangan Inovasi Teknologi di Indonesia Syamhadi Syamhadi; Muhammad Fauzen Adiman; Retno Sari Dewi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 12 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i12.873

Abstract

Penelitian ini menyelidiki persepsi para pemangku kepentingan mengenai penyelesaian sengketa litigasi paten dan implikasinya terhadap inovasi teknologi di Indonesia. Dengan menggunakan desain penelitian kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui survei daring dari para penemu, profesional hukum, dan eksekutif bisnis di sektor teknologi. Statistik deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi digunakan untuk mengeksplorasi hubungan antara keadilan, efisiensi, aksesibilitas, kepuasan keseluruhan dengan penyelesaian sengketa, dan tingkat inovasi teknologi. Temuan ini menyoroti peran penting dari keadilan yang dirasakan dalam membentuk keterlibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan inovasi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pemimpin industri untuk mendorong lingkungan yang lebih ramah terhadap inovasi di Indonesia.
Pengaruh Kebijakan Privasi, dan Tingkat Kepercayaan Pada Platform Digital terhadap Perilaku Pengguna dalam Melindungi Privasi Online di Indonesia Indriya Fathni; Basri Basri; Siti Zulaika; Retno Sari Dewi
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 2 No. 02 (2023): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v2i02.305

Abstract

Penelitian ini menyelidiki dampak kejelasan kebijakan privasi dan tingkat kepercayaan platform digital pada perilaku pengguna dalam melindungi privasi online di Indonesia melalui analisis kuantitatif. Sampel 300 peserta memberikan wawasan tentang persepsi mereka, tingkat kepercayaan, dan perilaku pelindung. Statistik deskriptif mengungkapkan rata-rata positif untuk kejelasan, kepercayaan, dan perilaku pengguna. Analisis korelasi mengungkapkan hubungan positif yang signifikan antara kejelasan dan perilaku pengguna dan kepercayaan dan Perilaku Pengguna. Analisis regresi menunjukkan kekuatan prediktif independen dari kejelasan dan kepercayaan pada perilaku pengguna, dengan efek interaksi yang menunjukkan dampak sinergis. Hasilnya menginformasikan strategi yang ditargetkan untuk pembuat kebijakan dan pengembang platform yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan privasi online di lanskap digital Indonesia.